Meski Efisisiensi, Aulia Rahman Basri Jaga Belanja Pegawai dan Pelayanan Publik

Memenuhi undangan sebagai dosen tamu di Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri mengatakan ditengah keterbatas fiskal Pemkab kukar memilih mempertahankan belanja pegawai, sementara efisiensi diarahkan pada belanja operasional.

Di hadapan mahasiswa, Aulia menjelaskan bahwa penyesuaian belanja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Selain mengefisienkan belanja operasi, Pemkab Kukar berupaya mengoptimalkan belanja modal serta belanja barang dan jasa.

“Dalam kondisi keterbatasan fiskal ini, kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Yang kedua, kita berupaya melakukan efisiensi di sektor belanja operasi,” ujar Aulia, dalam kuliah yang digelar di Gedung D12 FISIP Unmul, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Aulia, pengelolaan anggaran membutuhkan penentuan prioritas agar sumber daya yang tersedia tetap bisa menunjang pelaksanaan program pemerintah. Efisiensi menjadi salah satu langkah untuk menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan daerah.

Namun, penataan anggaran tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Aulia menegaskan, pelayanan publik tetap menjadi perhatian dalam setiap kebijakan efisiensi yang dijalankan Pemkab Kukar.

“Kalau menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Aulia menambahkan, kebijakan pemerintah juga perlu dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat. Informasi mengenai program dan hasil kerja pemerintah harus tersampaikan agar publik dapat mengetahui langkah yang ditempuh dalam menghadapi keterbatasan fiskal.

Menurutnya, komunikasi yang efektif turut mendukung terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut penting agar masyarakat memahami kebijakan sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

“Kita berupaya agar efisiensi tidak menggeser tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan, yakni memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (rnd/Adv Diskominfo Kukar)