Munculnya dua kasus COVID-19 varian Omicron subvarian XBB.1.16 di Samarinda jadi perhatian serius DPRD Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Budiono mengingatkan masyarakat dan pemerintah agar tetap siaga menghadapi potensi penyebaran varian baru yang juga dikenal dengan nama Orthrus ini.

Meski kondisi pandemi saat ini relatif terkendali dan aktivitas masyarakat telah kembali normal, Budiono mengingatkan bahwa kewaspadaan jangan sampai kendur.

“Potensi penyebaran ke Balikpapan tetap ada. Apalagi mobilitas antar kota sangat tinggi. Saya imbau masyarakat tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, terutama di ruang-ruang publik,” tegas Budiono, Senin, 16 Juni 2025.

Menurutnya, pengalaman panjang sejak awal pandemi sudah cukup jadi pelajaran. Ia menilai masyarakat kini lebih paham pentingnya upaya pencegahan, seperti penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

“Yang penting bukan soal membatasi, tapi melindungi diri dan orang lain. Kebiasaan baik itu perlu diaktifkan lagi,” ujarnya.

Minta Dinkes Lebih Proaktif

Budiono juga mendorong Dinas Kesehatan dan seluruh instansi terkait di Balikpapan untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta deteksi dini terhadap kemungkinan kasus lokal dilakukan secara aktif, serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan jika terjadi lonjakan.

“Jangan menunggu kasus melonjak baru bergerak. Perkuat koordinasi dengan Balai Karantina, rumah sakit, dan siapkan strategi mitigasi,” katanya.

Gejala Ringan, Tapi Jangan Dianggap Remeh

Varian XBB.1.16 merupakan turunan dari Omicron yang penularannya lebih cepat. Meski gejalanya relatif ringan pada mereka yang sudah divaksin atau memiliki kekebalan, kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid tetap perlu perhatian khusus.

“Pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung. Jangan sampai kecolongan. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” tutup Budiono.

DPRD Balikpapan berharap kesadaran kolektif tetap terjaga agar kota ini tidak kembali mengalami lonjakan kasus seperti masa-masa sebelumnya.
(man/sty).

Artikel Antisipasi Varian Baru COVID-19, DPRD Balikpapan Minta Warga Tak Kendurkan Prokes pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua DPRD Balikpapan menyoroti banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal. Sektor parkir hingga reklame dinilai masih bocor, sementara target PAD 2026 mencapai Rp1,8 triliun.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menilai Pemerintah Kota Balikpapan belum sepenuhnya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Sejumlah sektor, terutama yang terkait retribusi dan pajak daerah, masih menyimpan peluang besar yang belum tergarap maksimal.

Ia secara khusus menyoroti kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD), serta mendorong kolaborasi aktif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggali dan mengelola potensi PAD yang tersebar di berbagai lini.

“Kita sebenarnya masih banyak kecolongan. Banyak kantong-kantong retribusi dan potensi pajak yang belum digarap serius. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota,” ujar Alwi, Jumat, 13 Juni 2025.

Soroti Sektor Parkir dan Reklame

Alwi menyebut sektor parkir dan reklame sebagai contoh konkret yang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Menurutnya, pengelolaan dua sektor ini perlu dibenahi melalui inovasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar OPD.

“OPD seperti Dinas Perhubungan, Disdag, dan BPPDRD harus proaktif memberikan usulan dan solusi. Bagaimana sistem parkir dikelola, bagaimana reklame ditata dengan baik, itu harus dikaji agar potensi PAD bisa dimaksimalkan,” jelasnya.

Saat ini, realisasi PAD dari retribusi parkir baru menyentuh angka 50 persen dari target. Sementara untuk tahun 2026, Pemkot Balikpapan menargetkan PAD mencapai Rp1,8 triliun.

Butuh Sistem Digital dan Pendekatan Terpadu

Alwi menegaskan bahwa target sebesar itu hanya bisa dicapai jika seluruh perangkat daerah bekerja secara terintegrasi dan fokus pada optimalisasi sumber-sumber penerimaan lokal. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data dan sistem digital yang transparan untuk meminimalkan kebocoran dan memperkuat akuntabilitas fiskal.

“Target PAD bukan semata soal angka, tapi soal kemampuan kita mengelola potensi yang ada dengan cara yang efisien, adil, dan terbuka,” tegasnya.

DPRD, lanjut Alwi, akan terus melakukan pengawasan sekaligus mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan PAD, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. (man/sty)

Artikel DPRD Balikpapan Dorong Pemkot Maksimalkan Potensi PAD yang Masih Terpendam pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kota Balikpapan resmi menyetujui revisi Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Revisi ini dianggap penting untuk memperkuat tata kelola perpajakan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kesepakatan diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Hotel Grand Senyiur, Kamis, 12 Juni 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Alwi Al Qadri bersama para wakil ketua. Hadir juga unsur Forkopimda, OPD, stakeholder, dan Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.

Alwi menjelaskan, revisi perda ini menindaklanjuti evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Tujuannya, menyelaraskan aturan daerah dengan ketentuan nasional.

“Ini tahapan akhir pembahasan. Setelah ini akan dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah kota,” ujar Alwi.

Revisi mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta PP Nomor 35 Tahun 2023.

Fraksi-Fraksi Sepakat dan Beri Catatan

Seluruh fraksi menyetujui perubahan perda. Fraksi Golkar, lewat juru bicara Aguslimin, menyebut revisi ini sebagai langkah penting memperkuat sistem perpajakan dan pelayanan publik.

Fraksi NasDem melalui Yusdiana juga menyambut baik penyelarasan regulasi. Ia mendorong pemerintah segera menyusun Perwali agar implementasi perda berjalan efektif.

Dari Fraksi Gerindra, Siswanto Budi Utomo mengapresiasi langkah Pemkot yang sudah melakukan sosialisasi ke enam kecamatan. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perda baru.

Dengan disetujuinya revisi ini, DPRD berharap pelaksanaan perda bisa meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi. Target utamanya, PAD bisa tumbuh secara merata dan berkelanjutan. (man/sty)

Artikel Revisi Perda Pajak Daerah Disahkan, DPRD Balikpapan Optimistis PAD Naik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sengketa lahan yang melibatkan warga RT 02 Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, kembali mencuat. Masalah ini akhirnya dibahas serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Balikpapan, Kamis, 12 Juni 2025.

Pertemuan dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung. Hadir pula perwakilan kecamatan, kelurahan, dan sejumlah instansi teknis. Warga diwakili Ketua RT 02, Nasruddin.

Nasruddin menyebut warganya telah menempati lahan tersebut sejak dekade 1970-an. Namun hingga kini, status lahan belum jelas secara hukum.

“Kami tidak pernah melihat bukti kepemilikan sah dari pihak yang mengklaim lahan atas nama Lasura,” tegas Nasruddin. “Sementara kami punya riwayat tinggal dan bukti fisik yang jelas.”

DPRD: Bukti Administratif Penting

Menanggapi itu, Andi Arif menjelaskan pentingnya pembuktian administratif dalam hukum agraria. Ia menyebut, lahan yang ditelantarkan bertahun-tahun bisa diproses alih hak jika sesuai prosedur.

“Kalau pihak yang mengklaim tidak punya dokumen dan tak hadir dalam mediasi, maka pemerintah punya dasar kuat untuk melegalisasi lahan bagi warga,” jelas Andi Arif.

Komisi I Minta Verifikasi Cepat

Komisi I langsung menyusun rekomendasi. Kecamatan diminta melakukan verifikasi terhadap status lahan yang disengketakan. Hasilnya harus diserahkan paling lambat dua pekan ke depan.

Jika ternyata lahan benar terdaftar atas nama Lasura, maka mediasi resmi akan digelar. Namun jika tidak ada bukti sah, legalisasi untuk warga bisa langsung diproses tanpa mediasi tambahan.

Hasil dari seluruh proses ini akan diserahkan kepada dua pemohon utama, H Arbain dan Pak Rochani. Komisi I berjanji akan mengawal proses ini hingga tuntas.

“Kami tidak ingin konflik ini terus berlarut. Hak warga harus dilindungi berdasarkan hukum,” tegas Andi Arif.

Pertemuan lanjutan dijadwalkan dua pekan mendatang untuk meninjau hasil verifikasi. (man/sty)

Artikel Warga Sepinggan Raya Mengadu ke DPRD Balikpapan, Sengketa Lahan Puluhan Tahun Dibahas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang mengatur tata kelola pergudangan sebagai bagian dari strategi besar menyambut hadirnya Ibu Kota Nusantara. Melalui Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan, DPRD menilai bahwa kota ini harus siap dari sisi infrastruktur dan kebijakan guna mendukung peran sebagai mitra logistik utama bagi Ibu Kota.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyatakan bahwa keberadaan gudang yang terintegrasi dengan rencana tata ruang dan pembangunan jangka panjang sangat penting agar kota tidak berkembang secara sporadis dan tidak terkendali.

