Pj Gubernur Kaltim Berharap Kukar Tingkatkan Produksi Beras

Produksi beras dari Sulawesi Selatan mulai menurun drastis, berdampak berkurangnya suplai beras ke Kaltim. Pj Gubernur berharap Kukar meningkatan produksi berasnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menghadiri video conference Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024.

Pada kegiatan ini, Akmal Malik didampingi Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Senin 12 Februari 2024.

Video conference dipimpin langsung oleh Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian dari Gedung Kemendagri Jakarta.

“Terima kasih kepada Bupati Kutai Kartanegara yang telah menyiapkan tempat. Ini menandakan adanya kolaborasi,” ucap Akmal Malik usai video conference.

Menurut Akmal, kegiatan Rakor Pengendalian Inflasi ini penting. Karena bukan hanya pemerintah provinsi saja yang paham, tetapi kabupaten dan kota juga harus paham

Kukar dipilih sebagai tempat Video Conference karena Kukar merupakan salah satu lumbung pangan di Kaltim.

Terlebih lagi, Mendagri berpesan yang patut diwaspadai kenaikan inflasi dari komoditi pangan, seperti beras.

Sebab saat ini diakui Akmal, sumber produksi beras di Pinrang Sulawesi Selatan mulai menurun drastis, berdampak berkurangnya suplai beras ke Kaltim.

Sehingga diperkirakan lonjakan harga komoditi akan naik. Untuk itu, daerah masih menunggu bagaimana intervensi Bulog.

“Diharapkan Kukar meningkatkan produksi berasnya, dengan dukungan sumur pompa, ditambah musim hujan,” jelasnya.

Dia pun berharap tidak bisa bergantung dengan alam (curah hujan). Karena, kondisi anomali cuaca di Kaltim sering berubah.

Karenanya, agar ketahanan pangan tetap terjaga, maka Pemkab Kukar sudah menyiapkan pompanisasi.

Akmal mengingatkan langkah-langkah kolaborasi terus dibangun guna menekan inflasi agar tidak naik.

“Saat ini posisi angka inflasi Kaltim secara nasional diperingkat 13,” sebutnya.

Mendagri Tito Karnavian berharap seluruh daerah untuk terus mengendalikan inflasi dan Pemerintah Daerah harus kreatif dalam mengendalikan inflasi.

“Seperti melaksanakan pasar murah atau operasi pasar,” ujarnya.

Terlebih lagi, Pemerintah Pusat telah memberikan insentif fiskal yang mampu mengendalikan inflasi. (rw)