Pemkab Kutim Kejar Target Nasional untuk Penurunan Angka Stunting

Pemkab Kutim terus berupaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting hingga mencapai target nasional yaitu 14 persen. Saat ini angka stunting di Kutim 16,4 persen pada bulan Februari 2024.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) menggelar Rembuk Stunting di D’Lounge Hotel Royal Victoria pada Senin, 25 Maret 2024.

Rembuk stunting ini bertujuan untuk memfokuskan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Kutim.

Acara ini dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup), Kasmidi Bulang yang didampingi oleh Ketua TP-PKK Kutim Siti Robiah, Staf ahli Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan Sulastin, perwakilan Camat se-Kutim, PLKN se-Kutim, serta undangan lainnya.

Kasmidi menyampaikan bahwa Kabupaten Kutim telah mencatat penurunan angka prevalensi stunting dari 17,04 persen pada tahun 2023 menjadi 16,4 persen pada bulan Februari 2024, berdasarkan data Dinkes Kutim.

“Meskipun hal ini merupakan kabar baik, target nasional untuk tahun 2024 adalah 14 persen, sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk mencapainya,” ungkapnya dalam sambutan.

Menurut Kasmidi, kualitas data merupakan hal yang penting sebagai dasar perencanaan dan evaluasi intervensi stunting.

“Petugas di tingkat desa atau kelurahan, bidan desa, petugas gizi puskesmas, dan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) diminta untuk melakukan penelusuran dan penanganan bayi dan balita yang berpotensi stunting,” jelasnya.

Selanjutnya, kepada para camat, instruksi diberikan untuk memfasilitasi dan mengalokasikan kegiatan penurunan stunting di tingkat desa dan kelurahan melalui dana desa (DD) atau dana kelurahan.

Dana desa tersebut bisa digunakan untuk layanan kesehatan, konseling gizi, perlindungan sosial, sanitasi, air bersih, dan layanan pendidikan anak usia dini.

Wabup Kasmidi yang juga menjabat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarstakeholder dalam intervensi stunting.

Ia menyoroti peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam melakukan intervensi sensitif, yang berfokus pada pengasuhan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Dalam memastikan keberhasilan program, Wabup Kasmidi berharap masyarakat mulai memahami Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, serta komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program tersebut. (rw)