NUSANTARA
Puluhan Juta Keluarga Penerima Manfaat Bakal Jadi Motor Koperasi Merah Putih

Kementerian Sosial menyiapkan langkah strategis untuk mendorong berdirinya Koperasi Desa Merah Putih dengan menggandeng sekitar 20 Juta keluarga penerima manfaat sebagai kekuatan utama.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan komitmen tersebut dalam rapat terbatas bersama sejumlah kementerian di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis 10 April 2025. Rapat ini menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
“Kemensos mendapat dua amanat utama: menggerakkan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menjadi anggota koperasi dan memfasilitasi pemasaran produk mereka lewat koperasi. Ini bukan sekadar soal koperasi, tapi bagian dari upaya serius menurunkan angka kemiskinan,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa potensi besar terletak pada penerima bantuan sosial yang selama ini menjadi bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Secara total, jumlah KPM mencapai kurang lebih 20 juta orang, angka yang dinilai bisa menjadi fondasi kokoh bagi koperasi desa.
Namun dukungan Kemensos tak berhenti di situ. Gus Ipul juga menyebut adanya kelompok KPM “graduasi”, yakni penerima bantuan yang sudah mulai mandiri secara ekonomi dan menjalankan usaha sendiri. “Mereka ini punya berbagai usaha. Mulai dari kuliner, jasa, pertanian, peternakan, sampai kerajinan. Produk-produknya bisa jadi isi etalase koperasi Merah Putih nanti,” jelasnya.
Pada tahun 2024, tercatat ribuan KPM graduasi telah terjun di berbagai sektor usaha. Sebanyak 1.686 di bidang jasa dan perdagangan, 1.602 di kuliner, ratusan lainnya di pertanian, peternakan, serta kerajinan. Tak hanya sebagai penyedia barang, sebagian dari mereka juga dinilai layak menjadi pengurus koperasi—termasuk lebih dari 7.000 KPM kategori mampu yang telah lulus dari program bantuan.
Untuk mendukung jalannya koperasi, Kemensos juga menyiapkan ribuan tenaga sosial yang tersebar di berbagai daerah. “Kami punya lebih dari 33 ribu pendamping PKH, ribuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tagana, dan pendamping rehabilitasi sosial. Mereka bisa dilibatkan bila dibutuhkan,” tutur Gus Ipul.
Langkah Kemensos ini mendapat sambutan positif dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Ia menyebut rapat koordinasi hari itu sebagai titik awal sinergi lintas kementerian untuk mendorong percepatan program koperasi desa.
“Kementerian yang terlibat sangat banyak—dari Koperasi, Desa, Pertanian, KKP, Keuangan, BUMN, sampai Kominfo dan Bappenas. Semua harus bergerak bersama agar koperasi ini benar-benar bisa berdiri dan berjalan,” ujar Zulhas. (sty)

-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Ombudsman Kaltim Catat Ratusan Pengaduan, Pelayanan Tak Maksimal Jadi Sorotan
-
SAMARINDA5 hari ago
DPRD Samarinda Desak Pemeriksaan Ulang Fondasi Proyek Teras Samarinda
-
EKONOMI DAN PARIWISATA5 hari ago
Harga TBS Sawit Kaltim Turun Lagi Juli Ini, Dinas Perkebunan: Dampak Penurunan CPO dan Kernel
-
SAMARINDA5 hari ago
Usul Zonasi Kopi Keliling di Samarinda, Suparno: Tertibkan Tanpa Matikan Penghidupan
-
BERAU5 hari ago
Resmikan Kantor UPTD Pajak di Berau dan Paser, Gubernur Dorong Kepatuhan Wajib Pajak
-
KUTIM5 hari ago
Gubernur Harum Tinjau Jalan Perbatasan Kutim-Berau: Kami Tidak Hanya Turun Tangan, Tapi Turun Langsung!
-
SAMARINDA5 hari ago
Minta Keadilan untuk Balita NA, Kuasa Hukum Desak Visum Ulang Dugaan Kekerasan di Panti Asuhan Samarinda
-
SEPUTAR KALTIM5 hari ago
Pemprov Kaltim Genjot Aksi Konvergensi, Kukar Jadi Contoh Penurunan Stunting Efektif