Di atas lahan yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini berdiri dan beroperasi satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama, serta sebuah panti asuhan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan pihaknya mendorong seluruh pihak yang terlibat untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Silakan diselesaikan melalui musyawarah dan sesuai aturan yang berlaku agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut,” ujar Gasali usai rapat, Kamis (9/4/2026).

Menurut dia, DPRD telah dua kali mengundang para pihak untuk mengikuti mediasi, namun salah satu pihak yang diundang tidak hadir.

“Padahal undangan hari ini berdasarkan adanya permohonan dari pihak terkait, tetapi karena yang bersangkutan tidak hadir, maka pembahasan belum bisa berjalan maksimal,” katanya.

Meski demikian, Gasali memastikan aktivitas pendidikan dan pelayanan sosial di lokasi tersebut tetap berjalan normal selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.

“Dunia pendidikan di sana tetap berjalan, tidak akan ada masalah. Kalaupun nanti ada putusan, tentu akan dibicarakan kembali bersama semua pihak,” tegasnya.

Komisi IV berharap sengketa lahan tersebut dapat segera diselesaikan secara damai agar tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan belajar mengajar maupun operasional panti asuhan di kawasan tersebut. (Adv/Man/am)

Artikel Komisi IV DPRD Balikpapan Mediasi Sengketa Lahan PJHI, Dorong Penyelesaian Damai pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua perusahaan di kawasan Kariangau, Balikpapan Barat, yakni PT KRN dan PT Interfood.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi III turut menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan untuk meninjau langsung pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kedua perusahaan itu.

“Terus terang kami cukup kagum dengan pengelolaan IPAL di sana. Limbah yang awalnya sangat kotor dapat diolah menjadi bahan yang berguna, bahkan menjadi energi terbarukan,” ujar Yusri, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, hasil pengolahan limbah tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai ekonomis, seperti batako dan arang yang dapat digunakan sebagai bahan bakar.

Selain pengolahan limbah, Komisi III juga meninjau teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih yang diterapkan di kawasan industri tersebut. Menurut Yusri, inovasi itu sangat relevan untuk menjawab kebutuhan air bersih, khususnya bagi kawasan industri dan masyarakat sekitar.

“Teknologi ini sangat dibutuhkan, baik oleh warga maupun perusahaan untuk menunjang kegiatan produksi mereka,” katanya.

Ia berharap teknologi desalinasi tersebut dapat menjadi referensi bagi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) dalam mencari solusi atas keterbatasan sumber air baku di kota ini.

“Kita kekurangan bahan baku air. Di sana mereka mampu mengubah air laut menjadi air tawar dan air bersih. Ini terobosan yang luar biasa dan seharusnya bisa dipelajari oleh PTMB,” tegasnya.

Komisi III juga menilai pengelolaan limbah yang baik tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menghasilkan energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Melalui kunjungan ini, DPRD berharap praktik baik dari sektor industri dapat diadopsi oleh pemerintah daerah guna meningkatkan layanan air bersih sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kota Balikpapan. (Adv/Man/am)

Artikel Komisi III DPRD Balikpapan Dorong Pemanfaatan Desalinasi Air Laut pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kebijakan ini akan disesuaikan dengan arahan pemerintah pusat serta mempertimbangkan jenis layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) akan menerapkan sistem kerja dari rumah.

Pemerintah akan memilah instansi yang dapat menjalankan WFH dan yang tetap harus bekerja secara langsung di kantor.

“Nanti kita pilah mana yang wajib WFH dan mana yang tidak,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Ia mengakui hingga kini belum menerima tembusan resmi terkait kebijakan tersebut. Namun, informasi awal mengenai rencana penerapan sudah beredar, termasuk uji coba yang disebut akan dimulai di DKI Jakarta pada April ini.

Menurut Yono, jika kebijakan tersebut telah menjadi instruksi resmi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, maka DPRD akan mendorong penerapannya di daerah.

Meski demikian, ia menegaskan sektor pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak dapat sepenuhnya menerapkan WFH. Instansi yang membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat akan tetap beroperasi seperti biasa.

“Pelayanan yang harus bertemu langsung tetap dibuka. Sementara pekerjaan administratif seperti pengolahan data, entri, dan registrasi memungkinkan dilakukan secara WFH,” jelasnya.

DPRD Balikpapan memastikan penerapan kebijakan ini dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Adv/man)

Artikel WFH Dikaji, DPRD Balikpapan Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan Normal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, mengatakan kebijakan tersebut tidak dapat dihindari karena merupakan aturan yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah.

