SEPUTAR KALTIM
Kinerja Pj Gubernur Kaltim dalam Setahun Memimpin Dianggap Oke, Akmal Malik: Seharusnya Disebut Kinerja Pemda

Sebagai Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dinilai membawa kemajuan bagi Bumi Etam dalam setahun kepemimpinannya. Akmal sebut pujian itu seharusnya milik pemda.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Akmal Malik resmi ditugaskan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim sejak Oktober 2023 silam, dan berakhir pada 2 Oktober 2024.
Namun pada 7 Oktober 2024, Akmal Malik kembali ditunjuk melanjutkan memimpin Kaltim sampai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dalam setahun masa kepemimpinannya, Akmal malik dianggap oke dan berhasil membawa kemajuan. Pj Gubernur Kaltim mendapat kehormatan dengan diselenggarakannya kegiatan ‘Rekam Jejak 1 Tahun Akmal Malik Memimpin Kaltim’ oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
Agenda dilangsungkan di BIG Mall Samarinda pada Sabtu, 28 Desember 2024. Ada pameran yang berisi foto-foto dokumentasi kinerja Akmal Malik dalam berbagai kegiatan dan kunjungan selama setahun menjabat di Kaltim.
Lalu dirangkai dengan talkshow dan bedah buku berjudul ‘Akmal Malik Bukan Birokrat Biasa’ yang digarap oleh Andry Haryanto dan Yus Ariyanto, dua orang penulis dengan pengalaman belasan tahun sebagai jurnalis nasional. Ada 150 buku cetakan pertama secara gratis.
Buku tersebut ditulis untuk menunjukkan berbagai kinerja Akmal Malik sebagai seorang birokrat. Rekam jejak kinerja, sekaligus menjadi sebuah kehormatan bagi Pj Gubernur Kaltim.
Kepala Biro Adpim Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Syarifah Alawiyah, menyebut acara ini menjadi apresiasi bagi Pj Gubernur Akmal Malik. Menurutnya jarang seorang penjabat bisa memimpin selama setahun. Selain itu Akmal juga disebut banyak inovasi.
“Maka dari itu kami berinisiasi untuk menuangkan perjalanan Bapak Pj Gubernur selama setahun terakhir ke dalam sebuah buku,” jelas Syarifah usai agenda.
Diketahui, proses penulisan buku biografi tersebut berlangsung selama sekitar sebulan. Penulis beberapa kali melakukan pertemuan lewat Zoom Meeting dengan Akmal Malik untuk lakukan pendalaman karakter sebelum menulis. Sejak akhir Oktober lalu.
Kata Pj Gubernur Kaltim
Ditemui selepas acara, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan kebahagiaannya atas apresiasi yang diberikan. Namun menurutnya, kehormatan yang didapatkannya itu seharusnya diberikan pada pemerintah daerah.
“Jujur, ini karya kolaboratif. Ini adalah karya sinergi antara pimpinan dengan staf dan juga seluruh unsur terkait,” ucapnya.
Transformasi ekonomi menjadi salah satu kinerja Akmal Malik memimpin Kaltim. Dia mendorong alih fungsi area eks tambang menjadi lahan produktif. Hal itu turut menggeser pola pikir ketergantungan di sektor pertambangan dan perlahan beralih ke sektor lain untuk menopang perekonomian.
”Kita sudah bertransformasi dari yang awalnya kita ketergantungan sangat tinggi pada sektor pertambangan di angka 43%, sekarang menjadi 40%.”
Menurutnya penurunan angka tersebut diikuti pula oleh penguatan sektor perekonomian di bidang lain seperti pertanian hingga jasa. Selanjutnya kepala daerah terpilih perlu memperhatikan aspek itu. (nkh)


-
BALIKPAPAN2 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Respons Cepat Hotline 110, Polresta Samarinda Ungkap Kasus Pelecehan Anak dan Penggelapan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun