KI Provinsi Kalimantan Timur menggelar FGD sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pemetaan kendala, evaluasi operasional PPID, dan penyusunan rekomendasi peningkatan layanan informasi di seluruh perangkat daerah.

Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Forum ini menjadi sarana evaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas layanan informasi serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pada kegiatan yang digelar di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, pada Jumat, 14 November 2025, KI Kaltim menegaskan pentingnya forum dialog terbuka guna mengidentifikasi hambatan nyata dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

Ketua KI Kaltim Tekankan Pentingnya Kejujuran dalam Mengungkap Kendala

Ketua KI Kaltim, Sencihan, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang penyampaian persoalan secara jujur dan objektif.

“Keterbukaan informasi adalah wajah pemerintah. Karena itu kita perlu melihat secara jujur apa saja hambatan di lapangan agar perbaikan yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.

Narasumber Soroti Kendala Teknis dan Kepatuhan OPD

Sebagai narasumber, Dr. Riswadi menekankan pentingnya keterbukaan perangkat daerah dalam menjelaskan kendala teknis yang menyebabkan OPD berstatus informatif, kurang informatif, atau tidak patuh. Ia juga menyoroti masih adanya pengelolaan website OPD yang belum optimal sebagai salah satu faktor rendahnya kualitas layanan informasi publik.

“Kita harapkan peserta bisa menjelaskan secara terbuka apa kendalanya, terutama mengapa masih ada OPD yang belum informatif atau tidak patuh,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KI Kaltim, Hajaturamsyah, memaparkan bahwa FGD ini berfungsi mengidentifikasi kondisi operasional PPID di masing-masing perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa komitmen, konsistensi, dan inovasi menjadi kunci utama agar PPID semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

FGD ini diikuti oleh 28 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran para peserta mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat transparansi, memperbaiki tata kelola informasi, serta mengoptimalkan kanal digital sebagai sarana pelayanan publik yang akuntabel dan mudah diakses masyarakat. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel KI Kaltim Ajak OPD Tingkatkan Efektivitas Layanan Informasi Publik melalui FGD Keterbukaan Informasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Disbun Kaltim terus mendorong penguatan komoditas kakao sebagai salah satu andalan perkebunan daerah. Melalui kegiatan FGD, Disbun Kaltim menggandeng berbagai pihak untuk merumuskan strategi bersama dalam meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan petani kakao di Bumi Etam.

Sebagai upaya untuk memperkuat daya saing komoditas kakao di Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengumpulan Data dan Informasi Terkait Program, Implementasi, serta Tantangan/Kendala Pengembangan Kakao di Kalimantan Timur”, bertempat di Ruang Rapat Hevea, Kantor Disbun Kaltim, pada Senin, 10 November 2025.

Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, lembaga riset, dan pelaku usaha untuk memperkuat rantai nilai komoditas kakao — mulai dari hulu (produksi) hingga hilir (pengolahan dan pemasaran).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kaltim yang diwakili oleh Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Asmirilda, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya keterpaduan kebijakan dan aksi nyata dalam membangun ekosistem kakao yang berkeadilan serta berpihak pada petani.

“FGD ini bertujuan mengumpulkan masukan dari kabupaten atau kota terkait permasalahan di lapangan, kebijakan yang sedang dikembangkan, serta langkah-langkah yang bisa diadaptasi untuk mendorong transformasi perdagangan kakao yang berkeadilan dan pro-petani,” ujar Asmirilda saat membuka kegiatan.

Ia juga menyampaikan harapannya agar forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih konkret.
“Kami berharap hasil FGD ini berlanjut pada aksi nyata untuk mewujudkan pengembangan kakao yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Paparan Ilmiah dari Lembaga Riset Nasional

FGD ini turut menghadirkan paparan mendalam mengenai riset dan kebijakan kakao nasional dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia serta Badan Riset dan Inovasi Perkebunan Nusantara.

Beberapa narasumber yang hadir antara lain:

• Sholahuddin Akbar, Peneliti Sosial Ekonomi sekaligus Kepala Divisi Jasa Konsultasi,
• Alvin Rizky Ramadhani, Peneliti Sosial Ekonomi Masyarakat, dan
• Broto Panji Waluyo, Pelaksana Teknis Laboratorium Tanaman Kakao.

Dalam pemaparannya, Alvin Rizky Ramadhani menjelaskan bahwa riset yang dilakukan pihaknya difokuskan untuk menggali langsung permasalahan yang dihadapi daerah.

