BALIKPAPAN
Fraksi DPRD Dukung Pembentukan Perda Perangkat Daerah



Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyatakan dukungan terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perangkat Daerah.
Langkah ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbarui struktur organisasi pemerintahan daerah agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan situasi terkini.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa, menjelaskan bahwa semua fraksi di DPRD telah memberikan pandangan umumnya terkait Raperda ini.
Taqwa menyampaikan bahwa semua fraksi sepakat untuk mendukung pembentukan Perda terkait perangkat daerah tersebut.
“Fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umum mereka, dan ini telah dijawab oleh Pj Walikota. Sebagian besar anggota dewan menyatakan setuju dan sependapat terkait pembentukan Peraturan Daerah tentang perangkat daerah,” kata Taqwa kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna di Hotel Maxone Balikpapan, Senin 4 November 2024.
Lebih lanjut, Taqwa menekankan pentingnya pembaruan perangkat daerah untuk memastikan setiap daerah dapat beradaptasi dengan kebutuhan prioritas dan kondisi masyarakat saat ini.
Pembentukan Raperda ini menjadi sangat relevan, mengingat adanya pemerintahan baru di tingkat nasional yang mungkin akan membawa perubahan dalam struktur organisasi pemerintahan daerah.
“Hal ini tentunya menjadi hal penting yang harus kita perhatikan bersama. Kita perlu mengkaji skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan memastikan bahwa regulasi ini relevan dengan perkembangan zaman,” ujar anggota legislatif dari Fraksi Gerindra tersebut.
Dukungan DPRD Balikpapan terhadap Raperda ini mencerminkan kesadaran untuk memperkuat efektivitas pemerintahan di tingkat daerah.
Dengan adanya Perda tentang perangkat daerah, diharapkan struktur organisasi di lingkungan pemerintahan Kota Balikpapan dapat lebih responsif, efisien, dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik. (Man/red)


-
SEPUTAR KALTIM3 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
BALIKPAPAN3 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
SAMARINDA2 hari yang lalu
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
NUSANTARA3 hari yang lalu
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA2 hari yang lalu
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda