Akhirnya pada Rapat Paripurna ke-38, DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim melakukan persetujuan bersama terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022, Rabu (14/9/2022). Usai melalui pembahasan dan penilaian, serta memperoleh tanggapan, koreksi dan evaluasi, melalui pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim.

Persetujuan bersama ditandatangani Gubernur Kaltim diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Kaltim Riza Indra Riadi dengan pimpinan DPRD Kaltim.

Secara keseluruhan terjadi penambahan sebesar Rp3,13 triliun. Sehingga APBD Kaltim semula Rp11,73 triliun menjadi Rp14,87 triliun.

Riza Indra Riadi mengatakan, atas nama Pemprov menyampaikan rasa syukur dan bangga. Karena proses pembahasan dan penilaian yang dilakukan oleh dewan, terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022, yang secara resmi disampaikan Jumat 2 September 2022 memperoleh tanggapan, koreksi, penilaian dan evaluasi dari Dewan melalui Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan yang disampaikan pada 7 September 2022.

Selanjutnya, Pemprov memberikan jawaban dan penjelasan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim pada 9 September 2022. Sampai pada rapat paripurna ini, kesemuanya terlaksana dengan lancar dan dinamis, serta mencerminkan dinamika politik yang demokratis.

“Untuk itu perkenankan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kaltim. Yang bersama dengan Pemerintah telah membahas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,” sebut Riza

Dia juga berterima kasih kepada berbagai elemen masyarakat Kaltim yang terus memberikan dukungan dalam mengawal pelaksanaan agenda-agenda pembangunan daerah. Baik secara langsung kepada OPD teknis ataupun melalui media massa. (redaksi)

Artikel Bertambah Rp3 Triliun, Rancangan Perubahan APBD Kaltim 2022 Akhirnya Disetujui pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Rapur dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim Riza Indra Riadi sebagai perwakilan gubernur. Penyampaian Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi agenda utamanya.

Pada nota penjelasan, ada beberapa perubahan target pendapatan dibandingkan target di APBD Murni Tahun 2022. Secara keseluruhan, target anggaran yang mulanya Rp11,5 triliun naik menjadi Rp14,87 triliun. Artinya ada kenaikan sebesar Rp1,56 triliun atau 14,43 persen.

Adapun APBD Perubahan 2022, yaitu pendapatan daerah menjadi sebesar Rp12,42 triliun. Dengan komponennya yakni PAD dari semula Rp6,5 triliun bertambah Rp466 miliar atau 7,09 persen. Sehingga menjadi Rp7,052 triliun.

Perubahan ini terjadi pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan asli daerah lain yang sah.

Kemudian pendapatan transfer juga mengalami kenaikan sebesar Rp1,099 triliun atau 25,80 persen. Dari awalnya Rp4,26 triliun menjadi Rp5,36 triliun. Pendapatan daerah lain-lain yang sah, dari Rp12,59 miliar menjadi Rp12,74 miliar. Atau meningkat sebesar 1,15 persen.

Selain itu ada penerimaan pembiayaan sesuai dengan perhitungan sisa lebih anggaran (Silpa) yakni sebesar Rp2,446 triliun. Sebanyak Rp876 miliar telah dialokasikan pada APBD Murni Tahun 2022. Pada Perubahan APBD Tahun 2022, Silpa yang dialokasikan sebesar Rp1,57 triliun.

Sementara itu untuk belanja daerah juga mengalami kenaikan. Dari awalnya Rp11,5 triliun menjadi Rp 14,639 triliun atau 27 persen. Komponennya meliputi belanja operasi dari Rp5,8 triliun menjadi Rp7,01 triliun.

Belanja modal dari Rp1,750 triliun menjadi Rp2,6 triliun. Belanja tidak terduga yang semula Rp222 miliar menjadi Rp631,3 miliar, serta belanja transfer dari Rp3,6 triliun menjadi Rp4,3 triliun.

Setelah mendengar penjelasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Samsun mengakui kenaikan target itu sebagai hal yang baik dan membuktikan ada hasil yang bagus.

“Baguslah, artinya ada slot dan kesempatan menambah belanja untuk masyarakat. Ada program-program yang selama ini tertunda, bisa dilaksanakan,” ungkapnya, mengutip dari SSCN.

