Progres Lambat, Rencana Bus Listrik Samarinda Tahun Depan Masih Berkutat di Konsep

Keinginan Pemkot Samarinda soal pengadaan bus listrik di tahun depan masih tahap perencanaan. Karena realisasinya tidak mudah, dan perlu banyak pertimbangan. Seperti, mau beli atau pakai sistem sewa saja.

Pemkot Samarinda punya rencana untuk menjalankan sistem transportasi umum bus listrik tahun depan. Rencana ini sudah digaungkan sejak Juli lalu. Namun hingga kini program tersebut masih dalam perencanaan. Karena banyak yang harus jadi pertimbangan.

Rencana awal, pemkot akan mengadakan bus listrik untuk transportasi dalam kota sejumlah 15 unit. Konsepnya akan seperti Bus Rapid Transit (BRT) seperti yang sudah diterapkan di Jakarta, Banjarmasin, dan Jogjakarta.

Bus-bus itu nantinya akan beroperasi di 7 trayek (jurusan). Menggantikan peran angkot. Dan terhubung melalui halte sebagai lokasi pemberhentian di beberapa titik di Samarinda.

Alasan pemilihan bus listrik sendiri, karena pemkot ingin memiliki sistem transportasi umum yang ramah lingkungan. Mengurangi biaya pemeliharaan. Hingga mengurangi ketergantungan pemakaian BBM bersubsidi.

Rencana anggarannya sebesar Rp65 miliar. Selain untuk pengadaan 15 unit bus listrik. Juga mencakup pembangunan sarana dan prasarana pendukung, gaji sopir dan petugas lainnya, serta bahan bakar. Sumber dananya berasal dari APBD murni 2024.

Progres Bus Listrik Lambat

Namun seiring dengan pembicaraan perencanaan. Pengadaan bus ini bisa berganti konsep. Karena setelah dipertimbangkan, jika memiliki bus sendiri, dana akan terus membengkak.

Karena biaya rutin yang dikeluarkan untuk bus itu tidak sedikit. Mulai dari perawatannya, manajemennya, belum lagi gaji sopir dan operator, juga bahan bakar. Sehingga ada satu opsi lagi yang tengah ditawarkan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menyebut opsi lain yaitu dengan sistem beli layanan. Karena tidak perlu memikirkan hal-hal tersebut. Tinggal membayar tarif ‘argonya’.

“Kalau kita beli layanan kita seperti konsep rental, nanti misal pemkot akan membayar Rp25 ribu per kilometer. Jadi ada penumpang atau tidak, tetap dibayar,” jelas Manalu pada Rabu, 27 September 2023.

“Trayek dengan batas batas wilayah, menggunakan bus ukuran sedang yang bisa muat hingga 40 orang seperti Trans Jogja,” tambahnya.

Kata Manalu, nanti meski ada ataupun tidak ada penumpang. Akan tetap dibayar oleh Pemkot Samarinda. Sementara yang dibayar penumpang, rencananya sekitar Rp5 ribu rupiah yang akan masuk ke kas daerah. Itu di luar dari pembayaran Rp25 ribu tadi.

Karena sudah modern, dalam bus nanti akan ada GPS yang men-tracking jarak tempuh. Sehingga sistem pembayarannya jelas. Ditambah nantinya Dishub akan menyedialan SOP. Untuk operator atau pelaksana bus yang tidak sesuai, bisa dikenakan semacam penalti.

Manalu bilang, kalau ini juga sekaligus untuk mengurangi kemacetan. Meski BRT harus punya jalur sendiri terpisah dengan jalan umum, namun di Samarinda karena belum terakomodir. Maka akan melintas jalan umum biasa.

“Kita akan mengimbau masyarakat untuk pakai ini, beralih ke transportasi massal,” ungkap Manalu.

Sementara keberadaan halte yang selama ini tidak jelas pemakaiannya. Akan segera difungsikan. Untuk tempat yang akan menjadi halte, namun belum ada bangunan halte. Rencana Manalu ada dua opsi. Membangun halte atau menambah rambu saja.

Namun, untuk hasil final jadi beli bus atau sistem beli layanan. Kata Manalu, pemkot masih perlu rapat internal lagi. Untuk kemudian disetujui oleh wali kota. (ens/dra)