Connect with us

SEPUTAR KALTIM

Pastikan Pemenuhan Logistik, Otorika IKN Gandeng ASDEKI Kaltim

Diterbitkan

pada

asdeki kaltim
Pembentukan ASDEKI Kaltim untuk memenuhi logistik pembangunan IKN di PPU. (Yanti/Kaltimfaktual)

Untuk memuluskan pembangunan IKN yang saat ini sedang digencarkan, perlu dipastikan segala pengiriman logistik berjalan lancar dan aman.

Direktur Ketentraman dan Ketertiban Umum Deputi Pengendalian Pembangunan OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara) Ronny Pantow mengungkapkam, pihaknya bekerjasama dengan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Kaltim mengonfirmasi pengawasan dan pemenuhan segala kebutuhan logistik dalam pembangunan IKN.

Diketahui, pembangunan infrastruktur di kawasan IKN senilai Rp40,6 triliun itu meliputi Gedung Istana Negara, Kantor Presiden, serta penataan Sumbu Kebangsaan dan pembangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Di samping itu, terdapat juga pembangunan infrastruktur fisik pendukung kawasan IKN seperti pembangunan Prasarana Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku, Embung Mentawir, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), dan Bendungan Sepaku, hingga pembangunan bandara Very Very Important (VVIP) IKN yang baru saja dikunjungi Pj Gubernur.

Baca juga:   Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Gelar FGD Implementasi SISKA

“Kami berharap proses pemenuhan logistik untuk pembangunan IKN akan lebih mudah, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Jokowi,” ungkapnya Sabtu, 28 Oktober 2023.

Adapun pemenuhan logistik ditujukan untuk membangun segala infrastruktur IKN dari kantor kepresidenan, istana presiden, lapangan upacara, infrastruktur jalan, dan lainnya.

Ketua DPW ASDEKI Kaltim Nugrahi Mawan mengungkapkan, ASDEKI Kaltim akan menjadi bagian penting dari fasilitas penyimpanan infrastruktur logistik IKN.

“Seperti kegiatan bongkar muat barang dan akan berkontribusi dalam efisiensi tata kelola dan tata niaga dalam sistem logistik nasional,” jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jasa angkutan di perairan, usaha depo kontainer harus memenuhi standar yang telah ditentukan.

Baca juga:   Wakil Presiden RI Kembali Kunjungi Kaltim

“Untuk memastikan hal tersebut. Maka diperlukan kerjasama antara pengurus pusat dan pengurus daerah dalam mendukung proyek pembangunan IKN,” pungkasnya. (gdc/dmy)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.