Fraksi AKB DPRD Kutim Minta Belanja Modal Difokuskan untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta kepada pemerintah agar belanja modal dapat difokuskan untuk pertumbuhan ekonomi daerah, di tahun anggaran berikutnya.

Hal tersebut disampaikan Fraksi AKB dalam pandangan umum pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024, Kamis 13 Juni 2024.

Dalam nota penjelasan pandangan umumnya, Anggota DPRD Kutim Mulyana, yang didaulat sebagai Juru Bicara dari Fraksi AKB menyampaikan terkait alokasi anggaran belanja daerah.

Ia menyoroti alokasi belanja operasi sebesar Rp4,25 triliun dan belanja modal sebesar Rp3,29 triliun. Fraksi AKB pun memberikan catatannya soal kedua alokasi yang fantastis ini.

“Belanja operasi memang penting untuk kebutuhan sehari-hari pemerintah daerah, namun belanja modal memberikan manfaat jangka panjang yang lebih signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah,” katanya.

Fraksi AKB DPRD Kutim menekankan pentingnya memperbesar porsi belanja modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. Yang dapat menjadi perhatian bagi pemerintah.

“Pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan belanja modal, karena ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi daerah,” tambahnya.

Selain itu, Fraksi AKB juga menyoroti belanja transfer senilai Rp. 811,45 miliar yang ditujukan kepada pemerintah desa.

Kata dia, perlu adanya pengawasan ketat agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran.

“Dana transfer ke desa harus dicermati pemanfaatannya, sehingga desa-desa yang membutuhkan dapat terklasifikasi dengan baik,” kata Anggota Komisi C DPRD Kutim ini.

Selain itu, Fraksi AKB juga memuji capaian belanja daerah yang telah mencapai rata-rata di atas 80 persen, namun mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus pada penyelesaian hutang sebesar Rp189,66 miliar.

“Perhatian terhadap hutang perlu ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” katanya.

Fraksi AKB juga menyinggung soal investasi dan pembiayaan. Mereka meminta agar pemerintah lebih aktif dalam meningkatkan arus kas masuk untuk mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Fraksi AKB itu berharap pemerintah bisa merespon positif pandangan fraksi-fraksi di DPRD.

“Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti pembentukan pansus untuk pembahasan raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023,” tandasnya. (han/am)