DPR RI Syafruddin Sebut BBM dan LPG Bersubsidi di Kaltim Belum Tepat Sasaran

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin sebut penjualan BBM dan LPG bersubsidi di Kaltim masih belum merata. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas masih bisa menikmatinya. Ia beri sejumlah catatan.

Permasalahan distribusi barang bersubsidi di Indonesia tampaknya jadi yang paling sulit diatasi. Jumlah barangnya yang terbatas, namun masyarakat yang ingin menggunakan sangatlah banyak. Termasuk di Provinsi Kaltim.

Utamanya pada distribusi dan penjualan gas LPG bersubsidi alias gas melon, dan BBM. Dua produk penting kebutuhan dasar masyarakat yang diproduksi dan didistribusi langsung oleh Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kelangkaan gas melon dan harga beli yang melambung tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) kerap dirasakan masyarakat. Begitu juga dengan BBM subsidi Pertalite. Antrean panjang di SPBU masih dirasakan masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin sebut sampai hari ini distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 KG masih tidak tepat sasaran. Harusnya hanya untuk masyarakat yang tidak mampu atau tingkat ekonomi menengah ke bawah.

“Tidak tepat sasaran karena masih banyak orang kaya, masih banyak orang mampu yang menikmati LPG 3 kg bersubsidi,” katanya belum lama ini.

Terlebih setelah adanya kasus korupsi di dalam Pertamina dan upaya pengoplosan BBM yang kemarin mencuat ke publik, membuat masyarakat luas kehilangan kepercayaan pada institusi Pertamina.

Syafruddin ingin Pertamina kembali berbenah, melakukan transparansi, dan memberikan layanan yang berkualitas untuk masyarakat. Juga menyelesaikan masalah distribusi LPG 3 kg dan BBM bersubsidi bisa tepat sasaran. Singkatnya, mengembalikan kepercayaan publik.

“Tugas saya sebagai wakil rakyat, saya akan mengawasi dan terus mengontrol agar Pertamina memberikan layanan prima. Tidak boleh ada lagi oknum-oknum yang bermain.”

Selain itu, Politisi PKB ini juga mendorong agar pemerintah daerah ikut pro aktif dalam mengatur dan meregulasi distribusi gas LPG 3 kg dan juga BBM bersubsidi. Jangan sampai pemerintah juga ikut bermain.

“Karena yang menetapkan HET adalah gubernur. Maka jangan sampai pemerintah juga bermain. Ini yang terus kita kawal ke depan pemerintah harus menjadi ujung tombak memperjuangkan masyarakat mendapat BBM bersubsidi dan tepat sasaran,” pungkasnya. (ens/sty)