Presiden Jokowi Minta APBN dan APBD Dikelola dengan Bijak

Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk berhati-hati dan bijak dalam mengelola APBN dan APBD karena saat ini semua negara sangat berwaspada terhadap harga minyak dan bunga pinjaman.

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar dapat berhati-hati dalam mengelola setiap Rupiah dari ABPN maupun APBD yang dimiliki di tengah situasi perekonomian dunia yang sulit.

Presiden menyebutkan bahwa saat ini semua negara sangat berwaspada terhadap harga minyak dan bunga pinjaman.

“Semua negara ini takut terhadap tiga hal. Pertama harga minyak, kedua masalah bunga pinjaman. Semua pada takut masalah itu, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat besar,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Senin.

Presiden menyebutkan bahwa saat ini semua negara dihadapkan pada situasi dan tantangan yang tidak mudah, salah satunya karena pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan hanya berkisar 3,2 persen.

Menurutnya, dampak dari pandemi COVID-19 masih terasa hingga  saat ini. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah negara yang masuk pada resesi ekonomi seperti Jepang dan Inggris.

Oleh karena itu, Presiden minta pengelolaan fiskal dan anggaran harus dilakukan secara bijak dan hati-hati sehingga tidak ada satu rupiah pun dari anggaran yang meleset dari rencana pembangunan yang dibuat.

“Oleh sebab itu, kita harus betul-betul hati-hati kelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” kata Presiden.

Kepala Negara juga menyebutkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang disusun pemerintah melalui RKP. Namun, sinkronisasi dari rencana tersebut belum terealisasi.

Padahal, sinkronisasi menjadi kunci agar rencana pembangunan tersebut berjalan seirama, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Harapannya, Musurenbangnas 2024 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” bisa menjadi penyambung agenda pembangunan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sehingga agenda tersebut bisa seirama dan tepat sasaran. (rw)