“Pertumbuhan sektor pergudangan di Balikpapan sangat pesat. Tapi tanpa pengaturan yang jelas, justru bisa menimbulkan masalah tata ruang dan sosial di masa depan. Karena itu, Raperda ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penataan kota,” ujar Yono dalam Rapat Paripurna Masa Sidang Ketiga Tahun 2024–2025, Kamis, 5 Juni 2025.

Ia menjelaskan bahwa Raperda ini tidak hanya mengatur lokasi dan fungsi gudang, tetapi juga akan menjadi dasar hukum untuk klasifikasi, pengawasan, serta pemanfaatannya sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan distribusi, termasuk untuk mendukung wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami tidak ingin gudang-gudang muncul secara tidak terkendali di kawasan permukiman atau area padat penduduk. Semua harus tertata sesuai rencana tata ruang dan kebutuhan jangka panjang,” tegasnya.

Selain aspek teknis, Yono juga menyoroti pentingnya mengaitkan kebijakan ini dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dalam konteks Idul Adha, ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya berbagi daging kurban, tetapi juga memastikan distribusinya mendukung program strategis seperti penanggulangan stunting.

“Kita harus kuat dari sisi regulasi, tapi juga tidak melupakan nilai sosial dan budaya. Semua kebijakan idealnya saling terhubung dan saling menguatkan,” tambahnya.

Raperda ini dirancang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 dan akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan lokal Kota Balikpapan. DPRD berharap regulasi ini dapat segera disahkan dan menjadi landasan dalam membangun sistem logistik yang modern, tertib, dan berdaya saing tinggi. (Lan/sty).

Artikel DPRD Balikpapan Dorong Penataan Gudang untuk Perkuat Peran Kota sebagai Penyangga IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Di tengah arus globalisasi dan derasnya pengaruh budaya luar, penguatan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dinilai semakin mendesak.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, saat menghadiri kegiatan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka memperingati Bulan Pancasila di BSCC Dome, Rabu, 4 Juni 2025.

Acara bertajuk “Pembumian Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda Sebagai Dasar dan Pondasi Membangun Bangsa Indonesia Demi Mewujudkan Indonesia Raya” ini diikuti ratusan peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda.

Budiono menilai kegiatan semacam ini memiliki nilai strategis dalam membentuk karakter kebangsaan sejak dini.

“Kegiatan ini sangat menggugah dan bermanfaat, terutama untuk anak-anak muda kita. Materinya menyasar pemuda, pelajar, mahasiswa, dan memberikan pemahaman yang kuat tentang sejarah bangsa dan ideologi Pancasila,” ujar Budiono.

Menurutnya, pengenalan kembali terhadap empat pilar kebangsaan – Sumpah Pemuda, Pancasila, Proklamasi, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya – menjadi kunci dalam memperkuat jati diri nasional serta membangun rasa kebanggaan terhadap Tanah Air.

Ia menegaskan, keempat pilar tersebut bukan sekadar simbol, melainkan fondasi yang menyatukan Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

“Empat pilar itu adalah satu kesatuan. Itulah yang menyatukan bangsa ini. Anak muda harus memahami ini sebagai bekal membangun masa depan bangsa,” katanya.

Budiono juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BPIP, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., yang merupakan putra daerah Balikpapan.

Ia menyebut kehadiran tokoh nasional seperti Prof. Yudian menjadi motivasi tersendiri bagi generasi muda daerah untuk terus berprestasi tanpa melupakan identitas kebangsaan.

“Kehadiran beliau sangat menginspirasi. Di era digital ini, kita butuh panutan yang mampu menjaga nilai-nilai lokal sekaligus bersaing secara global,” tambahnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Prof. Yudian menekankan pentingnya Pancasila sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan zaman.

Ia berharap generasi muda tidak hanya memahami Pancasila sebagai konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mengusung semangat Indonesia Raya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BPIP untuk menanamkan nilai kebangsaan dan memperkuat rasa cinta Tanah Air di seluruh penjuru negeri, khususnya di Kalimantan Timur. (Lan/sty).

