Gratispol Buka Peluang Kuliah di Kaltim Gratis, DPRD Dorong S2-S3 di Luar Daerah Juga Diakomodasi

Kuliah gratis lewat program Gratispol? Bisa! Tapi bagaimana dengan mahasiswa Kaltim yang harus studi di luar daerah karena programnya belum tersedia di sini? DPRD Kaltim mendorong agar mereka juga bisa diakomodasi.

Program pendidikan gratis melalui Gratispol diharapkan tidak hanya terbatas untuk jenjang pendidikan di dalam provinsi. Dewan mendorong agar kuliah gratis untuk S2 dan S3 juga bisa diakomodir, mengingat keterbatasan program studi lanjutan di kampus-kampus lokal.

Saat ini, tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tengah menyusun skema Gratispol untuk mengakomodir pendidikan gratis bagi SMA/SMK serta jenjang S1 hingga S3, sesuai dengan janji politik yang telah disampaikan.

Namun, program Gratispol untuk pendidikan tinggi memiliki sejumlah persyaratan, seperti batas usia, akreditasi program studi, kepemilikan KTP Kaltim, serta hanya berlaku untuk perguruan tinggi di dalam Provinsi Kaltim.

Sementara itu, program studi S2 dan S3 di Kaltim masih terbatas, sehingga banyak mahasiswa asal Kaltim yang harus melanjutkan studi ke luar daerah. DPRD berharap agar mereka juga bisa mendapatkan dukungan dari program Gratispol.

Gubernur Kaltim Janjikan Beasiswa untuk Kuliah di Luar Daerah

Menanggapi hal ini, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan bahwa pemerintah juga akan mengakomodir mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke luar daerah, tetapi melalui mekanisme beasiswa.

“Ke luar daerah nanti kita kasih beasiswa,” ujarnya singkat saat diwawancarai, Senin 3 Maret 2025.

DPRD Kaltim: Gratispol Perlu Bertahap

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menjelaskan bahwa saat ini Gratispol masih dalam tahap awal, sehingga belum bisa mengakomodir semua kebutuhan secara langsung. Namun, ia mengapresiasi langkah cepat tim transisi dalam menyusun program ini.

“Kenapa sementara hanya untuk kampus di Kaltim? Karena gubernur ingin memperkuat universitas lokal agar bisa bersaing dengan kampus luar daerah. Kalau ada yang baik di Kaltim, kenapa harus keluar?” kata Fuad.

Meski demikian, ia tetap mendorong agar Gratispol dapat mencakup mahasiswa yang harus kuliah di luar daerah karena program studi yang mereka butuhkan belum tersedia di Kaltim.

“Mungkin untuk jangka pendek, program ini masih sebatas itu dulu. Tapi InsyaAllah ke depan semuanya bisa diakomodir,” tambahnya.

Gratispol Perlu Percepatan, tapi Harus Realistis

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, juga menyatakan dukungannya terhadap Gratispol. Namun, ia menegaskan bahwa percepatan program ini harus mempertimbangkan kondisi anggaran, terutama karena ada kebijakan efisiensi.

“Kita dorong percepatan, tapi realitanya ada efisiensi anggaran. APBD 2025 sudah diketok tahun lalu, jadi perlu proses transisi dari pemerintah sebelumnya,” jelasnya.

Damayanti menekankan bahwa meskipun program ini diupayakan secepat mungkin, tetap perlu proses yang matang agar Gratispol bisa berjalan maksimal tanpa terganjal keterbatasan anggaran.

Ia juga mendukung jika nantinya ada alokasi dana khusus untuk mahasiswa Kaltim yang ingin kuliah S2 atau S3 di luar daerah, terutama bagi program studi yang belum tersedia di dalam provinsi.

“Ini bagian dari visi dan misi gubernur. Sebagai fraksi pendukung, kami ingin program ini bisa dijalankan secepat dan semaksimal mungkin,” pungkasnya. (ens/sty)