Terkait angka yang perlu direvisi, Samsun masih belum bisa memberikan komentar. Karena masih ada langkah-langkah selanjutnya yang harus dibahas sebelum ranperda tersebut disahkan.

“Nanti Banggar (Badan Anggaran) akan membahasnya. Ini kan masih penyampaian nota. Belum lagi dibahas Banggar, ada pandangan-pandangan umum fraksi. Kami lihat dahulu pandangan-pandangan fraksi,” pungkasnya. (dra)

Artikel APBD Perubahan 2022 Kaltim Diproyeksikan Naik Jadi Rp14,8 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Budiono yang mempimpin rapat membacakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah taat aturan dan disiplin waktu. Juga taat mekanisme penyusunan anggaran dimulai dengan penetapan waktu dalam pengesahan KUPA PPAS hingga Paripurna Pendapat Akhir dan Persetujuan atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Raperda yang telah disetujui bersama telah dievaluasi Gubernur, sebagaimana SK Gubernur Kaltim Nomor 188.34/5617/2375-III-BKPAD yang dikeluarkan 13 Oktober 2021.

“Dalam evaluasi Gubernur atas Raperda tersebut, terdapat beberapa catatan yang jadi perhatian untuk Pemkot Balikpapan dan DPRD Kota. Dan catatan ini telah ditelaah dan ditindaklanjuti, serta tercantum sebagai tanggapan hasil evaluasi Gubernur dan ditandatangani bersama kedua belah pihak,” urainya.

Ini berujung pada pengelolaan keuangan daerah 18 Oktober, DPRD Balikpapan telah menyetujui atas penyempurnaan hasil evaluasi ubernur yang ditandatangani bersama. “Sehingga pemkot dapat segera mengesahkan Raperda menjadi Perda Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,” sebutnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan rancangan keputusan DPRD Kota Balikpapan tentang persetujuan terhadap penyempurnaan Perda tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan TA 2021 oleh Plt Sekretaris DPRD, Irfan Taufik.

Ditetapkan pendapatan daerah semula Rp 2.179.142.180.000 bertambah Rp 42.997.852.524. Jumlah pendapatan setelah perubahan, Rp 2.222.150.032.524. Sedangkan untuk belanja daerah dari semula Rp 2.283.785.370.623 bertambah Rp 542.651.645.896. Jumlah belanja setelah perubahan Rp 2.826.437.016.519.

Efisiensi setelah perubahan, Rp 604.286.983.995. Untuk pembiayaan daerah, semula Rp 113.133.199.623 bertambah Rp 522.595.050.785. sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 635.728.241.408.

Pengeluaran pembiayaan daerah, semula Rp8.500.000.000 bertambah Rp22.941.257.413. Sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp31.441.257.413. Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp604.286.983.995. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) perubahan nihil.

Setelah disepakati, maka penetapan atas Perda Perubahan APBD 2021 dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan Wali Kota Rahmad Mas’ud diwakili Sekda Kota Balikpapan Sayid MN Fadli. Dalam penyampaiannya, Sekda menyampaikan terimakasih terhadap Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Balikpapan. Terutama Banggar yang bersama TAPD melaksanakan proses pembahasan terhadap perubahan APBD 2021.

“Telah melaksanakan proses pembahasan sampai evaluasi Gubernur Kaltim. Bahwa hasil penyempurnaan terhadap evaluasi selanjutnya dituangkan dalam SK Ketua DPRD Kota Balikpapan sebagai dasar ditetapkannya sebagai Perda Perubahan APBD 2021,” katanya. Bahwa pendapatan daerah ditetapkan menjadi sebesar Rp 2,2 triliun, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 2,8 triliun.

“Dengan ditetapkannya Raperda ini, selanjutnya Pemkot Balikpapan akan menetapkan Perwali penjabaran perubahan APBD 2021. Dan penjabaran tersebut merupakan dasar bagi seluruh perangkat daerah untuk menyusun di DPPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (Redaksi KF)

Artikel DPRD Balikpapan Sahkan APBD Perubahan 2021, Pendapatan Daerah Ditetapkan Rp 2,2 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.