Kehadiran IKN Tuntut SDM Kaltim Paham Digital

Kehadiran IKN ternyata memancing sejumlah peluang di Kaltim. Salah satunya seperti kebutuhan akan SDM berbasis digital pada era transformasi digital saat ini.

Hadirnya Ibu Kota  Nusantara (IKN) memantik sejumlah peluang di Kaltim sebagai daerah mitra. Salah satu peluang itu yaitu kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di IKN.

Pemerintah Provinsi Kaltim berharap ada kerjasama tri partit dengan Otorita IKN dan lembaga pendidikan yang nantinya ditempatkan di IKN.

“Saya pernah mendengar Otorita IKN membutuhkan tenaga di bidang data scientist, namun belum ada yang memenuhi syarat, meski sudah dibuka beberapa kali,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional bertema Sinergi IKN dengan Daerah Mitra dalam Menyongsong Pemindahan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kamis 28 Maret 2024.

Sekda Sri Wahyuni mengungkapkan, Pemprov Kaltim berencana melakukan penjajakan dengan Badan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo dalam upaya penyediaan tenaga talent digital di Kaltim yang dirasa sangat dibutuhkan pada  era transformasi digital saat ini.

“Kementerian Kominfo punya lembaga pendidikan setara perguruan tinggi di bidang digital,” ucapnya.

Lembaga pendidikan ini fokus mencetak talent-talent digital. Nantinya, Pemprov Kaltim memberikan beasiswa pada mahasiswa yang kuliah di sana.

Selanjutnya, Otorita IKN menampung mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan untuk ditempatkan di IKN.

“Ini salah satu peluang kolaborasi yang coba kita jajaki tahun ini,” ujar Sekda.

Potensi lain yang perlu dimanfaatkan dengan hadirnya IKN yaitu meningkatkan kunjungan melalui Balikpapan maupun Samarinda.

“IKN ini menjadi magnet baru, bahkan ada yang bilang belum ke Kaltim kalau belum ke IKN,” imbuh Sri.

Peluang tersebut menurutnya, harus dapat ditangkap dan dimanfaatkan daerah-daerah mitra IKN dengan melakukan kolaborasi dengan para pihak.

“Saat ini Pemprov tengah menyusun buku cetak biru terkait pengembangan wilayah IKN yang terkoneksi dengan kebutuhan IKN,” terang Sekda.

Dalam penyusunan blue print itu, Pemprov Kaltim tidak menggunakan APBD namun bekerjasama dengan GIZ (Badan Kerjasama Internasional) Jerman yang juga menyupport pendanaannya. (rw)