“Kami ingin mendengar langsung dari pemerintah daerah dan pelaku lapangan agar strategi pengembangan kakao bisa tepat sasaran, realistis, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Langkah Nyata Menuju Kakao Berdaya Saing

Melalui FGD ini, Disbun Kaltim berharap kolaborasi lintas sektor dapat menjadi dasar penyusunan strategi pengembangan kakao yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi petani.
Hasil diskusi diharapkan menjadi bahan evaluasi serta rujukan dalam memperkuat kebijakan pengelolaan perkebunan kakao di Kalimantan Timur agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Disbun Kaltim Gelar FGD Strategis Untuk Perkuat Ekosistem Hulu-Hilir Kakao pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi Informasi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Badan Usaha Milik Negara dan lembaga vertikal.

Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion tentang Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang digelar di Ruang WIEK Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Selasa, 4 November 2025.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah instansi strategis, seperti Telkom, PLN, Bumiputera, Pupuk Kalimantan Timur, Inhutani, dan Pertamina Patra Niaga. Kehadiran berbagai badan publik tersebut disambut baik sebagai langkah memperkuat komitmen bersama terhadap keterbukaan informasi.

Ketua Komisi Informasi Kaltim, Sencihan menyebut masih banyak catatan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya dan berharap pertemuan ini menjadi awal perbaikan nyata. Ia juga mendorong peserta memanfaatkan forum untuk memperdalam pemahaman dan memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi di instansi masing-masing.

“Kita ingin kualitas layanan informasi publik semakin baik dan hasil evaluasi di tahun mendatang menunjukkan kemajuan yang signifikan,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Sencihan menekankan bahwa menjaga keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap badan publik.

“BUMN dan lembaga vertikal harus menjadi contoh dalam memberikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel,” tegasnya. (cht/pt/portalkaltim/sty)

Artikel KI Kaltim Dorong BUMN dan Lembaga Vertikal Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

BRIDA Kaltim menginisiasi diskusi ilmiah lintas sektor guna memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai fondasi kebijakan pembangunan IKN yang berkelanjutan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pemetaan Daya Dukung Wilayah untuk Identifikasi Dampak Spasial dari Perencanaan dan Pengembangan Ibu Kota Negara (IKN)”, Selasa, 1 Juli 2025, di Hotel Five Premier, Samarinda.

FGD ini menjadi langkah strategis BRIDA dalam mengkaji potensi, tantangan, serta risiko lingkungan yang muncul akibat pengembangan IKN Nusantara, khususnya di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Kegiatan ini menghadirkan akademisi, peneliti, serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Sekretaris BRIDA Kaltim, Charmarijaty, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu mitra strategis BRIDA adalah Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Kalimantan Selatan, mengingat Kalsel merupakan wilayah penyangga dengan peran penting dalam rantai pasok IKN.

“Pembangunan dan pengelolaan potensi daerah tak bisa dilakukan sendiri. BRIDA membuka kolaborasi luas, termasuk dengan Unlam, yang juga mendampingi kami dalam riset strategis seperti pemanfaatan ALKI II untuk pengembangan ekonomi,” ujar Charmarijaty.

Sementara itu, Ketua Tim Konsorsium Peneliti IKN dari Unlam, Rosalina Kumalawati, memaparkan kajian tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan calon ibu kota baru.

“Daya dukung mencerminkan kapasitas lingkungan dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup, sedangkan daya tampung menunjukkan batas kemampuan lingkungan dalam menerima limbah dan residu aktivitas manusia,” jelas Rosalina.

Ia mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota akan mendorong lonjakan populasi akibat perpindahan ASN dan arus migrasi besar-besaran, yang berpotensi memberi tekanan pada ekosistem lokal.

“Diperlukan kajian mendalam untuk memahami batas ekologis kawasan IKN agar pembangunan tetap lestari,” tegasnya.

FGD ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam merumuskan rekomendasi ilmiah yang mendukung kebijakan pembangunan IKN berbasis daya dukung dan daya tampung wilayah secara holistik. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk mengaudit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

FGD ini berlangsung di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa 23 April 2024 dengan narasumber Perekayasa Ahli Pertama Pusat Riset Sains Data dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Mochammad Fikri, Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN Zain Saifullah, Analis Proteksi Keamanan Siber BSSN Aris Munandar.

Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN, Zain Saifullah menjelaskan bahwa penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK.

Tujuan audit ini untuk menetapkan tingkat kesesuaian dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Kemudian, kebijakan internal terkait audit TIK diatur oleh Perpres SPBE dan Rencana Induk SPBE Nasional, yang dinaungi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo).

Standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur dan aplikasi ditetapkan oleh BRIN, sedangkan audit keamanan infrastruktur dan aplikasi ditetapkan oleh BSSN.

Peraturan dari BRIN terkait pelaksanaan audit infrastruktur dan aplikasi SPBE mencakup audit internal dan eksternal.

