Ratusan Ribu Mahasiswa Terancam Putus Kuliah, Aliansi Mahasiswa Kaltim Kritik Program Makan Gratis

Pemangkasan anggaran negara berimbas pada sektor pendidikan, membuat ratusan ribu mahasiswa Indonesia terancam tidak bisa melanjutkan kuliah. Aliansi Mahasiswa Kaltim pun menekankan bahwa pendidikan gratis lebih penting dari pada program makan gratis.

Aliansi Mahasiswa Kaltim mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Saat ini, Presiden Prabowo tengah menjalankan program prioritasnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak di Indonesia. Meski implementasinya masih bertahap dan belum merata di semua daerah, program ini menuai kritik, terutama dari kalangan mahasiswa.

Pasalnya, untuk menjalankan program tersebut, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Akibatnya, sekitar 600 ribu mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) terancam putus kuliah.

Selain itu, jumlah penerima KIP Kuliah untuk periode berikutnya juga berpotensi berkurang, memperkecil kesempatan lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Presiden BEM KM Universitas Mulawarman (Unmul), Muhammad Ilham Maulana, bersama Aliansi Mahasiswa Kaltim, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengutamakan pendidikan daripada makan gratis.

“Segala sektor dikorbankan demi program makan gratis. Padahal, wilayah seperti Papua dan Kalimantan Timur lebih membutuhkan pendidikan gratis,” ujar Ilham pada Senin, 18 Februari 2025.

“Di Kaltim saja, program ini belum berjalan sepenuhnya, tapi anggaran besar sudah dikeluarkan. Pemerintah mengorbankan anggaran berbagai sektor, termasuk pendidikan, demi makan gratis,” tambahnya.

Sebagai bentuk protes, Aliansi Mahasiswa Kaltim telah menggelar aksi di depan kantor DPRD Kaltim untuk menyuarakan aspirasi mereka. Aksi tersebut berakhir pada pukul 18.00 WIB setelah dibubarkan aparat. Namun, Ilham menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti di situ.

“Kami akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat hingga pemerintah benar-benar menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Menurut Ilham, kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan bertentangan dengan amanat konstitusi dalam UUD 1945. Ia juga menyoroti bahwa meskipun ada wacana untuk tidak mengurangi anggaran pendidikan, mahasiswa tetap waspada terhadap kemungkinan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Pemerintah bilang anggaran pendidikan tidak dipotong, tapi siapa yang bisa menjamin? Bisa saja UKT tiba-tiba naik. Yang lebih aneh, anggaran Kementerian Pertahanan tetap utuh, sementara pendidikan justru dikorbankan. Ini jelas tidak masuk akal,” pungkasnya. (ens/sty)