“Efisiensi dari pemerintah pusat pasti berpengaruh terhadap roda organisasi di pemerintah daerah, termasuk pada produk perda yang kita hasilkan,” ujar Iwan, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran menyebabkan sejumlah kegiatan mengalami pengurangan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi dan pengawasan.

Sosialisasi perda, rapat-rapat, hingga kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat pun menjadi tidak maksimal.

“Kalau berdampak terhadap kinerja, pasti. Sosialisasi berkurang, rapat-rapat juga berkurang, termasuk penyerapan aspirasi,” katanya.

Di tingkat komisi, dampak efisiensi juga terlihat dari berkurangnya kegiatan kajian yang biasanya dilakukan setiap tahun. Di Komisi I, dua kajian rutin tahun ini tidak dapat dilaksanakan.

“Biasanya ada dua kajian setiap tahun. Tahun ini tidak ada karena efisiensi,” jelasnya.

Meski demikian, DPRD tetap berupaya mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tetap berjalan.

“Kami tetap memanfaatkan anggaran yang ada sebaik mungkin sesuai aturan dari pusat,” tambahnya. (adv/man)

Artikel Efisiensi Anggaran Tekan Kinerja dan Produksi Perda di Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, menegaskan bahwa audit menjadi kunci untuk membuka kejelasan persoalan yang menyebabkan terhentinya operasional rumah sakit tersebut.

“Komisi IV masih fokus pada persoalan Rumah Sakit Sayang Ibu. Kami menunggu hasil rapat dengar pendapat dengan OPD terkait, termasuk hasil audit,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, hasil audit akan menentukan apakah pengelolaan rumah sakit telah sesuai aturan atau justru terdapat pelanggaran yang harus ditindaklanjuti secara serius.

Di sisi lain, tekanan politik di internal DPRD mulai menguat. Sedikitnya empat fraksi telah mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengusut persoalan tersebut secara lebih mendalam dan transparan.

“Sudah ada beberapa fraksi yang menyampaikan usulan pansus, bahkan ada yang secara resmi menyurati DPRD,” kata Hamid.

Namun, usulan tersebut masih tertahan di meja pimpinan DPRD dan belum diproses lebih lanjut. Kondisi ini memunculkan sorotan terhadap lambannya penanganan kasus yang dinilai berlarut-larut.

Hamid mengakui, lamanya penyelesaian menjadi alasan utama munculnya dorongan pembentukan pansus. Dengan pansus, pengawasan diharapkan lebih maksimal.

DPRD, lanjutnya, akan menentukan sikap setelah hasil audit diterima. Hingga kini, belum ada keputusan resmi, sementara publik menunggu kepastian penyelesaian kasus tersebut. (adv/Man/lim)

Artikel Komisi IV DPRD Balikpapan Tunggu Hasil Audit, Opsi Pansus RS Sayang Ibu Menguat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Di salah satu toko kelontong kawasan Balikpapan Selatan, gas subsidi ini dijual hingga Rp 50.000, padahal HET yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 19.000 per tabung.

Fenomena ini kembali menjadi sorotan wakil rakyat. Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menyebut LPG 3 kg sebagai persoalan klasik yang masih kerap ditemukan saat berinteraksi dengan warga.

“Perlu ada sistem yang kuat untuk mengatasi masalah ini, agar gas melon tidak dijual dua hingga tiga kali lipat harga seharusnya,” katanya Jumat 27 Maret 2026, lalu.

Distribusi Tepat Sasaran Jadi Kunci

Iwan menegaskan, LPG 3 kg diperuntukkan bagi warga kurang mampu, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat tertentu. Distribusinya seharusnya melalui sistem yang terdata, misalnya menggunakan KTP atau identitas resmi, dengan ketentuan bisa mengambil kembali setelah tujuh hari.

“Kalau distribusi berjalan sesuai aturan, tidak akan terjadi kelangkaan,” ujarnya. Sebaliknya, distribusi yang tidak tepat sasaran memicu antrean panjang di masyarakat.

Ia menekankan, masyarakat yang tidak berhak sebaiknya menggunakan LPG non-subsidi. “Perlu pengawasan dan sistem distribusi yang kuat, melibatkan aparat penegak hukum. Harus ada sanksi dan efek jera agar masyarakat disiplin,” kata Iwan.

Peran Aktif Masyarakat dalam Pengawasan

Iwan menambahkan, pengawasan saja tidak cukup jika tidak diikuti efek jera. Dinas Perdagangan misalnya, memiliki keterbatasan jumlah pengawas. Untuk itu, semua pihak perlu berperan aktif, termasuk RT, lurah, dan masyarakat yang bisa melaporkan praktik penyimpangan.