Artikel Penguatan Nilai Pancasila Jadi Prioritas, DPRD Balikpapan Tekankan Peran Generasi Muda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan pemangkasan dana dari Pemprov Kaltim, DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran di sektor pendidikan. Hal ini untuk mencegah dana mengendap yang dapat berujung pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj. Iim, menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan harus digunakan secara maksimal demi mendukung kelangsungan berbagai program yang telah dirancang. Ia mendorong instansi terkait agar segera merealisasikan kegiatan fisik maupun non-fisik selagi dana masih tersedia.

“Harapannya anggaran yang diberikan pemerintah bisa terserap maksimal. Apalagi sekarang ada efisiensi dan dana dari provinsi juga dipangkas,” ujar Hj. Iim, Rabu, 4 Juni 2025.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 52 persen anggaran untuk kegiatan fisik belum terealisasi. Jika tidak segera dimanfaatkan, potensi munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memengaruhi penyusunan APBD perubahan di tahun berjalan.

“Kalau ada dana, ayo segera realisasikan programnya. Jangan sampai muncul SILPA. Itu bukan hanya soal teknis, tapi juga bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tegasnya.

Hj. Iim juga menyoroti kebutuhan di sektor pendidikan yang masih tinggi, khususnya di lapangan. Mulai dari perbaikan infrastruktur sekolah, pengadaan fasilitas belajar, hingga peningkatan kompetensi guru masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Yang ada saja masih kurang, jadi sangat disayangkan kalau dana tersedia tapi tidak dimanfaatkan. Sisa 52 persen itu harus dimaksimalkan untuk program-program prioritas,” tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, pihak eksekutif diminta untuk memastikan tidak ada hambatan administratif yang menghalangi proses realisasi anggaran.

“Program yang sudah disusun sebaiknya langsung dijalankan. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru sibuk belanja. Perencanaan dan pelaksanaan harus sinkron,” ujarnya.

DPRD berharap dengan penyerapan anggaran yang optimal, kualitas pendidikan di Balikpapan dapat terus meningkat meski dalam kondisi fiskal yang terbatas. (sty)

Artikel DPRD Balikpapan Desak Optimalisasi Anggaran Pendidikan, Cegah Dana Mengendap pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjaga stabilitas pasokan BBM mendapat dukungan dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menyatakan pihaknya menyambut positif rencana masuknya investor asing yang ingin membangun SPBU non-Pertamina di kota ini.

Salah satu investor asal Malaysia disebut telah menyampaikan minat untuk berinvestasi di sektor energi, khususnya dalam pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Proses pembebasan lahan saat ini sedang berlangsung sebelum dilanjutkan ke tahap perizinan.

“Sekarang lahannya sedang dibebaskan. Setelah itu akan lanjut ke proses perizinan yang tentunya berhubungan dengan pemerintah,” ujar Budiono, Rabu, 4 Juni 2025.

Ia menilai kehadiran SPBU swasta seperti Petronas atau Shell akan menjadi langkah strategis dalam menciptakan persaingan sehat di sektor distribusi BBM. Adanya kompetitor dinilai dapat mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat.

“Kalau ada kompetitor, itu jauh lebih baik. Tidak ada monopoli, dan masyarakat bisa memilih produk yang paling sesuai,” tegasnya.

Budiono juga menyinggung kembali krisis BBM yang sempat terjadi di Balikpapan. Keterbatasan pasokan saat itu memicu panic buying dan nyaris melumpuhkan aktivitas warga. Ia menilai, ketergantungan pada satu distributor bisa berakibat serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.

“Ketika pasokan krisis dan hanya ada satu distributor, masyarakat jadi panik. Itu bisa memicu inflasi bahkan gejolak sosial,” jelasnya.

Dari sisi regulasi, ia berharap pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada investor yang serius dan berkomitmen dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau investornya sudah jelas, punya lahan, dan ingin membangun SPBU, pemerintah harus memberikan kemudahan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran SPBU swasta tidak hanya menjamin ketersediaan BBM, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

“Ini bukan hanya soal energi, tapi juga ekonomi daerah. Saya sangat mendukung,” pungkas Budiono. (sty)

Artikel Investor Asing Berminat Bangun SPBU di Balikpapan, Legislatif Dukung Penuh pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Posyandu di Kota Balikpapan kini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan balita, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok lanjut usia.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, dalam wawancara terkait perkembangan layanan kesehatan masyarakat.

