Connect with us

SAMARINDA

Pengamat Ekonomi: Program Samarinda Bebas Tambang Bagus, tapi Tak Spesial

Diterbitkan

pada

Ilustrasi: Pemkot Samarinda menyiapkan peralihan sektor ekonomi prioritas pascatambang. (IST)

Pengamat ekonomi Purwadi memuji langkah Andi Harun yang mempersiapkan peralihan ekonomi ke perdagangan dan jasa sebelum batubara habis. Namun ia menyebut program ‘Samarinda Bebas Tambang 2026’ bukan sesuatu yang spesial. Karena memang stok tambangnya sudah menipis.

Meski tak sebanyak daerah lain di Kaltim, namun sektor pertambangan di Kota Samarinda termasuk memiliki sumbangsih yang besar terhadap perekonomian daerah.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, Wali Kota Samarinda Andi Harun ingin kota yang dipimpinnya bebas dari tambang. Targetnya 2026 Samarinda bebas dari industri galian batubara. Sehingga Kota Tepian harus mengandalkan sektor lain.

Bahkan kalau memungkinkan, Andi Harun ingin agar eks lahan pertambangan, disulap jadi lahan pertanian. Agar sektor pertanian dan perkebunan rakyat bisa semakin maju dan memenuhi kebutuhan pangan lokal. Tak lagi bergantung kiriman dari luar daerah.

Mengingat Samarinda sebagai ibu kota Kaltim, sehingga memiliki potensi besar sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat ekonomi regional. Posisinya juga strategis karena terletak di tengah-tengah. Dan segera menjadi kota penyangga IKN.

Baca juga:   Sheila On 7 Bantah Konser di Balikpapan pada Oktober 2024

Andi Harun ingin agar Kota Samarinda bertransformasi ke sektor perdagangan dan jasa. Yang menjadi penggerak utama bagi perekonomian dan bida memberikan efek luas bagi sumber potensial lainnya.

Bahkan, tak perlu menunggu 2026, selama 2 tahun terakhir, ekonomi Kota Samarinda sudah menunjukkan perubahan. Urutan pertama dipegang sektor konstrukai, dalam penggerak ekonomi Samarinda.

Urutan kedua pada sektor jasa, dan ketiganya, perdagangan. Setidaknya, dalam hal ini tambang sudah tergeser. Sehingga keinginan Andi Harun dalam mengubah arah ekonomi kotanya, bisa terwujud

Samarinda Bebas Tambang karena Keadaan

Pengamat Ekonomi dari Unmul, Purwadi justru melihat dengan berbeda. Menurutnya, janji Samarinda Bebas Tambang 2026 itu biasa saja. Tak ada yang spesial. Sebab stok tambang di Samarinda memang menipis.

“Janjinya 2026 mau hapus tambang. Ya memang tambang kita sudah mau habis.”

Baca juga:   Normalisasi SKM Berlanjut, Segmen Jembatan Baru Mulai Dibongkar

“Saya pernah dapat peta, hampir 20 persen Samarinda dikelilingi tambang. Ya kalau habis gitu apalagi yang bisa diandalin kalau nggak jasa dan perdagangan?” Jelasnya Sabtu, 13 Juli 204.

“Tapi harus dipastikan dulu sisa-sisa tambang di Samarinda tinggal berapa, kalau sudah habis ya apa boleh buat harus mencari sumber penghasilan yang lain kan, sektor jasa dan perdagangan didorong,” tambahnya.

Perlu Dukungan Kebijakan

Meski begitu, menurut Purwadi, jika sektor tambang benar-benar hilang, akan cukup berpengaruh pada sektor ekonomi di Kota Samarinda. Karena ada satu sumber pendapatan yang hilang.

Sehingga pemerintah perlu memaksimalkan sektor lain yang diproyeksikan menjadi pengganti penopang ekonomi kota. Misalnya perdagangan dan jasa tadi, perlu dimaksimalkan. Atau bahkan meningkatkan sektor pariwisata.

Purwadi memberikan beberapa catatan. Pertama pemkot harus lebih dahulu melakukan banyak pembenahan infrastruktur, termasuk jalan, air bersih, listrik, internet, hingga kota yang nyaman dan bebas banjir.

Baca juga:   Jangan Banyak Bertanya dan Cepat Membaur, Ini Tips Liburan ke Luar Negeri dari Solo Traveler

“Jangan di kota internet masih macet, itu kan kebutuhan orang ketika di Samarinda. Bebas banjir, nyaman, berwisata dekat, murah, meriah, dan terjangkau,” katanya.

Dukung UMKM Sehat

Di samping itu, juga memberikan perhatian yang serius pada UMKM,yang selama ini didorong untuk naik kelas terus. Pemkot perlu mengkoreksi aspek ini, UMKM yang ada, sudah benar naik kelas atau belum.

Akademisi ini senang dengan kebijakan Andi Harun ketika mewajibkan 50 persen dari isi parsel ketika lebaran, diisi oleh produk UMKM lokal. Menurutnya itu bisa dilanjutkan ke yang lainnya.

“Misal rapat semua OPD harus produk UMKM, dia kan tinggal bikin edaran aja. Perintah wali kota. Semua PNS wajib beli beras lokal.”

“Sebenarnya di pena kepala daerah. Tinggal mau buat kebijakan atau tidak,” pungkasnya. (ens/dra)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.