“Kalau ada laporan masyarakat, pemerintah bisa melakukan verifikasi dan penindakan terhadap pengecer atau warga yang tidak berhak menggunakan LPG subsidi. Dengan pengawasan bersama, saya yakin mereka yang tidak berhak tidak akan berani lagi,” pungkasnya. (adv/k/lim)

Artikel Komisi I Terima Laporan Harga LPG 3 Kg Melonjak di Balikpapan Saat Ramadan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Masih dalam suasana bulan suci Ramadhan 1447 H, Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Regional Kalimantan berkolaborasi dengan Majelis Taklim Telkom Group (MTTG) membagikan 100 paket bingkisan. Kepada para pekerja dan pensiunan di lingkungan Telkom Balikpapan, Jumat 6 Maret 2026 lalu.

Bertempat di Graha Witel Telkom Balikpapan pada pukul 14.30 WITA, kegiatan berbagi ini berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Program ini menyasar sejumlah kalangan yang berada di lingkungan sekitar perusahaan. Mulai dari petugas kebersihan (housekeeping/cleaning service), tenaga alih daya (outsourcing), pensiunan yang bermukim di perumahan Telkom, hingga marbot masjid dan guru ngaji.

Prosesi penyerahan bingkisan secara simbolis, berlangsung oleh MGR General Support Regional Telkom, Wahyu Sulistyono. Yang turut didampingi oleh Manager Regional Large Enterprise Service IV sekaligus perwakilan MTTG, Khairil Bakri.

Bentuk Kepedulian Sosial dan Solidartas Momen Ramadan

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu Sulistyono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial dan solidaritas yang ingin terus terjaga oleh perusahaan. Khususnya di momentum Ramadan.

“Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi para penerima manfaat. Semoga semangat berbagi di bulan suci Ramadhan ini dapat terus mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Program santunan ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga, di antaranya Danantara Indonesia, UPZ Baznas Telkomsel Indonesia, MTTG, Telkom Indonesia, serta LMI Regional Kalimantan selaku mitra penyalur.

Adapun total bantuan yang tersedia berjumlah 100 paket. Menariknya, setiap paket bingkisan juga sudah lengkap dengan santunan uang tunai sebesar Rp200.000 per orang.

Dalam acara tersebut, sebanyak 67 paket telah disalurkan secara langsung kepada para penerima yang hadir. Sementara itu, 33 paket lainnya akan diantarkan langsung ke rumah penerima manfaat yang berhalangan hadir. Sehingga kebahagiaan Ramadan tetap dapat terasa secara merata.

Jaga Semangat Berbagi

Mewakili tim penyalur, perwakilan LMI Regional Kalimantan juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan program ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh mitra yang telah mempercayakan penyaluran program ini melalui LMI. Semoga setiap kebaikan yang dititipkan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi semua pihak,” tuturnya.

Melalui sinergi ini, harapannya semangat berbagi dan tali silaturahmi dapat terus terjaga. Sekaligus menjadi pengingat bahwa kebahagiaan Ramadan akan semakin terasa maknanya ketika membaginya kepada sesama. (ens)

Artikel Berbagi Kebahagiaan, 100 Paket Ramadan Disalurkan Untuk Pekerja dan Pensiunan Telkom Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Balikpapan resmi menetapkan kadar zakat fitrah dan fidyah untuk wilayah Balikpapan tahun 1447 H/2026 M. Penetapan ini memang dilakukan lebih awal guna memberikan kepastian bagi umat Muslim dalam menunaikan kewajiban di bulan suci Ramadan.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Kemenag Balikpapan Nomor 63 Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026. Penentuan angka ini juga didasarkan pada hasil pemantauan dinamika harga bahan pokok di pasar lokal. Serta kesepakatan bersama unsur keagamaan dan pemerintah daerah.

“Kementerian Agama Kota Balikpapan menetapkan kadar zakat fitrah dan fidyah berdasarkan hasil survei harga pasar. Serta kesepakatan rapat bersama unsur keagamaan dan pemerintah,” tulis keterangan resmi Kemenag Balikpapan. Melalui akun media sosialnya, Rabu 11 Februari 2026.

