Bukan Cuma Mobil Rp 8,5 Miliar, Gurita Politik Dinasti di Kaltim Juga Kembali Jadi Sorotan Publik

Polemik pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud berbuntut panjang. Isu politik dinasti di lingkungan Pemprov Kaltim kini turut jadi sorotan.

Gelombang kritik terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kian meluas. Setelah sebelumnya riuh soal pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar, kini sorotan publik bergeser pada isu “gurita” politik dinasti yang melibatkan kerabat dekat Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Penyusunan struktur jabatan di tingkat daerah hingga nasional yang didominasi oleh keluarga besar Mas’ud dinilai sejumlah pihak berpotensi melemahkan fungsi pengawasan (check and balances) dalam tata kelola pemerintahan di Kaltim.

Struktur Kekuasaan Keluarga di Posisi Strategis

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah posisi kunci saat ini ditempati oleh saudara kandung hingga istri dari Gubernur Rudy Mas’ud:

• Hasanuddin Mas’ud: Kakak kandung gubernur, menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.
• Syarifah Suraidah: Istri gubernur, menjabat sebagai Anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim.
• Rahmad Mas’ud: Saudara kandung gubernur, menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan.
• Syahariah Mas’ud: Kerabat gubernur, menjabat sebagai Anggota DPRD Kaltim (Dapil PPU-Paser).
• Abdul Gafur Mas’ud: Adik kandung gubernur, mantan Bupati Penajam Paser Utara (2018–2022).

Gubernur Rudy Mas’ud Membantah

Menanggapi tudingan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keberadaan kerabatnya di posisi publik bukanlah bentuk praktik politik dinasti yang dipaksakan. Ia menyatakan bahwa setiap anggota keluarganya terpilih secara demokratis melalui mekanisme pemilu yang sah.

“Kami tidak ada politik dinasti. Kami tidak ada politik (seperti itu),” tegas Rudy merespons aksi demonstrasi mahasiswa di Samarinda, Senin (23/2/2026).

Rudy menambahkan bahwa konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih maupun memilih selama memenuhi syarat. Menurutnya, menghalangi seseorang maju dalam kontestasi politik hanya karena faktor kekerabatan justru bertentangan dengan hak asasi dan aturan yang berlaku.

Etika Kekuasaan dan Risiko Pengawasan yang Tumpul

Meski tidak melanggar aturan secara tekstual, pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, melihat adanya risiko besar dalam aspek profesionalisme dan independensi lembaga.

“Persoalannya bukan sekadar boleh atau tidak secara hukum, tapi bagaimana relasi kekerabatan ini memengaruhi fungsi pengawasan. Jika legislatif dan eksekutif dipimpin oleh satu keluarga, publik khawatir fungsi kontrol DPRD terhadap kebijakan gubernur menjadi tumpul,” ujar Saipul, Jumat (27/2/2026).

Saipul juga mengaitkan isu ini dengan pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar yang baru saja disetujui. Ia menilai, dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah infrastruktur dan kesejahteraan, skala prioritas anggaran tersebut sangat wajar dipertanyakan.

“Marwah daerah itu tidak terlihat dari kemewahan kendaraan pimpinan, melainkan dari membaiknya pelayanan publik dan terpenuhinya janji kampanye,” pungkasnya.

Kombinasi antara polemik anggaran mewah dan dominasi keluarga dalam jabatan publik kini menjadi ujian berat bagi integritas pemerintahan di Kalimantan Timur di mata masyarakat luas. (ens)