Gonta-ganti Kurikulum Jadi Penghambat Pendidikan, Salehuddin Minta Evaluasi Menyeluruh Sebelum Kurikulum Baru Diketok Palu

Anggota DPRD Kaltim Salehuddin ikut menyoroti pergantian kurikulum pendidikan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, yang menurutnya berdampak pada terhambatnya kualitas pendidikan. Dia minta adanya evaluasi menyeluruh sebelum pembentukan sistem baru.

Selama beberapa tahun terakhir setiap pemimpin Indonesia berganti, adanya presiden baru yang kemudian diikuti dengan menteri baru, juga diikuti dengan pergantian kurikulum sebagai sistem belajar mengajar yang digunakan dalam bidang pendidikan.

Seperti pada tahun 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) kembali diterapkan menggantikan Kurikulum 1994. Baru 2 tahun kurikulum tersebut berjalan, pemerintah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006. Lalu pada 2013 kurikulum 2013 alias K-13 yang menggantikan. Teranyar pada 2022, K-13 diganti dengan Kurikulum Merdeka Belajar.

Perubahan yang kerap terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia membuat peserta didik dan guru terus menerus beradaptasi dengan pergantian kurikulum yang biasa dilakukan lima tahun sekali atau bahkan lebih cepat sejak tahun 1947.

Matangkan Dulu Baru Putuskan

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai pergantian kurikulum sebagai sistem belajar dalam dunia pendidikan, seharusnya tidak dilakukan berdasarkan ego kepemimpinan yang berperiode 5 tahun sekali.

Seperti belum lama ini, menteri pendidikan yang baru Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, berencana melakukan evaluasi terhadap Kurikulum Merdeka Belajar.

“Jika ada hal yang perlu diperbaiki, itu wajar. Tapi mengganti kurikulum secara total di tengah proses adaptasi hanya akan memperburuk ketidakstabilan sistem pendidikan kita,” katanya belum lama ini.

Salehuddin pun dapat memaklumi alasan evaluasi Kurikulum Merdeka saat ini. Sebab kurikulum yang baru berjalan itu mendapatkan banyak catatan dari berbagai pihak hingga penurunan kualitas.

Menurutnya, jika menteri pendidikan ingin mengganti kurikulum, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum memutuskan mengganti kurikulum. Sebab dikhawatirkan membingungkan siswa dan mengganggu proses belajar mengajar.

“Guru perlu dipersiapkan dengan baik agar mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Perubahan kurikulum yang terlalu sering berisiko merugikan kualitas pendidikan di Indonesia,” katanya belum lama ini.

Pada satu sisi, Kurikulum Merdeka perlu dievaluasi, namun pada sisi lain sswa dan guru masih dalam proses adaptasi. Sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai malah merugikan pendidikan secara keseluruhan.

Sebab gonta-ganti kurikulum yang terjadi sebelumnya berdampak pada terhambatnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sehingga stabilitas pendidikan yang memadai juga dibutuhkan.

“Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan masih dalam tahap adaptasi di berbagai sekolah. Sebelum memutuskan perubahan besar, evaluasi menyeluruh harus dilakukan,” pungkasnya. (adv/ens/fth)