Atasi Backlog 250 Ribu Unit, Kaltim Tanggung Biaya Administrasi Perumahan

Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, meresmikan program Gratispol yang menanggung biaya administrasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diharapkan membuka akses lebih luas bagi warga untuk memiliki rumah layak huni.

Memiliki rumah bukan lagi sekadar mimpi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui kebijakan berani, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meluncurkan program Gratispol, yang menanggung biaya administrasi perumahan hingga Rp10 juta.

Kebijakan tersebut diumumkan langsung Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, dalam penandatanganan kesepakatan bersama dengan pihak perbankan di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 20 Agustus 2025.

“Rumah ini wajib. Yang wajib itu bukan hanya pangan dan sandang, tapi juga tempat tinggal yang layak. Program ini hadir meringankan beban rakyat. Sekali lagi, bukan rumahnya gratis, tapi biaya administrasinya yang ditanggung Pemprov,” tegas Rudy.

Melalui Gratispol, masyarakat tidak lagi terbebani biaya notaris, balik nama, maupun administrasi lain yang kerap menjadi batu sandungan. Dengan harga rumah sekitar Rp180–190 juta, beban tambahan itu kini dihapuskan.

Data Pemprov mencatat, masih ada 60 ribu rumah tidak layak huni di Kaltim. Sementara backlog perumahan mencapai 250 ribu unit. Kondisi ini membuat ratusan ribu keluarga belum memiliki tempat tinggal yang memadai.

“Dari data saya, ada 177 ribu masyarakat rentan seperti petani, nelayan, hingga pengemudi ojek daring yang harus kita bantu. Ini bukan hanya soal rumah, tapi soal martabat dan masa depan,” ujar Rudy.

Program ini juga mendukung target nasional Presiden untuk membangun tiga juta rumah serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Rudy menegaskan, perumahan layak adalah fondasi kesejahteraan masyarakat.

“Kalau di negara maju, penghasilan minimum rakyatnya 12 ribu dolar per tahun. Di Kaltim, rata-rata masih Rp4 juta. Kita ingin generasi emas tumbuh dari lingkungan yang sehat dan manusiawi,” jelasnya.

Pemprov Kaltim pun mengajak perusahaan-perusahaan besar turut andil melalui program tanggung jawab sosial (CSR).

“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau semua bergandeng tangan, kita bisa selesaikan masalah perumahan ini lebih cepat,” pungkasnya. (krv/pt/portalkaltim/sty)