Menuju HUT Ke-69 Kaltim, Ini Sejarah Panjang di Balik Wajah Masa Kini Benua Etam

Menyambut HUT ke-69 Kaltim, simak sejarah panjang Benua Etam dari era diplomasi Kesultanan Banjar, dinamika pemekaran wilayah, hingga transformasi wajah barunya di tahun 2025 dengan sederet prestasi nasional.

Pada 9 Januari nanti, Provinsi Kalimantan Timur akan genap berusia 69 tahun. Angka ini menandakan kematangan sebuah wilayah administratif. Namun, jika kita menengok jauh ke belakang, napas kehidupan dan dinamika politik di Benua Etam sejatinya telah berdenyut jauh sebelum republik ini berdiri.

Peringatan tahun ini menjadi momentum tepat untuk memutar ulang pita sejarah. Bukan sekadar seremoni pergantian angka, melainkan upaya memahami bagaimana wilayah yang dulunya menjadi panggung diplomasi antarkerajaan dan kolonial ini, kini bertransformasi menjadi beranda depan negara.

Akar Sejarah: Diplomasi Banjar dan Makassar

Jauh sebelum ditetapkan sebagai provinsi lewat UU Nomor 25 Tahun 1956, wilayah Kaltim memiliki akar sejarah yang kompleks. Hikayat Banjar mencatat, daerah-daerah seperti Paser, Kutai, Berau, hingga Karasikan dulunya berada di bawah pengaruh hegemoni Kesultanan Banjar.

Interaksi antaretnis yang membentuk wajah multikultur Kaltim hari ini pun memiliki landasan historis yang kuat. Pada paruh pertama abad ke-17, terjadi diplomasi penting antara Sultan Banjar, Mustain Billah, dengan Kiai Martasura yang diutus ke Makassar.

Perjanjian dagang pun terjalin dengan Sultan Mahmud Karaeng Pattingalloang (Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo). Kesepakatan inilah yang membuka pintu gerbang bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk masuk dan berdagang di wilayah timur Kalimantan. Sebuah jejak akulturasi yang masih kita rasakan kental hingga hari ini.

Namun, angin politik berubah di era kolonial. Lewat serangkaian traktat—mulai dari 1787, 1817, hingga 1826—kekuasaan atas wilayah ini perlahan beralih ke tangan Hindia Belanda. Puncaknya pada 1846, Belanda menempatkan Asisten Residen H. Von Dewall di Samarinda, menandai dimulainya sistem administrasi modern di Borneo Timur.

Dinamika Wilayah: Bongkar Pasang Menuju Ideal

Pasca-kemerdekaan, Kaltim tidak langsung berdiri sendiri. Wilayah ini sempat menjadi bagian dari satu Provinsi Kalimantan. Namun, aspirasi rakyat menuntut otonomi agar pembangunan lebih fokus. Tuntutan itu terjawab pada 9 Januari 1957, tanggal keramat yang kita rayakan sekarang, saat Kaltim resmi menjadi provinsi dengan Gubernur pertamanya, A.P.T. Pranoto.

Sejak saat itu, peta Kaltim terus berubah mengikuti denyut kebutuhan zaman. Dari formasi awal berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959 yang hanya terdiri dari dua Kotamadya (Samarinda, Balikpapan) dan empat Kabupaten (Kutai, Pasir, Berau, Bulungan), wilayah ini terus berkembang.

Era otonomi daerah pasca-1999 menjadi fase “ledakan” pemekaran. Lahirlah daerah-daerah otonom baru seperti Bontang, Kutai Timur, Kutai Barat, hingga Penajam Paser Utara.

Ujian “kedewasaan” Kaltim terjadi pada 2012. Demi pemerataan pembangunan di utara, Kaltim harus rela melepas lima wilayahnya (Tarakan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Bulungan) untuk melahirkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Setahun berselang, lahirnya Kabupaten Mahakam Ulu pada 2013 menggenapkan formasi Kaltim menjadi 10 Kabupaten/Kota seperti yang kita kenal hari ini.

Wajah Baru Masa Kini

Meski wilayahnya menyusut pasca-berpisahnya Kaltara, Kaltim justru membuktikan diri semakin lincah dan fokus. Menjelang usia ke-69, di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, provinsi ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan jauh lebih penting daripada sekadar luas wilayah.

Tahun 2025 lalu menjadi saksi bisu transformasi tersebut. Tidak kurang dari 16 penghargaan nasional diborong oleh Pemprov Kaltim.

Capaian ini menjawab tantangan sejarah. Jika dulu Kaltim hanya dikenal sebagai wilayah dagang atau daerah taklukan, kini Kaltim adalah pemain utama dalam pembangunan nasional.

• Sutami Award (Peringkat 1 Nasional) membuktikan infrastruktur Kaltim tak lagi “jalan di tempat”, melainkan yang terbaik di kelasnya.
• Indeks Ketahanan Pangan (Peringkat 2 Nasional) menjadi jaminan bahwa perut rakyat tetap aman di tengah lonjakan populasi akibat migrasi ke IKN.
• Digital Leadership Government menegaskan birokrasi Benua Etam sudah meninggalkan cara-cara konvensional warisan kolonial menuju era digital.

Refleksi 69 Tahun

Dari catatan Hikayat Banjar hingga menjadi mitra strategis Ibu Kota Nusantara, Kaltim telah menempuh perjalanan panjang yang berliku. Sejarah bongkar pasang wilayah mengajarkan kita tentang adaptasi dan ketahanan.

Di usia ke-69 ini, dengan formasi 10 Kabupaten/Kota yang solid dan deretan prestasi di tangan, masyarakat menanti bukti nyata selanjutnya: Kaltim yang tidak hanya kaya dalam catatan sejarah, tetapi juga makmur dan berdaulat dalam realitas masa depan.

Dirgahayu ke-69, Kalimantan Timur! (ens)