Najib menjelaskan bahwa selama ini Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) lebih dikenal sebagai tempat pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penimbangan berat badan dan pemberian imunisasi.

Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan kesehatan lansia, fungsi Posyandu pun berkembang. “Sekarang, di banyak lingkungan, Posyandu juga digunakan untuk memeriksa kesehatan lansia, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan,” ujarnya.

Menurut Najib, perluasan layanan Posyandu ini sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka stunting. “Dengan menjaga kesehatan lansia, secara tidak langsung kita juga menjaga kesehatan keluarga secara menyeluruh, termasuk mencegah risiko stunting pada anak,” jelasnya.

Selain itu, puskesmas juga telah memberikan pelayanan tambahan bagi lansia, seperti senam kesehatan, skrining diabetes, dan penyakit jantung. “Ini penting karena banyak penyakit degeneratif yang perlu deteksi dini,” tambah Najib.

Najib mengakui bahwa meski layanan untuk lansia sudah berjalan, payung hukumnya belum sekuat aturan untuk disabilitas. “Kalau aksesibilitas disabilitas sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas, seperti trotoar yang harus ramah disabilitas. Namun, untuk lansia, regulasinya masih perlu diperkuat,” ujarnya.

Ia berharap ke depan akan ada kebijakan yang lebih konkret, seperti program “Kota Layak Lansia” untuk memastikan kesejahteraan kelompok usia lanjut. “Lansia adalah bagian penting dalam masyarakat. Mereka perlu mendapat perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai,” tegasnya.

Najib menekankan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. “Posyandu bisa menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar jika didukung dengan baik. Masyarakat juga harus aktif memanfaatkannya,” katanya.

Dengan semakin banyaknya lansia yang terlayani, diharapkan kualitas hidup masyarakat Balikpapan secara keseluruhan akan meningkat. “Ini investasi kesehatan jangka panjang. Jika lansia sehat, beban keluarga dan negara juga berkurang,” pungkas Najib. (sty)

Artikel Posyandu Kini Tidak Hanya untuk Balita, Lansia Juga Dapat Perhatian Serius pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Banjir yang terus berulang di Kota Balikpapan menjadi alarm keras bahwa pembangunan fisik saja tak cukup. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menegaskan bahwa persoalan ini butuh kerja sama semua pihak dan didasarkan pada data yang valid dari lapangan.

Data Warga Jangan Diabaikan

Oddang menyebut kawasan seperti Karang Joang yang sebelumnya tak terdampak banjir, kini mulai tergenang. Berdasarkan laporan warga saat masa reses, sejumlah RT seperti RT 48, 05, 06, dan 62 kini ikut terdampak. Salah satu pemicunya, kata dia, adalah penutupan saluran bosem oleh kontraktor proyek jalan tol.

“Data dari masyarakat harus jadi perhatian. Jangan sampai Dinas PU cuma pakai data lama tanpa cek kondisi terbaru di lapangan,” ujarnya, Rabu 7 Mei 2025.

Skala Prioritas Harus Berdasarkan Fakta

Ketidaksesuaian data antara pemerintah dan warga, lanjut Oddang, bisa berujung pada pemborosan anggaran dan program yang meleset dari sasaran. Karena itu, validasi data harus menjadi pijakan dalam menentukan skala prioritas penggunaan APBD.

“Kalau tidak sinkron, bisa saja dana habis untuk lokasi yang bukan sumber utama masalah, sementara wilayah yang lebih kritis justru terabaikan,” tegasnya.

Balikpapan Utara Jadi Hulu, Tengah dan Selatan Menanggung

Oddang juga mengingatkan bahwa kawasan Balikpapan Utara merupakan hulu utama aliran air saat hujan deras. Limpahan air ini kemudian mengalir ke kawasan tengah hingga selatan kota. Grand City, misalnya, menjadi salah satu titik rawan yang menerima dampak langsung dari luapan air tersebut.

Ia mendorong Dinas PU, DPRD, dan pemangku kepentingan lain untuk aktif duduk bersama, tak hanya ketika banjir terjadi, tetapi sejak tahap perencanaan pembangunan. “Kita harus transparan, libatkan masyarakat, dan pastikan semua program berbasis data yang diperbarui rutin,” tegasnya.

Oddang berharap dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data nyata, penanganan banjir di Balikpapan bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (sty)

Artikel Penanganan Banjir Balikpapan Tak Cukup dengan Beton, Butuh Kolaborasi dan Data Akurat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.