Connect with us

SAMARINDA

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Samarinda Lampaui Catatan Sepanjang 2025

Published

on

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda terus menjadi perhatian. Bahkan, jumlah kasus yang tercatat selama sembilan bulan pertama 2026 sudah melampaui keseluruhan catatan sepanjang 2025.

Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda menunjukkan, terdapat 265 kasus kekerasan dengan total 268 korban selama Januari hingga September 2026.

Jumlah tersebut terdiri atas 102 korban perempuan dan 166 korban anak. Sementara sepanjang 2025, UPTD PPA mencatat 264 kasus dengan 303 korban.

Artinya, meski periode pencatatan 2026 baru berjalan sembilan bulan, jumlah kasusnya sudah lebih banyak dibandingkan akumulasi selama satu tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah kota, terutama dalam memperkuat penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Kepala UPTD PPA Kota Samarinda, Violetta, menjelaskan peningkatan kasus menjadi salah satu alasan perlunya memperkuat sistem pelayanan dan koordinasi antarlembaga.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena penanganan korban membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, layanan kesehatan, hingga pendampingan sosial.

Pemkot Samarinda Perkuat Layanan Penanganan Korban

Sebagai langkah memperbaiki penanganan kasus, Pemkot Samarinda meluncurkan inovasi Rupawan atau Perbaikan Tata Kelola Rujukan Kasus Perempuan dan Anak Kota Samarinda.

Inovasi tersebut dirancang untuk mempercepat proses rujukan korban sekaligus memangkas hambatan birokrasi antarinstansi.

Violetta mengatakan, sistem tersebut diharapkan memastikan setiap korban mendapatkan penanganan lanjutan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Penguatan layanan itu juga didukung Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 400.2.1/337/HK-KS/XI/2026 tertanggal 2 November 2026 tentang Standar Layanan Rujukan Kasus Perempuan dan Anak Kota Samarinda.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah instansi dilibatkan, di antaranya Unit PPA Polresta Samarinda, UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan.

Jaringan 26 puskesmas yang tersebar di 59 kelurahan juga masuk dalam sistem koordinasi tersebut. Termasuk relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Masyarakat Bisa Melapor Melalui Layanan Pengaduan

Pemkot Samarinda berharap sistem rujukan tersebut dapat memperkuat layanan bagi korban, mulai dari pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial hingga perlindungan berkelanjutan.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Wali Kota Samarinda, Sucipto Wasis, menegaskan perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama.

Dia meminta seluruh pihak yang terlibat menjalankan standar pelayanan secara konsisten dengan tetap mengutamakan kepentingan dan keselamatan korban.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan atau ingin melaporkan kasus kekerasan dapat mengakses layanan darurat 112, Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) melalui nomor 129, serta hotline UPTD PPA Kota Samarinda di 0823-2442-1313.

Dengan penguatan koordinasi dan layanan pengaduan tersebut, pemerintah berharap korban tidak lagi kesulitan mendapatkan pertolongan. Namun, meningkatnya catatan kasus juga menjadi pengingat bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan perhatian lebih serius dari seluruh elemen masyarakat. (Am)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

POPULER