RPJMD 2025–2029 Dibahas, Pemprov Soroti Gratispol hingga Peran IKN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terkait Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Jawaban disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mewakili Gubernur Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim. Rapat digelar di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Rabu, 11 Juni 2025.

Sebanyak 34 anggota DPRD hadir dalam rapat ini. Hal ini menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam mengawal proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi atas beragam pandangan dan kritik dari seluruh fraksi. Ia menilai masukan tersebut bersifat filosofis, substantif, dan operasional. Semua catatan itu, katanya, akan menjadi bahan penting untuk menyempurnakan dokumen RPJMD sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

“Pemerintah menyambut baik kesepahaman bersama bahwa RPJMD ini adalah instrumen utama. Untuk meningkatkan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, pelestarian lingkungan, dan pelayanan publik yang berkelanjutan,” ucap Sri.

Ia juga menyebut, implementasi teknis RPJMD akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) setiap perangkat daerah.

Pemprov Kaltim juga menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD terhadap program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Rudy Mas’ud dan Seno Aji (HARUM). Termasuk program Gratispol dan Jospol.

“Kami bersyukur karena semangat dari fraksi sejalan dengan kami. Bahwa program Gratispol dan Jospol tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah regulasi pendukung untuk pelaksanaan Gratispol. Salah satunya adalah Pergub No. 15 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Biaya Operasional Satuan Pendidikan. Beberapa aturan lain juga sedang difinalisasi, termasuk keputusan gubernur terkait teknis pelaksanaan.

Pemerintah juga menanggapi pandangan fraksi soal keselarasan dokumen RPJMD dengan visi pemerintah pusat, delapan prioritas nasional (Asta Cita), dan proyek strategis nasional. Pemprov sepakat bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan peluang besar bagi Kaltim.

Karena itu, isu strategis pembangunan superhub ekonomi dan kemitraan dengan IKN telah masuk dalam RPJMD 2025–2029. “Sinkronisasi dan sinergi antara RPJMD dan pembangunan IKN akan kami pastikan berjalan baik,” tegas Sri.

Dalam pelaksanaan Gratispol, pemerintah akan memprioritaskan masyarakat kurang mampu dan siswa berprestasi. Kebijakan ini tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Untuk pendidikan tinggi, batas atas UKT akan diatur secara wajar.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk merevitalisasi alur Sungai Mahakam. Langkah ini bertujuan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. “Kami sedang mengkaji kemungkinan menjadikan pengelolaan Sungai Mahakam sebagai sumber pendanaan inovatif daerah,” katanya.

Untuk sektor kebudayaan, Pemprov memastikan misi pelestarian budaya telah menjadi bagian dari strategi pembangunan. Hal ini tercermin dalam sasaran kedelapan RPJMD, yakni peningkatan nilai kebudayaan yang diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Menanggapi saran Fraksi terkait pengembangan SKOI dan kelembagaan olahraga, Pemprov menyatakan dukungan penuh. Termasuk dalam persiapan pelaksanaan Porprov VIII di Kabupaten Paser pada 2026. Dukungan akan diberikan melalui anggaran Dispora Kaltim dan bantuan keuangan untuk daerah pelaksana.

Di akhir rapat, Sri Wahyuni berharap dukungan dan sinergi DPRD terus berlanjut. Ia menegaskan bahwa penyempurnaan RPJMD 2025–2029 sangat penting untuk mewujudkan Kalimantan Timur Sukses Menuju Generasi Emas. (rey/pt/portalkaltim/sty).