Komisi III DPRD Samarinda Dukung Penutupan Sementara Jembatan Mahakam I

Jembatan Mahakam I resmi ditutup total mulai Kamis, 27 Februari 2025, buntut dari insiden tabrakan tongkang pekan lalu. Komisi III DPRD Samarinda mendukung penuh investigasi menyeluruh untuk memastikan keamanan jembatan.

Penutupan ini mengharuskan kendaraan yang biasa melintas dialihkan ke Jembatan Mahakam Kembar dengan skema lalu lintas dua arah.

Insiden Berulang, Keamanan Jadi Prioritas

Sebelumnya, pada 16 Februari, tongkang Indosukses 28 yang bermuatan kayu menabrak pilar Jembatan Mahakam I. Akibatnya, struktur jembatan mengalami retakan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Menindaklanjuti kejadian ini, Pemprov Kaltim segera menurunkan tim ahli untuk melakukan investigasi mendalam. Proses ini dikoordinasikan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim bersama Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

DPRD Samarinda: Struktur Jembatan Harus Jadi Perhatian

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai penutupan sementara Jembatan Mahakam I adalah langkah tepat guna menghindari potensi bahaya di masa mendatang.

“Saya pikir keputusan menutup Jembatan Mahakam I sudah tepat, demi mengurangi risiko insiden yang lebih besar di masa depan,” ujarnya kepada Kaltim Faktual.

Ia menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan secara menyeluruh, terutama pada struktur bangunan jembatan. Mengingat, insiden serupa sudah pernah terjadi sebelumnya.

“Kalau memang ada kerusakan, segera diperbaiki. Jangan sampai nanti ada insiden yang lebih fatal hingga menelan korban jiwa, itu tentu jadi konsekuensi yang terlalu mahal,” tegasnya.

Desak Perusahaan Kapal Bertanggung Jawab

Selain menyoroti kondisi jembatan, Abdul Rohim juga mendesak perusahaan pemilik tongkang untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.

“Jembatan Mahakam I ini infrastruktur vital yang menghubungkan Kota Samarinda. Jangan sampai ada pembiaran. Perusahaan yang menyebabkan insiden ini harus bertanggung jawab penuh,” lanjutnya.

Ia berharap investigasi dapat dilakukan dengan cepat dan komprehensif, dengan memastikan aspek struktural menjadi perhatian utama.

“Jangan sampai kita menganggap remeh. Bisa jadi ada masalah lebih serius pada struktur jembatan yang tak terlihat. Itu yang justru berisiko besar,” pungkasnya. (nkh/sty)