Hasanuddin Mas’ud: Ketersediaan Lapangan Kerja Bisa Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat ditengarai menurun sepanjang tahun 2024 ini. Menurut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, hal itu harus segera dientaskan, jika tak ingin dampak ekonominya semakin luas.

Dua bulan jelang tutup tahun, berbagai masalah masih menjadi PR di Kalimantan Timur. Baik itu masalah pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, pengangguran, hingga aksesibilitas.

Permasalahan-permasalahan tersebut tentu berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Bumi Etam. Sehingga para pemangku kebijakan tentu perlu mengambil langkah dan upaya strategis sebagai solusi. Termasuk DPRD Kaltim sebagai fungsi anggaran dan pengawasan.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang belum lama ini memimpin parlemen periode 2024-2029, menyebutkan sejumlah sektor yang akan mendapat perhatian lebih tanpa mengesampingkan masalah lainnya. Yakni sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Hamas, sapaannya, ketiga sektor menjadi penentu atas parameter kesejahteraan yang menentukan tingkat kualitas hidup masyarakat Kaltim. Sehingga jika tiga sekor tersebut sudah oke, maka masalah-masalah lain akan mudah untuk diselesaikan.

Daya Beli Menurun

Sektor ekonomi, menurut Hamas, perlu akselerasi yang mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru. Dengan lapangan pekerjaan yang terbuka luas, akan mengurangi angka pengangguran, dan mengurangi angka kemiskinan. Apalagi Kaltim punya banyak potensi.

“Dengan sumber daya alam yang melimpah, sudah seharusnya kita mampu membuka lebih banyak lapangan kerja,” ungkapnya belum lama ini.

Mengingat akhir-akhir ini, isu daya beli masyarakat menurun ikut menghantui masalah ekonomi di Kaltim. Nah, dengan terbukanya lapangan pekerjaan, menurut Hamas, dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan berimbas pada membaiknya roda perekonomian masyarakat.

“Kebijakan yang mendukung kesempatan kerja akan memperkuat ekonomi dan memberi efek domino bagi peningkatan kesejahteraan di Kaltim,” tambahnya.

Ya, jika daya beli tak meningkat akibat minimnya pendapatan, sementara harga kebutuhan terus membengkak. Maka nasib UMKM atau usaha lainnya jadi terancam. Jika banyak pengusaha yang gulung tikar, maka jumlah pengangguran terbuka akan semakin tinggi.

Pendidikan dan Kesehatan

Bergeser ke sektor pendidikan, Hamas merasa perlunya banyak peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Mulai dari fasilitas, hingga kualitas tenaga pengajar di seluruh sekolah di Kaltim.

“Kita butuh upaya serius untuk meratakan kualitas pendidikan, terutama dari segi sarana fisik dan tenaga pendidik,” kata Hamas.

Terakhir, masalah kesehatan, Hamas banyak menyorot pada angka stunting di Kaltim yang masih tinggi dan masih menjadi tantangan bagi pemeritah provinsi Kaltim. Sebab stunting ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi masyarakat.

“Persoalan kesehatan seperti stunting harus segera diatasi, karena ini berakar pada masalah kemiskinan.”

DPRD Kaltim dalam hal ini tentu berkomitmen untuk membantu pemerintah provinsi Kaltim. Dengan menyerap aspirasi masyarakat dan menyambungkan melalui penusunan kebijakan yang solutif di pemerintahan. Selain itu, DPRD akan membantu fungsi anggaran dan terus mengawasi agar apa yang menjadi masalah, perlahan dapat terselesaikan.

“Tiga sektor ini adalah komitmen kami dalam mendorong perubahan,” tutupnya. (adv/ens/fth)