Saat ini, perekonomian Kaltim masih didominasi dari sektor tidak terbarukan. Namun, Kaltim komitmen untuk terus konsisten menerapkan ekonomi hijau yang diinternalisasikan dalam RPJMD Kaltim 2008 hingga sekarang.

Pertemuan South-South Exchange (SSE) berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Senin 30 September 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, perwakilan sejumlah negara, diantaranya Brazil, Kongo, Kosta Rika, Kamboja, Gabon serta delegasi Indonesia selaku tuan rumah.

Dalam pertemuan ini, Akmal Malik menjelaskan bahwa Kaltim memiliki luas wilayah 16,7 juta hektar, 65 persen atau seluas 8,1 juta merupakan kawasan hutan dan areal konservasi.

“Jumlah penduduk kita sebanyak 3,9 juta dengan keragaman etnik, seni dan budaya,” kata Akmal.

Ia mengakui bahwa saat ini, roda perekonomian Kaltim masih didominasi dari sektor tidak terbarukan sebesar 68 persen.

Namun, perlahan Kaltim terus berupaya mendorong percepatan transformasi ekonomi menuju green economy.

“Kaltim komit dan konsisten menerapkan ekonomi hijau yang diinternalisasikan dalam RPJMD Kaltim 2008 hingga sekarang,” terang Akmal.

Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai upaya signifikan terkait perbangunan hijau dan REDD+ termasuk merampungkan sejumlah dokumen strategis.

Di antaranya rencana induk ekonomi hijau, rencana aksi provinsi untuk pengurangan gas rumah kaca, Perda Kaltim tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Dokumen Program Pengurangan Emisi Dana Karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

“Dokumen-dokumen tersebut memberikan arahan strategis dan sebagai rujukan utama RPJMD maupun rencana proyek mitra pembangunan,” tutur Akmal.

Menurutnya, keberhasilan Kaltim mengimplementasikan FCPF Carbon Fund, memberikan kontribusi terhadap pencapaian kontribusi nasional (NDC), di samping menghasilkan manfaat pengurangan emisi yang dapat dikelola berkesinambungan dengan Program REDD+ di Kaltim.

“Dengan pelaksanaan SSE ini, kami percaya tujuan kita untuk menyatukan hutan dan lahan akan meningkatkan capaian target NDC di masing-masing negara,” tutupnya. (rw)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Kaltim Komitmen untuk Dorong Percepatan Penerapan Ekonomi Hijau pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Provinsi Kalimantan Timur memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28 dengan upacara yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis, 25 April 2024.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni bertindak sebagai inspektur upacara. Turut dihadiri Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo, Danrem 091/ASN, dan anggota Forkopimda Kaltim lainnya.

Dalam pidato yang disampaikan oleh Sri Wahyuni, yang merupakan amanat dari Menteri Dalam Negeri, tema peringatan tahun ini adalah “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

“Peringatan hari otonomi ini untuk mengingatkan serta memperkuat spirit daerah untuk membangun kemandirian daerah yang merupakan hak dan kewajiban daerah.”

“Nah, salah satu spirit kemandirian daerah itu adalah ketika daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari kekuatan lokalnya,” katanya.

Sri Wahyuni menekankan pentingnya komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta mendorong ekonomi yang ramah lingkungan sebagai warisan bagi generasi yang akan datang.

Sekda Sri menambahkan bahwa peringatan ini merupakan momentum untuk menguatkan semangat otonomi dalam menciptakan kemandirian ekonomi di Kalimantan Timur. Otonomi memberikan hak sekaligus kewajiban kepada daerah untuk mengeksplorasi potensi pendapatan dari sumber daya lokal.

Lebih lanjut, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa Provinsi Kaltim telah merencanakan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan yang tidak terbarukan.

“Pada tahun 2045, kami berkomitmen untuk mengubah struktur ekonomi Kaltim sehingga tidak lagi bergantung pada pertambangan. Kami menargetkan peningkatan kontribusi sektor manufaktur dari 20% menjadi 40%, sebagai bagian dari strategi hilirisasi dan penguatan industri lokal,” jelasnya.

Menutup pidatonya, Sri Wahyuni menegaskan bahwa pembangunan di Kalimantan Timur akan terus berlanjut dengan prinsip ekonomi hijau dan perhatian terhadap dampak lingkungan, serta penggunaan APBD yang efisien dan tepat sasaran. (gig/fth)

Artikel Rayakan Hari Otonomi Daerah ke-28, Pemprov Kaltim Komitmen Kembangkan Ekonomi Non Fosil pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam kunjungannya ke Brasil untuk agenda South South Knowledge Exchange in Brazil pada 2 hingga 7 Mei 2023, delegasi Pemerintah Provinsi Kaltim yang dipimpin Gubernur Isran Noor juga melakukan kunjungan ke salah satu provinsi di negara peraih trofi Piala Dunia terbanyak itu.

Yakni Provinsi Mato Grosso, Brasil. Perjalanan dilakukan melalui udara ditempuh dalam waktu 1 jam 45 menit dari ibu kota Brasil, Brasilia.

Delegasi Kaltim datang bersama rombongan dari Provinsi Jambi, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Setelah sambutan kenegaraan, Gubernur Kaltim menghadiri pertemuan tiga gubernur. Di antaranya Gubernur Provinsi Le Mai Ndombe, Congo Ignace Monza, Gubernur Negara Bagian Provinsi Mato Grosso, Brasil Mauro Mendes dan Gubernur Kaltim sendiri, Isran Noor.

Dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, dalam pertemuan itu, Gubernur Isran Noor memaparkan keberhasilan Provinsi Kaltim dalam upaya menurunkan emisi karbon sehingga mendapatkan insentif berupa kompensasi pembayaran penurunan emisi karbon sebesar USD 110 juta dari Bank Dunia.

Gubernur Isran Noor menegaskan komitmen Kaltim untuk terus menjaga hutan dengan konsep pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

Kaltim, kata dia, bisa belajar banyak dari Provinsi Mato Groso dalam hal upaya penurunan deforestasi dan degradasi hutan.

Termasuk pencegahan kebakaran hutan serta kemajuan dalam sektor pertanian, perkebunan dan pariiwisata, hingga regulasi yang dibuat untuk mendukung program ekonomi hijau berkelanjutan ini.

“Kami tahu, kami percaya bahwa Provinsi Mato Grosso jauh lebih bagus dalam pengelolaan sistem dan ekosistem hutan dan dana karbon ini,” puji Isran Noor saat kunjungannya ke Provinsi Mato Groso, Rabu 3 Mei 2023.

Di tempat yang sama, Gubernur Provinsi Mato Grosso Mauro Mendes menyampaikan, pihaknya menyambut baik dan terbuka untuk membangun kerja sama dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga hutan yang berkelanjutan.

“Terima kasih atas kepercayaan kepada kami. Secara prinsip kami selalu siap untuk bekerjasama demi menjaga keberlangsungan hidup manusia di planet bumi ini, sebagaimana hasil pertemuan COP 21 Paris tahun 2015,” kata Mauro Mendes.

Pertemuan antar negara pemilik kawasan hutan tropis ini menjadi sebuah komitmen untuk bersama menjaga bumi dari dampak perubahan iklim yang kian ekstrem. Negara-negara di dunia juga turut berkomitmen untuk membantu pembiayaan dalam berbagai program penurunan emisi secara global. (diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Pemprov Kaltim Belajar Pengembangan Ekonomi Hijau dari Provinsi Mato Groso Brasil pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kesadaran lingkungan terus digaungkan seiring pemanasan global yang makin mengkhawatirkan. Termasuk dalam sendi-sendi ekonomi, melalui ekonomi hijau. Hal ini pun telah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Gubenur Kaltim Isran Noor bertekad, dengan atau tanpa adanya ibu kota negara (IKN), Pemprov akan tetap menjalankan pembangunan ekonomi hijau.

Usut punya usut, jauh sebelum pemerintah pusat menetapkan peta jalan ekonomi hijau, Benua Etam sudah lebih dahulu memiliki arah kebijakan pembangunan berkelanjutan atau menjalankan ekonomi hijau.

Kata Isran, mainstreaming “pembangunan hijau” merupakan kebijakan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemprov dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim 2016-2036.

Arah kebijakan yang sama, sambungnya, juga sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim Tahun 2005-2025.

Kebijakan jangka menengah panjang ini telah dijabarkan dalam setiap tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan.

“Implementasi kebijakan pembangunan hijau diatur dalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau,” sebut Isran.

Praktis bila kemudian Pemprov Kaltim mendukung rencana pembangunan proyek IKN Nusantara yang berbasis smart city dan sustainable development oleh pemerintah pusat.

“Kami tentu mendukung pelaksanaan Proyek IKN ini khususnya dalam upaya mendorong konsep green economy, green energy dan smart transportation dalam pembangunan IKN,” tegas Isran.

Komitmen ekonomi hijau ini, menurutnya, juga telah dia teruskan sejak menjabat sebagai Gubernur pada 2018.

“Dengan adanya IKN maupun tanpa adanya IKN, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang terus berupaya meneguhkan komitmen ‘Pembangunan Hijau’ dalam skema pembangunan daerah,” tandas Isran.

Tanpa Merusak Alam

Komitmen mewujudkan pembangunan ekonomi hijau yakni pelaksanaan program pembangunan tanpa merusak kelestarian alam oleh Pemprov ini juga ditegaskan Kepala DLH Kaltim Rafiddin Rizal.

Dia mengatakan konsep pembangunan yang akan dilaksanakan di Kaltim dilakukan dengan metode pembangunan kewilayahan. Dengan pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Melalui visi Kaltim 2019-2023 yaitu Berani untuk Kaltim Berdaulat. Visi mengandung makna Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki tekad dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi SDA-nya, untuk mewujudkan masyarakat Kaltim yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera,” terang Rafiddin.

Dijelaskan, melalui misi ini sangat jelas bahwa pengembangan pembangunan di Kaltim diarahkan menuju tranformasi ekonomi berbasis energi tidak terbarukan menuju energi terbarukan dengan mewujudkan keseimbangan pilar ekonomi.

Rizal menambahkan, wilayah Kaltim kaya akan ekosistem hutan dan tutupan hutan. Selain sebagai salah satu sumber daya alam (SDA) utamanya.

Ekosistem hutan juga merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga. Sebagai rumah besar bagi ribuan spesies flora dan fauna yang kaya akan sumber daya genetik dengan tipe ekosistem berlimpah.

Kaltim tercatat memiliki lebih dari 3.000 jenis vegetasi, lebih dari 300 jenis burung yang hidup secara alami, memiliki lebih dari 200 jenis mamalia yang hidup alami. Juga terdata lebih dari 100 jenis ampibi dan reftil yang hidup secara alami, termasuk jenis-jenis mamalia perairan. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

PENULIS: Lukman

Artikel Tetap Jalan meski Tanpa IKN, Lokomotif Ekonomi Hijau Kaltim Memimpin di Depan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.