Pemkot Samarinda Capai Predikat UHC, Pro Bebaya Dipuji BPJS Kesehatan

Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warganya mendapat apresiasi Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr Lili Kresnowati. Hal ini tak lepas dari keberhasilan Pemkot yang telah mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Piagam UHC ini diserahkan langsung oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun, Rabu (26/4/2022) pagi di gedung Balai Kota Samarinda.

“Kami dari BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pemkot Samarinda atas prestasi capaian UHC yang diraih melalui sinergitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan (Pro Bebaya) untuk mendaftarkan warganya sebagai peserta JKN KIS,” kata Lili.

Diakui, skema model Pro Bebaya belum pernah dia temukan sebelumnya di Indonesia. Di mana menurutnya ketua RT ikut berperan aktif dalam mendata serta membiayai warga yang belum tersentuh pelayanan kesehatan.

“Skema model pro Bebaya ini menjadi terobosan luar biasa dari wali kota dan wakil wali kota Samarinda karena pemerintah langsung hadir ditengah masyarakat. Semoga model ini bisa menjadi pilot project bagi daerah lain,” ungkapnya.

Dalam kesempatan pagi itu juga dilakukan penandatangan nota kesepakatan kerjasama dan rencana kerja antara Pemkot Samarinda dan BPJS Kesehatan dalam menanggung biaya jaminan kesehatan warga Tepian.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam sambutannya mengatakan dalam capaian UHC tadi kini warga Samarinda yang sudah terdaftar sebagai peserta dalam JKN KIS Per April ada sebanyak 790.305 jiwa. Artinya, masih ada sekitar 40 ribu warga yang kini terus dikejar validasi datanya untuk mendapatkan pelayanan yang sama.

“Memang untuk mengejar predikat UHC ini tidak mudah karena keterbatasan anggaran di Pemerintah Kota. Tapi dengan hadirnya Pro Bebaya setidaknya bisa memfasilitasi dalam mengidentifikasi masalah di masyarakat, khususnya untuk masalah kesehatan itu sendiri,” kata Andi Harun.

Karena itu dia mengajak Perusahan Swasta, BUMD maupun Perumdam bisa bergandengan tangan untuk bersinergi melalui program CSR (corporate social responsibility) dengan skema membayarkan tunggakan peserta mandiri atau mendaftarkan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan.

“Saya yakin kalau ini bisa jalan bersama, maka jumlah 40 ribu warga yang belum memiliki jaminan kesehatan tadi tahun bisa tercover semua,” sebutnya optimistis.

Begitu pun dengan fasilitas pelayanan lain yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kini Pemkot melalui RSUD IA Moeis sambung Wali Kota telah memberikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan administrasi secara digital yang manfaatnya bisa dirasakan warga. Tujuannya agar seluruh peserta dapat merasakan kemudahan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan.

“Saya minta Camat dan Lurah sambil dimonitor terkait layanan ini, segera laporkan jika ada pelayanan yang tidak bagus dalam mendukung predikat UHC tadi, begitu juga dengan layanan BPJS kesehatan yang tidak baik sampaikan langsung ke Wali Kota Samarinda biar bisa saya sampaikan langsung ke kepala BPJS Kesehatan Samarinda, karena dana APBD yang digunakan untuk program ini harus bisa dipertanggungjawabkan,” papar Andi Harun. (redaksi)