Gaduh Bentuk dan “Nilai” Tugu Pesut Samarinda, Transparansi Ide Tidak Kalah Pentingnya

Kehadiran Tugu Pesut di Samarinda belakangan mengundang perdebatan masyarakat secara nasional. Dari nilai anggaran hingga bentuknya yang dianggap membingungkan. Begini kesahnya…

Tugu Pesut yang terletak di kawasan simpang empat Lembuswana diketahui menelan anggaran mencapai Rp1,1 Miliar. Adapun, tugu setinggi 8 meter ini didesain menggunakan warna dominan fusia serta berbahan dasar sampah plastik yang didaur ulang.

Dikutip dari akun Instagram resmi Dinas PUPR Kota Samarinda, Tugu Pesut yang kini hadir menjadi ikon baru Kota Tepian merupakan revitalisasi Tugu Parasamya Purnakarya Nugraha yang sebelumnya telah eksis.

Tak hanya menjadi elemen estetika kota, rupanya, tugu ini turut menggambarkan ekosistem khas Sungai Mahakam yang identik dengan Ikan Pesut. Sebab, bentuk tugu ini diketahui mereferensi pada siluet ikan pesut.

Tanggapan Pengamat Seni

Pengamat Seni sekaligus akademisi Universitas Mulawarman Yofi Irvan Vivian, menjelaskan fenomena yang tengah terjadi di masyarakat merupakan hal wajar.

Sebab, menurutnya masyarakat Indonesia khususnya Samarinda kerap terbiasa dengan sajian seni dengan gaya realis bukan abstrak.

Singkatnya, gaya realis merupakan sebuah pendekatan dalam seni yang menggambarkan objek atau kehidupan sehari-hari dengan cara akurat dan nyata. Tanpa idealisasi atau dramatisasi.

Dalam kasus Tugu Pesut kali ini, bentuk realis yang benar-benar menggambarkan seekor ikan secara harfiah akan memiliki kemungkinan jauh lebih besar untuk diterima oleh masyarakat.

“Bentuk realis umumnya jauh lebih gampang diterima karena masyarakat umumnya bisa langsung menginterpretasikan tanpa proses berpikir yang lama,” jelasnya saat dihubungi Kaltim Faktual baru-baru ini.

“Enggak hanya di Samarinda, tapi hampir semua daerah memang terbiasa dengan visual-visual yang ada di sekitarnya jadi wajar masyarakat ikut bertanya-tanya,” imbuhnya.

Ia menilai, kritik yang ditujukan untuk Tugu Pesut Samarinda memiliki kemiripan dengan pemasangan Instalasi Bambu Getah Getih di Bundaran HI Jakarta beberapa tahun silam.

“Kalau dalam dunia seni, mengkritik sebuah karya seni itu sah-sah saja.”

Transparansi Ide Tak Kalah Penting

Meski kritik dalam dunia seni diakuinya sebagai hal wajar, Yofi menyarankan Pemkot Samarinda untuk mengikutsertakan masyarakat di rencana pembangunan serupa.

Ia menilai, mengikutsertakan masyarakat sejak awal proses perencanaan merupakan langkah efektif untuk menciptakan diskursus masyarakat yang lebih sehat.

“Mungkin ke depannya ketika membuat sesuatu yang nantinya menjadi milik umum, ya dilempar juga ke masyarakat. Fungsinya untuk keterbukaan dan transparansi ide selain dana.”

Lebih lanjut, Yofi turut mencontohkan bagaimana Yogyakarta sebagai Kota Seni telah menerapkan pendekatan tersebut.

“Kalau di Jogja, misal mau ada pembangunan monumen dan sejenisnya, senimannya atau tendernya itu dipanggil. Lalu dibuatkan forum interaktif bersama masyarakat untuk menjelaskan idenya,” papar akademisi asal Fakultas Ilmu Budaya itu.

Hasilnya, masyarakat menjadi lebih teredukasi bahkan rasa kepemilikan bersama bisa tumbuh melalui proses tersebut.

Dinas PUPR Bakal Dipanggil ke DPRD

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar, memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan kepada instansi terkait. Utamanya menyoal transparansi penggunaan anggaran proyek.

Meski menuai berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat, langkah ini tetap harus dilihat sebagai upaya pemkot dalam menata kota Samarinda.

“Setiap pembangunan pasti ada yang mendukung atau menolak. Namun, tujuan akhirnya tetap untuk kemajuan Samarinda,” kata politikus asal Partai Gerindra itu.

Rapat koordinasi dengan Dinas PUPR akan dijadwalkan usai masa reses berakhir.

“Mungkin awal Februari setelah masa reses selesai kita akan panggil Dinas PUPR ya untuk merincikan detail anggaran supaya bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya tegas. (nkh/am)