Rincian Tiga Kategori Zakat Fitrah

Secara prinsip, kadar zakat fitrah ditetapkan sebesar 3 kilogram beras per jiwa, sesuai dengan jenis beras yang dikonsumsi sehari-hari. Namun, bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat dalam bentuk uang, Kemenag membaginya ke dalam tiga kategori harga. Untuk mengakomodasi keberagaman tingkat konsumsi masyarakat:

1. Kategori Tertinggi: Rp54.000 per jiwa.
2. Kategori Menengah: Rp48.000 per jiwa.
3. Kategori Terendah: Rp42.000 per jiwa.

Masyarakat pun diimbau untuk memilih kategori yang paling sesuai dengan kualitas beras yang mereka konsumsi di rumah masing-masing. Agar nilai zakat tetap afdal secara syariat.

Ketentuan Fidyah 2026

Selain zakat fitrah, Kemenag juga merinci ketentuan fidyah bagi umat Islam yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena uzur syar’i. Seperti faktor kesehatan permanen atau usia lanjut.

Pembayaran fidyah dapat dilakukan dengan memberi makan satu orang fakir miskin. Sebanyak 1 mud atau setara 750 gram makanan pokok ditambah lauk pauk per hari.

Sebagai alternatif dalam bentuk uang, besaran fidyah di Balikpapan ditetapkan senilai Rp30.000 per hari per jiwa. Meski begitu, angka ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial pembayar fidyah.

Imbauan Penyaluran Lewat Lembaga Resmi

Guna menjamin distribusi zakat yang tepat sasaran dan terdata secara profesional. Kemenag Balikpapan mengimbau warga agar menyalurkan zakat, infak, maupun sedekahnya melalui lembaga resmi.

Masyarakat juga disarankan memanfaatkan layanan BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah terdaftar secara legal. Hal ini mencakup Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid maupun mushalla yang berada di bawah naungan BAZNAS Kota Balikpapan.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem zakat di Kota Beriman agar manfaatnya benar-benar terasa bagi masyarakat yang membutuhkan. (ens)

Artikel Kemenag Balikpapan Tetapkan Zakat Fitrah 1447 H, Cek Rincian Tiga Kategori Harga Beras pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Umat Islam di Kota Balikpapan mulai bersiap memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Berdasarkan penetapan yang ada, terdapat dua versi awal puasa yakni Rabu (18/2/2026) bagi warga Muhammadiyah, serta Kamis (19/2/2026) berdasarkan prediksi kalender pemerintah melalui Kementerian Agama.

Imsak, yang secara harfiah berfungsi sebagai pengingat untuk menyudahi aktivitas makan dan minum sahur sebelum fajar, menjadi titik krusial dalam memulai ibadah. Berikut adalah rincian jadwal Imsakiyah untuk wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya dalam zona waktu WITA:

Jadwal Imsakiyah Balikpapan 2026 (WITA):

• 18 – 22 Februari: Imsak 04:56 | Subuh 05:06 | Magrib 18:34 | Isya 19:44 (Isya 19:43 mulai 19 Februari)
• 23 – 27 Februari: Imsak 04:56 | Subuh 05:06 | Magrib 18:33 | Isya 19:43 (Isya 19:41 pada 27 Februari)
• 28 Februari – 6 Maret: Imsak 04:56 | Subuh 05:06 | Magrib 18:32 (Magrib 18:31 mulai 4 Maret)
• 7 – 12 Maret: Imsak 04:55 | Subuh 05:05 | Magrib 18:31 (Magrib 18:29 mulai 11 Maret)
• 13 – 17 Maret: Imsak 04:54 | Subuh 05:04 (Imsak 04:53 mulai 17 Maret) | Magrib 18:29 (Magrib 18:28 mulai 15 Maret)
• 18 – 19 Maret: Imsak 04:53 | Subuh 05:03 | Magrib 18:27 | Isya 19:35

Waktu berbuka puasa (Magrib) di Kota Beriman sepanjang Ramadan tahun ini terpantau stabil pada rentang pukul 18:27 hingga 18:34 WITA.

Rukun Niat: Harian atau Sekali untuk Sebulan?

Selain jadwal waktu, aspek fundamental yang wajib diperhatikan adalah rukun niat. Mengutip penjelasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), niat merupakan rukun wajib yang membedakan antara puasa wajib (Ramadan, qada, nazar) dengan puasa sunah.

Dalam Mazhab Syafi’i, niat puasa harus dilakukan setiap malam sebelum fajar menyingsing. Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam Hasyiyatul Iqna’ menegaskan bahwa niat harian diperlukan karena setiap hari di bulan Ramadan dianggap sebagai satu kesatuan ibadah yang berdiri sendiri.

Bacaan Niat Harian: “Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i fardhi ramadhana lillahi ta’ala.” (Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadhan karena Allah Ta’ala).

Di sisi lain, Mazhab Maliki memberikan kelonggaran bagi umat Muslim untuk melafalkan niat satu bulan penuh pada malam pertama Ramadan. Hal ini berfungsi sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu seseorang terlupa berniat pada malam hari.

Bacaan Niat Sebulan Penuh: “Nawaitu shauma jami’i syahri ramadhani hadzihis sanati fardhan lillahi ta’ala.” (Aku niat berpuasa di sepanjang bulan Ramadhan tahun ini dengan mengikuti pendapat Imam Malik, wajib karena Allah Ta’ala).

Para ulama menyarankan agar umat Muslim tetap mengupayakan niat harian setiap malam, namun tetap diperbolehkan melakukan niat sebulan penuh di awal Ramadan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan ibadah. (ens)

Artikel Panduan Ramadan 2026: Jadwal Imsakiyah Balikpapan dan Ketentuan Niat Puasa pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Euforia menyambut bulan suci Ramadan kerap dimanfaatkan sebagian pihak untuk meraup untung tanpa memedulikan aturan main. Misalnya saja hasil inspeksi mendadak (sidak) tim gabungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern di Balikpapan.

Alih-alih mendapati kepatuhan, petugas justru menemukan ‘gudang’ pelanggaran yang siap mengancam kantong dan kesehatan warga.

Catatan merah ini dibeberkan dalam rapat penyusunan berita acara pada Jumat 13 Februari 2026, menyusul penyisiran ketat yang dikomandoi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim sehari sebelumnya, Kamis 12 Februari 2026.

Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga DPPKUKM Kaltim, M. Gozali Rahman, tak menutupi temuan miring di lapangan. Mulai dari peredaran barang kedaluwarsa hingga produk bodong tanpa standar kelayakan berserakan di etalase pedagang.

“Temuan ini tentu merugikan konsumen. Kami meminta para pedagang dan pengelola ritel segera menyesuaikan dengan aturan yang berlaku demi keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tegas Gozali.

Dari Timbangan Bodong hingga Harga Melambung

Daftar ketidakberesan yang diendus petugas terbilang panjang. Di sebuah pertokoan kawasan Klandasan, tim memergoki barang kedaluwarsa yang masih asyik dipajang. Lalu produk dengan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) mati, ketiadaan label halal, hingga timbangan meja yang belum ditera alias belum diuji keakuratannya oleh instansi berwenang.

Pemandangan tak kalah miris tersaji di pasar tradisional sekelas Pasar Sepinggan dan Pasar Baru. Minyak goreng bersubsidi primadona warga, Minyakita, kedapatan dijual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Tim juga menemukan daging beku yang dibiarkan teronggok di atas meja tanpa standar pendingin, beras tanpa identitas produsen, serta alat timbang yang tak ditera ulang.

Pusat perbelanjaan atau ritel modern yang identik dengan pengawasan ketat pun rupanya tak luput dari celah. Petugas mendapati gula kemasan ulang tanpa label, daging beku tanpa keterangan jenis, hingga jajanan yang abai mencantumkan label halal.

Temuan Fatal Rumah Potong Unggas

Sorotan paling tajam dalam operasi ini mengarah pada salah satu Rumah Potong Unggas (RPU) di kawasan Pasar Baru. Dari hasil pengawasan, fasilitas tersebut terbukti tidak menerapkan tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam.

Walhasil, daging unggas yang telanjur dipasarkan ke masyarakat dari RPU tersebut dinyatakan berstatus tidak halal. Sebuah temuan yang sangat fatal menjelang bulan puasa.

Gozali menjelaskan, operasi lintas sektor yang menyasar Pasar Sepinggan, Pasar Baru, Hypermart, pertokoan Klandasan, Maxi Lux, Pentacity, hingga Helmi Grosir Sungai Ampal ini merupakan agenda wajib menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Khusus menjelang Ramadan tahun ini, pengawasan difokuskan di Balikpapan karena keterbatasan anggaran. Namun komitmen kami tetap sama, yakni memastikan produk yang beredar aman dan sesuai ketentuan,” paparnya.

Ke depan, segala temuan terkait pelanggaran ini tidak akan dibiarkan menguap begitu saja. Tim gabungan yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, BPOM, hingga Satgas Halal Kota Balikpapan dipastikan bakal mengambil tindakan tegas sesuai kewenangan masing-masing institusi. (ens)

Artikel Rapor Merah Sidak Pasar di Balikpapan Jelang Ramadan, Berikut Sejumlah Temuan DPPKUKM Kaltim! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.