Bupati Mahulu Resmi Buka Presentasi Masterplan Kawasan Pendidikan dan Dokumen Tata Ruang

Bupati Mahakam Ulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, menekankan pentingnya pembangunan berbasis tata ruang yang adaptif dan inklusif. Hal ini disampaikan saat membuka presentasi laporan masterplan kawasan pendidikan dan dokumen penataan ruang di Balikpapan. Tiga dokumen strategis disiapkan sebagai fondasi pembangunan wilayah yang terarah dan berkeadilan.

Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., secara resmi membuka kegiatan presentasi Laporan Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Pendidikan, Kajian Audit Tata Ruang, serta Penyusunan SOP Penilaian Pelaksanaan dan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang digelar di Hotel Grand Jatra Balikpapan, pada Rabu, 30 Juli 2025.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR) Mahulu, yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (Kubar-Mahulu), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Mahulu.

Hadir pula Camat Long Bagun, Long Hubung, dan Long Apari, serta tim penyusun dari Institut Teknologi Nasional Malang.

Pembangunan Harus Adaptif Terhadap Kondisi Wilayah

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa pembangunan di Mahulu harus mempertimbangkan karakter geografis dan sebaran penduduk yang unik. Ia menyebut bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua tidak lagi relevan.

“Keberagaman kondisi wilayah harus dijadikan basis analisis untuk menata ruang secara lebih adil dan inklusif. Tata ruang bukan sekadar hambatan, tetapi menjadi penentu utama arah pembangunan,” ujar Bupati.

Ia menambahkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan besar dalam pemerataan infrastruktur dan koordinasi pemanfaatan ruang, terutama di sektor pendidikan.

Tiga Dokumen Strategis Jadi Pilar Pembangunan

Tiga dokumen yang dipresentasikan dalam kegiatan ini, yakni Masterplan dan DED Kawasan Pendidikan, Kajian Audit Tata Ruang, serta SOP KKPR. Menurut Bupati, dokumen tersebut merupakan pijakan penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Ketiga dokumen ini adalah pilar penting untuk arah kebijakan spasial yang lebih akuntabel, berbasis data, dan mendukung iklim investasi,” jelasnya.

Ditekankan Prinsip Berkelanjutan dan Partisipatif

Lebih jauh, Bupati menyoroti pentingnya prinsip keberlanjutan, efisiensi pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pembangunan kawasan pendidikan. Kawasan tersebut nantinya diharapkan mampu berfungsi sebagai simpul pertumbuhan wilayah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim akademisi Institut Teknologi Nasional Malang atas kontribusinya dalam penyusunan dokumen teknis tersebut.

“Saya mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah hingga masyarakat kampung, untuk bersinergi dan mengawal proses pembangunan ini demi masa depan Mahakam Ulu yang lebih tertata dan berkeadilan,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa pembangunan di Mahulu tidak hanya terencana, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Tata ruang yang baik bukan hanya soal lahan, tetapi menciptakan ruang hidup yang layak, berkelanjutan, dan setara,” pungkas Bupati.
(Prokopim/tha/portalkaltim/sty)