Ketua DPRD Balikpapan Temui Persatuan Ormas Kalimantan

Sejumlah perwakilan dari Persatuan Ormas Asli Kalimantan (POAK) mengunjungi Kantor DPRD Kota Balikpapan pada Rabu 6 November 2024.

Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait permasalahan ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat asli Kalimantan.

Kehadiran POAK disambut langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, bersama jajaran Komisi IV. Dalam pertemuan ini, Alwi secara terbuka mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan oleh perwakilan POAK, termasuk isu-isu yang dinilai penting untuk diperjuangkan demi kepentingan masyarakat asli Kalimantan.

Dalam sambutannya, Alwi Al Qadri menyatakan dukungannya terhadap beberapa poin tuntutan yang diajukan POAK.

“Saya telah membaca tuntutan-tuntutan yang disampaikan, dan saya sepakat dengan poin-poin tersebut. Saya berharap Ketua Komisi IV segera menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila dibentuk panitia khusus (pansus), saya akan menjadi orang pertama yang mendukungnya,” ujar Alwi dengan tegas.

Tuntutan-tuntutan yang disampaikan POAK mencakup berbagai isu ketenagakerjaan yang dianggap mendesak. Beberapa poin utama termasuk dugaan kesewenang-wenangan tenaga kerja asing (TKA) terhadap pekerja lokal, dominasi kuota tenaga kerja luar dibandingkan lokal, ketidaksesuaian sistem penggajian dengan Upah Minimum Kota (UMK), serta ketidakpatuhan terhadap peraturan upah lembur kerja.

Selain itu, POAK juga menyoroti isu lainnya seperti kurangnya kontrak pasti bagi pekerja, keterlambatan pembayaran gaji hingga dua bulan, diskriminasi terhadap pekerja lokal, minimnya jaminan keselamatan kerja, dan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa pemberian surat peringatan terlebih dahulu.

Keluhan ini juga menyebutkan adanya janji kuota tenaga kerja sebanyak 4.000 orang yang pernah disepakati bersama legislatif, pemerintah daerah, dan POAK. Namun, hingga saat ini, janji tersebut belum direalisasikan. Situasi ini dinilai sangat merugikan tenaga kerja lokal yang berharap mendapat prioritas dalam kesempatan kerja di wilayahnya sendiri.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti tuntutan ini.

“Komisi IV akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan setiap tuntutan dapat ditanggapi dengan langkah konkret. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan serta melindungi hak-hak tenaga kerja lokal di Balikpapan,” ujarnya.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen DPRD Balikpapan dalam mendukung kepentingan masyarakat asli Kalimantan. Aspirasi yang disampaikan POAK diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja lokal di Kalimantan.

Dengan adanya dukungan dari lembaga legislatif, diharapkan berbagai masalah yang dihadapi pekerja lokal dapat segera menemukan solusi yang tepat dan berkeadilan. (Man/am)