Kerap Mangkir, DPRD Desak Penggantian Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda

Kinerja Kadis PUPR Samarinda membuat kecewa para wakil rakyat. Setelah beberapa polemik pembangunan infrastruktur di Kota Tepian, anggota dewan mulai habis kesabaran. Dewan mendesak, jabatan Kadis PUPR segera diisi orang baru.

Mangkirnya Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda dalam sejumlah agenda penting bersama para wakil rakyat belakangan menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, dalam sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diinisiasi oleh DPRD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Desy Damayanti kerap tak hadir. Padahal, keberadaannya dinilai cukup krusial untuk mengambil keputusan.

Terbaru, RDP menyoal penyelesaian hak upah puluhan pekerja Teras Samarinda pada Kamis 27 Februari 2025 berakhir ricuh. Adapun insiden tersebut dipicu karena perwakilan Dinas PUPR yang hadir kala itu tak bisa memberikan keputusan pasti, sementara nasib para pekerja telah menggantung sejak tahun 2024.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, turut menyesalkan hal tersebut. Menurut Adnan, kehadiran Kepala Dinas amat diperlukan. Utamanya dalam memberi penjelasan dan klarifikasi terkait berbagai proyek yang sedang berlangsung di Samarinda.

“Saya sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam berbagai RDP yang diinisiasi DPRD. Ini bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi sudah berulang. Kita ingin mendapatkan kejelasan soal proyek-proyek besar yang sedang dikerjakan, tapi justru pejabat yang bertanggung jawab tidak hadir,” ujar Adnan.

Kinerja Kepala Dinas PUPR Perlu Dievaluasi

Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti alasan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR yang disebut-sebut akibat kondisi kesehatan. Adnan menilai, jika kondisi tersebut menghalanginya untuk menjalankan tugas dengan optimal, sebaiknya posisi tersebut diisi oleh seseorang yang lebih siap menghadapi tuntutan pekerjaan.

“Kalau memang sakitnya parah atau kronis, seharusnya ada evaluasi. Jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR itu penuh tekanan karena mengelola anggaran yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Apakah orang yang sakit bisa menangani tanggung jawab sebesar itu?” katanya mempertanyakan.

Tak hanya Teras Samarinda, beberapa proyek-proyek infrastruktur lain di Kota Tepian memerlukan perhatian penuh dari Dinas PUPR. Termasuk di antaranya Tugu Pesut yang sempat viral dan membuat kontoversi, pembangunan terowongan, serta revitalisasi Citra Niaga dan Pasar Pagi.

“Proyek-proyek ini luar biasa, nilainya triliunan rupiah. Kalau kepala dinasnya tidak hadir dalam rapat untuk membahas progresnya, bagaimana kita bisa memastikan semuanya berjalan dengan baik?”

“Kalau memang tidak sanggup, ya lebih baik diganti dengan orang yang lebih siap,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ketidakhadiran seorang pejabat dalam RDP berimplikasi pada proses transparansi anggaran dan pengawasan proyek.

Masyarakat, kata Adnan, berhak memperoleh informasi sejelas-jelasnya atas progres pembangunan infrastruktur di Samarinda. Terutama pada proyek-proyek yang pendanaanya berasal dari pajak rakyat.

“Kita tidak bisa main-main dalam urusan ini. Kalau pejabatnya tidak hadir, bagaimana kita bisa memastikan bahwa tidak ada masalah dalam pengerjaan proyek? Jangan sampai nanti ada temuan atau masalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Desak Pergantian Kepala Dinas

Selain itu, Adnan juga mengkritik pernyataan Wali Kota Samarinda yang sebelumnya menyatakan bahwa Desi tidak dapat bekerja dalam situasi penuh tekanan. Menurutnya, pernyataan tersebut justru menunjukkan adanya masalah dalam kepemimpinan Dinas PUPR saat ini.

“Jabatan Kepala Dinas PUPR sudah tentu penuh tekanan, karena menyangkut infrastruktur publik dan penggunaan anggaran yang sangat besar. Kalau seseorang tidak bisa bekerja di bawah tekanan, apakah masih pantas untuk memegang jabatan ini?”.

“Saya tidak ingin berspekulasi tentang kondisi kesehatan seseorang. Tapi jika sakitnya benar-benar menghambat tugas dan tanggung jawabnya, maka solusinya jelas: harus ada pergantian. Ini bukan masalah pribadi, tapi demi kepentingan masyarakat Samarinda,” tutup Adnan. (nkh/sty)