Pemprov Kaltim dan DPRD Sinergi Tingkatkan Pelayanan Publik, Fokus Rekomendasi BPK dan Sekolah Rakyat

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov dan DPRD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini disampaikan usai Rapat Kerja lembaga tersebut, Senin 26 Mei 2025, di Ruang Rapat Gedung E, Lantai 1, Kantor DPRD Provinsi Kaltim.

“Rapat ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Kami juga akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diterima DPRD saat reses,” ujar Sri Wahyuni.

Dalam rapat tersebut, salah satu fokus pembahasan adalah rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencakup 27 rekomendasi dan 63 temuan. Sri Wahyuni menjelaskan, pihaknya akan menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tersebut dalam 60 hari ke depan.

“Ini ranah eksekutif, sehingga kami akan fokus pada penyelesaiannya sesuai tenggat waktu,” tambahnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai isu krusial, Sri Wahyuni menyebut penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama.

“Persoalan ini bersifat multidimensi dan memerlukan sinergi antarsektor. Ke depan, pembahasan akan lebih terfokus berdasarkan sektor atau masalah spesifik,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemprov Kaltim berencana mengusulkan program rintisan “Sekolah Rakyat” kepada Kementerian Sosial. Gubernur Kaltim sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan sekolah di Bukit Biru tertunda akibat proses pematangan lahan.

Sebagai alternatif, Pemprov mengajukan pemanfaatan gedung dan asrama SMA Negeri 16 yang sudah berdiri.

“Kami berharap usulan ini disetujui agar SMA 16 bisa menjadi percontohan Sekolah Rakyat di Kaltim. Fasilitas yang ada siap dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pendidikan,” pungkas Sri Wahyuni.

Rapat kerja ini diharapkan menjadi fondasi percepatan pembangunan berbasis kolaborasi, dengan faksi DPRD dan Pemprov Kaltim berkomitmen menyelesaikan masalah secara terstruktur dan transparan. (chanz/sty)