PT PLN Gandeng Kejari Balikpapan Sebagai Penasihat dan Pendamping Hukum pada Proyek Listrik

PT PLN menggandeng Kejari Balikpapan sebagai penasihat hukum dalam mengerjakan proyek-proyek Listrik. Misalnya dalam hal pembebasan lahan yang memerlukan pertimbangan hukum.

PT PLN menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan sebagai pendamping dan penasihat hukum dalam mengerjakan proyek-proyek listrik di Balikpapan.

“Misalnya dalam hal pengadaan lahan untuk tapak menara listrik atau juga ROW (right of ways) kabel SUTT,” kata Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 1 (PLN UPP KLT 1) Eko Janu Irianto di Balikpapan, Jumat 26 Januari 2024.

Eko menjelaskan bahwa ROW atau right of ways adalah ruang udara dan lahan di bawah bentangan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dari satu menara ke menara lainnya dalam sistem transmisi listrik jarak jauh.

Sering sekali lahan untuk ROW pun harus dibebaskan demi keamanan. Untuk membebaskan lahan, PLN perlu memastikan status lahan atau keabsahan kepemilikan lahan sehingga semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Maka di sini kami bisa memberi pertimbangan hukum,” kata Kepala Kejari Balikpapan Slamet Riyanto.

Apalagi saat ini PLN tengah mengerjakan proyek strategis nasional, yaitu membangun infrastruktur kelistrikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sebagian ada di wilayah Balikpapan.

Saat ini, PLN  sedang membangun gardu induk (GI) 150 kV dari PLTU Kariangau di Balikpapan ke Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 di IKN.

GIS adalah gardu induk dengan menggunakan teknologi isolasi gas. PLN juga membangun jaringan transmisi SUTT antara GI di Kariangau ke GIS 4 di IKN sepanjang 72 km.

IKN dirancang sebagai kota artistik, maka tidak dibolehkan ada kabel-kabel bersliweran dengan tiang-tiang listrik seperti di kota-kota Indonesia umumnya.

Di IKN, PLN menaruh kabel listrik di dalam saluran berupa box beton di bawah tanah. SUTT pun menjadi Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT).

Jadi katanya, listrik dari PLTU Kariangau dinaikkan tegangannya di GI, dikirim ke IKN melalui SUTT. Namun begitu dekat IKN, SUTT masuk ke dalam tanah dan menjadi SKTT hingga sampai GIS 4, baru diturunkan lagi tegangannya untuk rumah, kantor, mal, dan berbagai fasilitas di IKN.

“Kami tentu mendukung PLN dalam mempersiapkan infrastruktur ketenagalistrikan bagi IKN. Apalagi ini proyek strategis nasional,” kata Kejari Slamet Riyanto.

Dengan sinergi dan koordinasi, lanjut Kejari Slamet, ia yakin masalah-masalah yang ada atau yang muncul akan bisa diatasi dengan baik.

PLN menargetkan pembangunan sistem kelistrikan ini selesai pada Mei tahun 2024, beriringan dengan target selesai Istana Negara, kantor presiden, dan sejumlah kantor kementerian serta markas TNI-Polri. Peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di halaman Istana Negara akan menandai perpindahan resmi ibukota negara. (rw)