Pemkab PPU Segera Tetapkan Keadaan Status Darurat Bencana Kekeringan

Dampak dari kemarau panjang atau El Nino yang menyebabkan kekeringan membuat Pemkab PPU segera menetapkan keadaan status darurat bencana.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan segera menetapkan keadaan status darurat bencana khususnya kekeringan di wilayahnya.

Hal ini dilaksanakan berdasarkan hasil petemuan bersama jajaran Pemkab PPU dan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dengan melihat perkembangan kondisi saat ini akibat dampak dari kemarau panjang atau El Nino.

Dampak kekeringan ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan-persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Perihal ini dikatakan oleh Bupati PPU Hamdam setelah memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.

Rapat koordinasi ini dalam rangka penetapan status darurat bencana di Kabupaten PPU yang dilaksanakan pada hari Senin siang, 28 Agustus 2023.

“Dari hasil rapat bersama jajaran Forkopimda Kabupaten PPU hari ini, berdasarkan indikator untuk menetapkan Kabupaten PPU dalam status darurat atau siaga 1 sudah memenuhi syarat. Tujuannya salah satunya agar nanti para stakeholder yang terlibat di dalamnya dengan mudah bisa mengakses kebutuhan biaya-biaya operasional melalui anggaran yang sudah kita siapkan,” kata Hamdam.

Hamdam mengatakan hal ini merupakan persoalan status darurat karena terkait ketersediaan kebutuhan air bersih dan persoalan-persoalan lain seperti kebakaran hutan dan lahan yang tentunya akan berdampak kepada masyarakat nantinya.

Keputusan ini dilakukan tentunya setelah pihaknya melakukan pembahasan bersama instansi terkait seperti pihak PDAM, BPBD, Dinas Pertanian dan lainnya di lingkungan Pemkab PPU. Termasuk dari BMKG terkait informasi terkait cuaca dan iklim saat ini.

“Kita sudah sepakat bahwa dalam kondisi ini Kabupaten PPU sudah memenuhi syarat untuk menetapkan status darurat itu. Untuk itu sesegera mungkin kita akan tetapkan Kabupaten PPU sebagai darurat atau siaga satu bencana kekeringan saat ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini Hamdam juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten PPU agar selama musim kemarau ini untuk mengurangi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya percikan api yang dapat menimbulkan kebakaran di lingkungan masyarakat.

Kemudian Hamdam juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan ketika akan membuka lahan perkebunan mereka karena dalam kondisi kemarau seperti saat ini dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara meluas.

“Dengan kondisi kemarau seperti saat ini segalanya mudah terbakar. Oleh karenanya saya menghimbau agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan termasuk ketika akan membuka lahan baru, ” ucapnya.

Selain persoalan kebakaran hutan dan lahan, Hamdam juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar bisa menggunakan air bersih seefisien mungkin selama musim kemarau ini.

“Tadi kita sudah mendengarkan langsung pemaparan dari pihak Perumda Danum Taka PPU bahwa kondisi persediaan air kita di semua penampungan saat ini seluruhnya mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karenanya bagaimana upaya-upaya kita untuk mengantisipasi itu, termasuk tentunya bagaimana kita bisa menggunakan air bersih se efisien mungkin,” tutupnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nicko Herlambang dan sejumlah kepala perwakilan Forkopimda dan SKPD terkait di lingkungan Pemkab PPU. (DiskominfoPPU/RW)