Kemudian, audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi khusus dilakukan oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah.

“Audit TIK SPBE ada dua yakni audit Internal dan Audit eksternal,”ujarnya.

Audit eksternal pelaksanaan audit infrastruktur SPBE IPPD dan audit aplikasi khusus menunjuk Lembaga Audit TIK (LATIK).

Pelaksanaan dilakukan paling lama 1 tahun setelah instasi pusat dan pemda melaksanakan audit secara internal.

“Dalam perjalanannya ternyata dibutuhkan audit internal dan ini dimotori oleh Menpan RB kemudian muncul di peraturan Kominfo bahwa perlu audit internal dan kemudian ditindaklanjuti oleh BRIN,”jelasnya. (rw)

Artikel Diskominfo Kaltim Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui FGD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Guna penguatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Komisi Informasi (KI) Kaltim akan menggelar lima kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi dalam tahun anggaran 2024 ini.

Rencananya, kegiatan awal akan dilaksanakan pada 6 Maret 2024 di Samarinda.

“Untuk pembuka, akan digelar FGD dengan tema pengelolaan website dalam kaitan keterbukaan informasi publik di badan publik,” kata Komisioner KI Kaltim bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) Indra Zakaria.

Audiens yang diundang adalah badan publik se-Kaltim. Di antaranya badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan usaha daerah (BLUD), instansi vertikal dan instansi di kabupaten kota.

“Untuk pembicara tentu dari Komisi Informasi Kaltim sendiri dan satu lagi dari pegiat keterbukaan informasi publik,” jelasnya.

Untuk kegiatan FGD kedua bertemakan bantuan kedinasan satu data dalam keterbukaan informasi publik. Kemudian FGD selanjutnya bertema penguatan keterbukaan informasi publik untuk badan publik se-Kaltim.

“Untuk ini tentu terkait dengan peraturan KI (Perki) Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) nomor 1 tahun 2021 dan hal terkait lainnya,” kata dia.

Kemudian pembahasan selanjutnya adalah FGD bertemakan Perki SLIP Desa. “Sosialisasi dan FGD tentang Perki SLIP Desa ini juga sangat penting. Untuk diketahui, pemerintahan desa juga badan publik yang punya kewajiban dalam hal keterbukaan informasi publik,” katanya.

Apalagi keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa ini juga ada kaitannya dengan penilaian atau apresiasi keterbukaan informasi publik kepada desa se-Indonesia, oleh Komisi Informasi Pusat yang bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Bappenas.

“Kami berharap desa-desa di Kaltim terus patuh dan meningkatkan keterbukaan informasi publik-nya,” lanjut Indra.

Terakhir adalah sosialisasi dan FGD terkait elektoronik monitoring dan evaluasi (emonev) badan publik se-Kaltim.

“Kegiatan sosialisasi untuk badan publik ini sudah menjadi hal rutin, dimana maksud dan tujuannya adalah mensosialisasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan publik se-Kaltim,” lanjut dia.

Sebagai inforasi, kegatan emonev ini sudah dilaksanakan tiga kali dan tahun 2024 ini adalah kali keempat dilaksanakan.

Rencananya ada kategori badan publik yang akan dimonitor dan dievaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publiknya. (rw)

Artikel Komisi Informasi Kaltim Gelar FGD untuk Perkuat Keterbukaan Informasi Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

12 instansi vertikal melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait penyelenggaran Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur (DPMPTSP Kutim) berlangsung di Hotel Royal Victoria, Jumat, 24 November 2023.

Kesepakatan kerjasama ini di tandatangani oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman bersama pimpinan instansi vertikal di lingkungan Kabupaten Kutai Timur.

Selain penandatangan MOU tentang kesepakatan MPP bersama instansi vertikal. Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman juga dirangkai dengan Forum Group Discussion (FGD).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB).

Nampak pula hadir dalam kegiatan  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Poniso Suryo Renggono, Kadis dpmptsp Kutim Teguh Budi Santoso, berikut  50 Perwakilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai Inspektur Inspektorat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, hingga Kepala Kantor Kementrian Agama.

Berikut 12 instansi vertikal  yang melakukan MOU dengan Pemkab Kutim untuk MPP :

1. Kejaksaan Negeri Sangatta

2. Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Timur

3. Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda

4. Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Sangatta

5. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sangatta

6. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur

7. PERUMDA Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur

8. SAMSAT Kabupaten Kutai Timur

9. BPJS Kesehatan

10. BPJS Keternagakerjaan

11. Kantor Pos

12. Bank Kaltimtara

ADVERTORIAL DISKOMINFO PERSTIK KUTAI TIMUR

Artikel 12 Instansi Vertikal Lakukan MoU dengan Pemkab Kutim Terkait MPP pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.