Legislator Kaltim Harap Pusat Pilih Putra Daerah untuk Jadi Pj Gubernur

Anggota DPRD Kaltim Jahidin berharap Pemerintah Pusat memilih putra daerah sebagai Pj Gubernur Kaltim. Atas dasar lebih memahami karakteristik dan arah pembangunan di Bumi Etam.

Seluruh fraksi di DPRD Kaltim sudah menyetorkan 3 nama pilihannya ke unsur pimpinan. Selanjutnya, ketua dan para wakil ketua dewan akan menggelar rapat pimpinan di Surabaya, pada 5 September mendatang. Untuk membuat daftar 3 nama teratas yang akan disetorkan ke Kemendagri.

Dari bocoran beberapa fraksi, ada 5 nama yang menjadi kandidat akhir. Untuk berebut 3 slot final. Yakni pejabat Kemendagri Akmal Malik, pejabat Kemenag Kamaruddin Amin, Rektor Unmul Abdunnur, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, dan pejabat Otorita IKN Alimuddin.

Dari 5 nama itu, Abdunnur (Bulungan) dan Sri Wahyuni (Samarinda) adalah calon yang lahir di Kaltim. Lalu Alimuddin, meski lahir di Sulawesi, dia sudah tinggal di Samarinda sejak kelas 2 SD. Dan selepas karier militernya, dia sudah menjadi birokrat di PPU (Kaltim) sejak 1995. Jabatan pertamanya adalah Lurah Penajam, dan terakhir Kadisdikpora PPU sebelum menjadi Kabid Sosbud dan PM IKN.

Sementara 2 nama lainnya, merupakan pejabat yang lahir dan berkarier di luar Kaltim. Sehingga Jahidin berharap, nama-nama yang lolos penjaringan 3 besar adalah putra daerah. Pun begitu pilihan dari Kemendagri nantinya.

“Yang jelas kita minta berasal dari Kaltim, apakah dia bertugas di Jakarta tetapi dia harus orang Kaltim dan tiga tiganya merupakan putra daerah. Dan syarat kepangkatannya merupakan esselon I,” ungkapnya, Kamis 31 Agustus 2023.

Secara personal, Jahidin memfavoritkan Sri Wahyuni. Selain asli Kaltim, Sri juga memiliki rekam karier yang panjang di birokrat kabupaten dan provinsi di Bumi Etam.

“Dari segi pendidikan beliau mempuni dan saya secara pribadi lebih mendukung orang yang meniti karier dari bawah yang mengerti geografis Kaltim,” katanya.

Belum lama ini, DPRD Kaltim melakukan kunjungan ke Bandung. Untuk mempelajari DPRD Jabar melakukan formulasi pemilihan 3 nama calon Pj Gubernur.

“Kunjungan ke Bandung bukan berarti kami gak paham, tapi surat dari Mendagri ada perintah masing-masing fraksi mengirim tiga kandidat, dan yang dianggap baik maka akan diranking.”

“Misalkan PKB dan Gerindra memilih nama tersebut maka nama tersebut yang mendapat dua suara,” tuturnya.

Baginya, pemilihan Pj Gubernur kali ini agak berbeda. Karena masa jabatannya bukan 1-3 bulan saja. Namun lebih dari satu tahun. Dan walau Pj tidak memiliki kewenangan penuh layaknya kepala daerah definitif. Namun tetap strategis membawa arah pembangunan selama masa kekosongan itu.

Harapannya Pemerintah Pusat dapat menakomodir secara serius usulan dari DPRD Kaltim ini. Jahidin menilai Kaltim merupakan sebuah daerah yang penting dan berpotensi besar dalam bidang Sumber Daya Alam (SDA). (dmy/dra)