SPMB 2026 Kaltim Dievaluasi, Gangguan Hari Pertama Jadi Bahan Perbaikan

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kalimantan Timur terus menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gangguan sistem yang sempat terjadi pada hari pertama pendaftaran menjadi salah satu catatan penting yang dibahas, sekaligus menjadi pijakan untuk menyempurnakan layanan penerimaan peserta didik baru di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi tersebut mengemuka dalam Dialog Publika TVRI Kalimantan Timur bertajuk “Evaluasi Penyelenggaraan SPMB 2026 Kaltim”, yang menghadirkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Rahmat Ramadhan, Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim Bambang Kukilo Argo Suryo, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan, serta Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kaltim Ignasius Ryan Gamas.

Integrasi Sistem Jadi Terobosan Baru, Kendala Langsung Dimitigasi

Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, menjelaskan bahwa SPMB tahun ini merupakan pelaksanaan perdana sistem penerimaan murid baru yang terintegrasi untuk seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Sebelumnya, masing-masing daerah masih mengelola sistem pendaftarannya secara mandiri.

Menurutnya, perubahan menuju sistem terpusat tentu membawa tantangan tersendiri, salah satunya gangguan server yang terjadi pada hari pertama pelaksanaan.

“Sebelumnya, masing-masing kabupaten dan kota mengelola sistemnya sendiri. Tahun ini seluruh daerah digabung dalam satu sistem yang dikelola secara terpusat bersama Diskominfo Kaltim. Tentu dalam proses awal ada tantangan, salah satunya gangguan server pada hari pertama pelaksanaan,” ujar Rahmat.

Ia menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kendala tersebut. Disdikbud bersama Diskominfo Kaltim langsung melakukan berbagai langkah mitigasi, mulai dari menyiapkan skema alternatif jika gangguan berlangsung lebih lama hingga menerapkan pembagian waktu akses pendaftaran agar tidak terjadi penumpukan pengguna.

Selain itu, layanan helpdesk juga dibuka di tingkat dinas, cabang dinas, maupun sekolah untuk membantu masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan selama proses pendaftaran berlangsung.

“Ke depan, kami ingin seluruh daerah memiliki sistem dan petunjuk teknis yang semakin selaras sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih sederhana, efisien, dan mudah diakses,” tambahnya.

Digitalisasi Layanan Terus Diperkuat, Ombudsman Apresiasi Langkah Pemprov

Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, menilai integrasi sistem merupakan langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan pendidikan yang lebih merata di seluruh Kalimantan Timur.

Menurutnya, penyatuan sistem tidak hanya memudahkan proses pengelolaan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh kualitas layanan yang sama di setiap daerah.

“Integrasi sistem ini merupakan langkah yang baik untuk memastikan seluruh masyarakat di Kalimantan Timur mendapatkan kualitas layanan yang sama. Infrastruktur dan aplikasi yang dibangun menjadi sarana untuk menjalankan proses yang lebih terstandar,” katanya.

Sementara itu, Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kaltim, Ignasius Ryan Gamas, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam memperbaiki tata kelola SPMB. Ia menilai respons cepat pemerintah saat terjadi gangguan sistem menunjukkan adanya keseriusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi semangat perbaikan yang dilakukan pemerintah provinsi. Memang pada hari pertama masih terdapat keluhan masyarakat terkait sistem, namun langkah cepat yang dilakukan pemerintah untuk melakukan penyesuaian jadwal dan penanganan kendala juga sudah dilakukan,” ujarnya.

Menurut Ryan, evaluasi harus terus dilakukan agar digitalisasi layanan pendidikan semakin matang dan mampu meminimalkan potensi kendala pada pelaksanaan SPMB berikutnya.

Dengan berbagai masukan dari pemerintah, DPRD, hingga Ombudsman, pelaksanaan SPMB 2026 diharapkan menjadi pijakan untuk membangun sistem penerimaan murid baru yang semakin transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. (am)