Penetapan IKN di Kaltim Wujud Keadilan Pemerintah Pusat kepada Daerah

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi menilai penetapan ibu kota negara (IKN) baru RI di sebagai suatu kebijakan yang monumental oleh Pemerintah Pusat. Pasalnya keberadaan IKN di Kaltim sebagai wujud keadilan Pemerintah kepada daerah di luar Pulau Jawa, terutama di wilayah Indonesia Timur.

“Alhamdulillah pusat menetapkan IKN di Kaltim. Ini menandakan keadilan Pemerintah Pusat kepada daerah,” ujar Wagub Kaltim Hadi Mulyadi saat Talkshow komunikasi partisipatif masyarakat Kaltim menuju IKN Tangguh dengan tagline ‘Masyarakat dan Pemerintah Siap’ yang digelar Fisip Unmul Gunung Kelua, di Ruang Laboratorium Hubungan Internasional, secara daring dan luring, Selasa (9/11/2021).

Menurut Hadi, apabila IKN hanya terfokus pada wilayah DKI dan Pulau Jawa saja, maka pertumbuhan dan pengembangan ekonomi hanya di wilayah itu saja. Tentu kondisi itu semakin mempengaruhi kondisi sosial bagi masyarakat, bisa berakibat tak terkendalikan.
“Ini namanya pekerjaan monumental. Sehingga wajar jika biaya yang dikeluarkan besar. Karena, untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.

Meski demikian, Pemprov Kaltim meminta agar pengembangan IKN dapat seimbang, selaras dan merata dengan daerah yang menjadi lokasi ibu kota. (Redaksi KF)