Pjs Wali Kota Balikpapan Ingatkan ASN dan RT Jaga Netralitas dan Kondusivitas Pilkada

Pjs Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir mengingatkan kepada ASN hingga RT di Balikpapan. Untuk hati-hati dalam Pilkada ini. Jangan memanfaatkan momentum Pilkada untuk cawe-cawe. Merusak netralitas ASN.

Pilkada Balikpapan diikuti oleh 3 kandidat pasangan calon. Salahsatunya ada petahana, Yakni Rahmad Mas’ud. Kekhawatiran akan netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan pun diuji.

Pjs Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir tak menampik hal ini. Karena itu ia mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) mesti menjaga komitmen netralitas dalam momen Pilkada serentak tahun 2024 ini.

Di mana para pegawai Pemerintah tersebut tidak boleh memihak atau mengampanyekan Pilkada maupun Pemilu.

Menurutnya, jika ada pelanggaran netralitas dari ASN, tentu ada sanksi yang diberikan. Mulai dari sanksi ringan hingga yang berat. 

Karena baginya, ASN adalah pelayan publik wajib memprioritaskan profesionalisme dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. 

“Karena itu semua sudah diatur dalam ketentuan melalui undang-undang Pemilu,” kata Ahmad Muzakkir saat ditemui wartawan,” Rabu 23 Oktober 2024.

Dia pun mengimbau kepada ASN unutk mentaati aturan main tersebut. Bahkan ia sudah mengeluarkan surat edaran sejak beberapa hari yang lalu terkait hal tersebut.

Isinya, agar seluruh ASN bahkan ke seluruh perangkat RT, supaya dapat menjaga netralitas selama tahapan Pilkada 2024 yang berlangsung di kota Balikpapan.

“Netralitas adalah prinsip utama, ASN harus menghindari pemicu konflik kepentingan, agar mampu melayani masyarakat dan menjaga stabilitas,” tegasnya.

“Saya sudah membuat surat edaran untuk netralitas ASN. Kemudian hal-hal yang terkait dengan pelanggaran, kami berharap semua dari tim kampanye atau siapun nanti yang melaporkan ke bawaslu. Biar tahapan dari bawaslu nanti yang menganinya nanti seperti apa,” sambungnya.

RT Pun Diingatkan

Tak hanya itu, Ahmad Muzzakir juga mengingatkan kepada para RT sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Mereka harus turut serta menjaga keamanan serta ketertiban agar pelaksanaan pilkada berjalan kondusif.

Ia mengajak RT untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan mengganggu tugas serta fungsi RT tersebut. Jika ada yang demikian, maka RT tersebut dapat diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

“Jadi kami meminta agar semua ketua RT dan pengurusnya harus mampu menciptakan lingkungan yang aman serta turut menjaga pelaksanaan Pilkada agar berjalan lancar dan sukses,” tutupnya. (kk/lim)