Rumah Terdampak Terowongan Samarinda di Jalan Kakap akan Ditempeli Stiker

Pemkot terus berupaya proyek Terowongan Samarinda selesai tepat waktu. Terdekat, Dinas PUPR akan melakukan sosialisasi ke warga Jalan Kakap. Disusul dengan penempelan stiker pada sekitar 50 bangunan terdampak.

Meski molor dari timeline awal, di mana harusnya saat ini proses pembebasan lahan sudah 100 persen. Dinas PUPR tetap mengupayakan pembangunan Terowongan Samarinda alias Terowongan Gunung Manggah selesai tepat waktu pada akhirnya.

Untuk diketahui, saat ini telah dilakukan pematangan lahan di segmen Alimuddin. Kegiatan fisik itu menandakan proses ganti untung lahan di kawasan itu sudah klir. Menyisakan segmen Kakap lagi yang belum tuntas.

Kepala Bidang Pertanahan PUPR Kota Samarinda, Ananta Diro Nurba mengaku. Progres ganti untung aset warga sudah hampir 70 persen.

Khusus untuk segmen Kakap, ia menjelaskan bahwa saat ini masih berlangsung proses verifikasi berdasarkan data Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).

“Tim sudah melakukan verifikasi terhadap tanah. Baik yang segel, SPPT, inden, ataupun SHM,” jelasnya, Jumat.

Kata Ananta, selama proses persiapan area terowongan, warga Kakap antusias dan kooperatif.

“Mereka welcome terhadap kami, selama sosialisasi tersebut warga Jalan Kakap antusias,” katanya.

Soal pengakuan warga setempat, di mana pemkot belum lagi datang ke sana. Ia mengakui sejak Februari, PUPR memang belum melanjutkan sosialisasi. Karena masih menunggu data lokasi DPPT dari pihak ketiga.

“Untuk sosialisasi lanjutan belum ada. Rencana minggu depan,” ucapnya.

Setelah data yang dibutuhkan selesai. PUPR akan menindaklanjutinya. Mereka akan melakukan sosialisasi lagi, dan akan menandai aset warga yang terdampak proyek terowongan.

“Rencananya tim menggunakan pilok , tapi pilok kesannya tidak bagus. Jadi kami gunakan stiker untuk rumah warga terdampak,” ungkapnya.

Setelah evaluasi progres sejauh ini, Ananta memprediksi pembebasan lahan di segmen Kakap akan kelar jelang akhir tahun. Meski begitu, pembangunan fisik dari segmen Alimuddin tetap akan berlangsung.

“Kita usahakan di bulan November sudah terealisasi semua. Diusahakan,” imbuhnya.

Ananta menerangkan, beberapa hal yang membuat proses verifikasi dan penghitungan aset agak terhambat. Adalah masalah sengketa tanah antarpemilik aset, peta di surat tanah tidak sesuai, sampai tanah yang tidak sesuai dengan KJPP. (dmy/dra)