Ruang Fiskal Terbatas, Pembangunan Kukar Lebih Selektif

Keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) perlu semakin selektif dalam menjalankan agenda pembangunan. Tidak semua kebutuhan dapat dikerjakan dalam waktu bersamaan, sehingga penentuan prioritas menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program pemerintah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan kondisi tersebut seharusnya tidak dilihat semata sebagai hambatan. Terbatasnya ruang anggaran justru dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki cara menentukan program, mengelola belanja, serta mencari alternatif pembiayaan pembangunan.

“Kalau ruang fiskal kita terbatas, maka cara kita bekerja juga harus berubah. Kita harus lebih cermat melihat kebutuhan mana yang paling penting dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” kata Aulia, Minggu (4/10/2026).

Menurutnya, efisiensi bukan berarti pemerintah harus menghentikan pembangunan. Yang perlu dilakukan adalah memastikan setiap anggaran yang tersedia memiliki sasaran yang jelas sehingga belanja pemerintah tidak tersebar tanpa prioritas.

Aulia menilai pemerintah perlu lebih kreatif dalam menyiasati keterbatasan tersebut. Selain melakukan efisiensi belanja, pembangunan juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar kebutuhan daerah tidak seluruhnya dibebankan kepada kemampuan APBD.

“Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat kita kehilangan semangat untuk membangun. Justru dari kondisi seperti ini kita dituntut untuk mencari cara yang lebih kreatif dan tepat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sikap selektif dalam menentukan program. Pemerintah harus mampu membedakan antara kebutuhan yang bersifat mendesak, kebutuhan yang dapat dilakukan bertahap, serta program yang masih memungkinkan ditunda.

Pendekatan itu diperlukan agar efisiensi tidak berhenti pada pengurangan belanja, tetapi menghasilkan perubahan dalam pola perencanaan pembangunan. Program yang tetap dijalankan diharapkan memiliki dampak yang lebih terukur terhadap masyarakat.

Aulia berujar keterbatasan fiskal harus dijawab dengan kreativitas dan gotong royong. Pemerintah tidak bisa mengandalkan pendekatan lama ketika kemampuan anggaran mengalami tekanan.

“Keterbatasan fiskal justru harus membuat kita lebih kreatif, selektif, efisien, dan kuat dalam bergotong royong,” tegasnya.

Bagi Aulia, tantangan fiskal tidak boleh diterjemahkan sebagai alasan untuk mengurangi orientasi pembangunan. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menjaga program prioritas berjalan, namun dengan perhitungan yang lebih matang dan kemampuan menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi keuangan daerah.

“Semangat pembangunannya harus tetap ada. Yang kita ubah adalah bagaimana kita menentukan prioritas, bagaimana kita menggunakan anggaran, dan bagaimana kita bekerja bersama agar pembangunan tetap berjalan,” pungkas Aulia. (rnd/Adv Diskominfo Kukar).