Kaltim Jawab Tantangan Perubahan Iklim Lewat FCPF-Carbon Fund, Minimalisir Deforestasi hingga Sejahterakan Masyarakat

Dari tahun ke tahun, Provinsi Kaltim terus menunjukkan keberhasilannya dalam implementasi program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund. Sebagai upaya dalam meminimalisir deforestasi sekaligus menyejahterakan masyarakat.

Sejak tahun 2009 hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya untuk mencegah perubahan iklim. Melalui berbagai program dan kebijakan yang mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hijau, tanpa merusak alam.

Di antaranya program perkebunan berkelanjutan, pembangunan green growth compact, hingga program forest carbon partnership facility (FCPF)-carbon fund.

Program forest carbon partnership facility-carbon fund sendiri merupakan sebuah platform global yang dikelola oleh World Bank, yang memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, sektor bisnis swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat adat dalam rangka mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan.

Provinsi Kaltim terpilih sebagai provinsi di Indonesia yang mengimplementasikan program pendanaan pada Oktober 2015. Singkatnya, Kaltim menerima insentif berbasis kinerja untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan secara yuridiksional pada 2020-2024.

Sejumlah upaya yang dilakukan dalam implementasi program forest carbon partnership facility (FCPF)-carbon fund di antaranya perbaikan tata kelola hutan dan lahan, penguatan pembinaan hutan dan lahan, mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dalam areal perizinan, pengembangan alternatif penghidupan masyarakat berkelanjutan, hingga manajemen dan pemantauan program.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kaltim menugaskan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) yang menangani pelaksanaan program forest carbon partnership facility-carbon fund.

Kunci Keberhasilan

Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Daddy Ruhiyat meyebut ada sejumlah faktor yang menjadi kunci keberhasilan Kaltim. Yang paling utama, kepala daerah yang memiliki pemahaman yang baik terhadap program pembangunan dan peduli lingkungan.

“Memberikan arahan kebijakan sehingga muncul berbagai peraturan, lalu muncul ide mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pembangunan rendah emisi di dalam dokumen rencana pembangunan. Itu tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada dukungan dari kepala daerah,” kata Daddy dalam jumpa pers, Senin 2 Desember 2024.

Daddy berharap siapapun kepala daerah yang akan memimpin Kaltim ke depan dapat melanjutkan langkah yang telah dimulai oleh Gubernur Awang Faroek Ishak dan Isran Noor. Sehingga upaya melawan perubahan iklim terus berjalan. 

Selanjutnya, kata Daddy, kolaborasi juga jadi kunci kedua. Kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga NGO, swasta, dan kampus, menjadi faktor keberhasilan dalam menerapkan program FCPF-carbon fund.

“Kita bayangkan sebetulnya bukan uangnya, tapi keselamatan hutan-hutan kita yang sisa 51 persen 12,7 juta hektar sekarang tinggal 6,5 juta hektar. Itu yang harus kita selamatkan karena hutan tidak ada yang bisa menggantikan,” pungkasnya. (ens/fth)