Pemprov Kaltim Siapkan 506 Ton Cadangan Pangan, Mahulu Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengantisipasi potensi kerawanan pangan dengan menyiapkan cadangan pangan sebanyak 506 ton. Distribusinya siap digerakkan bila terjadi kondisi darurat, termasuk bencana, gejolak sosial, atau lonjakan inflasi ekstrem.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti, menyebutkan bahwa beberapa wilayah seperti Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Barat (Kubar) masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Namun, penyaluran bantuan ke daerah-daerah tersebut masih menunggu disposisi Gubernur Kaltim.

“Cadangan pangan ini disiapkan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi bencana, gejolak sosial, dan inflasi ekstrem yang dapat mengganggu akses pangan masyarakat. Penyaluran dilakukan setelah adanya permintaan resmi dari kabupaten atau kota,” ujar Amaylia saat ditemui di Samarinda, Senin, 4 Agustus 2025.

Mahakam Ulu Jadi Prioritas Penanganan

Kondisi paling memprihatinkan saat ini terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Bencana kekeringan menyebabkan gagal panen serta lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut.

Sebagai respons cepat, Pemprov Kaltim melalui DPTPH telah menyalurkan 68,5 ton beras bantuan kepada warga terdampak di dua kecamatan terparah, yaitu Long Apari dan Long Pahangai. Setiap kepala keluarga menerima 20 kilogram beras, sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

“Bantuan sudah kita salurkan langsung ke masyarakat yang terdampak parah, terutama di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau,” jelas Amaylia.

Penilaian Kerawanan Berdasarkan 9 Indikator

Ia menjelaskan bahwa status kerawanan pangan suatu wilayah ditentukan berdasarkan sembilan indikator utama, termasuk produksi pangan lokal (seperti padi dan jagung), angka stunting, serta akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Sebagai contoh, Kecamatan Busang di Kutai Timur sempat masuk kategori rawan pangan tahun lalu akibat keterbatasan air bersih. Namun, setelah infrastruktur diperbaiki, statusnya kini membaik.

Transparansi Lewat FSVA

Pemprov Kaltim juga mengedepankan transparansi dengan menghadirkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang diperbarui secara berkala. Masyarakat dapat memantau kondisi ketahanan pangan di masing-masing daerah melalui data tersebut.

Dengan cadangan yang terus diperkuat dan pemantauan berbasis data, Pemprov Kaltim berharap dapat menjaga stabilitas pangan dan merespons cepat setiap potensi krisis yang mungkin terjadi. (*/cht/portalkaltim/sty)