Pada Sabtu, 24 Februari 2024 kemarin, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual menggelar jumpa pers di Kantor LBH Samarinda. Mereka mengangkat kasus dugaan kekerasan seksual seorang mahasiswa sekaligus penulis berinisial AP (24). Yang berdasar penelusuran, telah memakan korban sebanyak 10 orang (6 yang melapor).

Koalisi tersebut juga mempertanyakan kinerja Satgas PPKS Unmul. Karena sejak menangani kasus ini pada 2 Oktober 2023. Sampai sekarang belum ada perkembangan signifikan. PPKS Unmul juga dianggap tidak bekerja profesional dan tidak sesuai SOP. Setelah konferensi pers itu, kasusnya kembali menjadi hangat.

Komentar Rektor Unmul

Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Abdunnur menjelaskan, pihaknya tidak mentolerir segala bentuk kekerasan seksual di lingkup kampus. Soal mekanisme penyelesaian kasusnya. Diserahkan kepada Satgas PPKS Unmul yang akan bekerja sesuai dengan peraturan menteri tentang pengendalian dan pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual.

“Sehingga kita akan menindaklanjuti atau ada pelaporan jika ada pelecehan seksual tersebut dan diproses melalui tim Satgas PPKS Unmul sesuai SOP,” ungkap Abdunnur, Selasa.

Lanjutnya, Unmul tentunya akan melakukan mediasi, investigasi, dan rekomendasi. Agar proses belajar mengajar tidak terganggu.

“Hasil rekomendasi dari investigasi tim PPKS tentu kami akan tindak lanjuti, baik secara internal hukuman akademik.”

“Kita ajukan juga ke Kementrian, sehingga keputusan finalnya akan dikeluarkan oleh Kementrian baik status akademik mahasiswa yang terlapor,” sambungnya.

Melihat kejinya sikap yang dilakukan oleh pelaku kepada sepuluh orang korban. Banyak pihak yang meminta agar tersangka berinisial AP ini untuk di-Drop Out (DO) dari kampus ternama di Kaltim ini. Namun, Abdunuur mengatakan dirinya tidak bisa langsung gegabah mengeluarkan AP.

“Kita tentu harus mendengarkan verifikasi baik pelapor dan terlapor. Tentu mediasi untuk pendekatan secara persuasif. Kita benar-bener mengambil sikap itu berdasarkan fakta dari beberapa pihak termasuk mengkonfrontasi baik dari pelapor maupun terlapor,” jelasnya.

Abdunuur juga mengatakan setelah kasus ini menjadi alarm bagi Unmul. Untuk lebih memperketat pengawasan tindakan pelecehan seksual di internal kampus.

“Peluang terjadinya kekerasan pelecehan seksual itu (harus dicegah), sehingga perlu ada monitoring. Tentu kita tidak bisa melakukan sanksi sebelum kita mendapatkan bukti. Kita harus independen,” ucapnya.

Terakhir, ia mengimbau kepada seluruh mahasiswa ya agar berhati-hati dan tidak terjerat kasus kekerasan seksual.

“Kejadian karena niat pelakunya dan ada kesempatan yang memberikan peluang. Dan ini menjadi warning. Seperti kegiatan jangan juga sampai malam. Bagi wanita dan juga pria perlu membatasi diri dan menjaga pergaulan,” pungkasnya. (dmy/fth)

Artikel Kasusnya Kembali Ramai, Rektor Unmul Angkat Suara tentang Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswanya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual mewadahi beberapa kelompok maupun individual yang konsen pada pendampingan kasus kekerasan seksual di Kaltim. Yakni LBH Samarinda, Savrinadeya Support-Group, dan Akademisi Universitas Mulawarman.

Pada hari Sabtu, 24 Februari 2024, di Kantor LBH Samarinda, Jalan Gitar. Mereka menggelar konferensi pers. Mengupas soal kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus Unmul.

Perwakilan Savrinadeya Support-Group, Erick mengungkapkan, mereka turut mendampingi kasus yang terduga pelakunya adalah AP, berusia 24 tahun, mahasiswa Unmul angkatan 2019. Sejak September 2023 lalu.

“Dalam hasil pendampingan korban, kasus ini melibatkan seorang mahasiswa Unmul, AP (24), yang terlibat dalam komunitas sastra dan seni di Samarinda,” ungkapnya.

“Untuk semua korban yang sudah melapor, kami melakukan pendampingan psikologis untuk pencegahan traumatis pasca kejadian tindak kekerasan seksual,” tambahnya.

Dalam kasus ini, AP diduga melakukan kekerasan seksual ke 10 diduga korban, dengan modus bermacam-macam. Dari 10 itu, baru 6 yang bersedia melapor. Sisanya enggan berurusan lebih jauh, diduga karena faktor traumatis.

Karena kejadian melibatkan mahasiswa Unmul, pendampingan kasus ini pun diserahkan ke Satgas PPKS Unmul sejak 2 Oktober 2023. Namun kata Erick, selama hampir 4 bulan ini, progresnya sangat lamban. Bahkan mereka mendapati laporan bahwa proses pendampingan korban yang dilakukan PPKS tidak profesional dan tidak sesuai SOP. Seperti, guyonan anggota PPKS yang menanyakan, “Sakit gak? Kalau sakit, berarti AP tidak jago.”

Minta PPKS Gercep

Yang menjadi keluhan utama koalisi tersebut adalah bahwa penanganan kasus berjalan sangat lamban. Dengan alasan administrasi kampus yang berkepanjangan.

“Kami menekankan bahwa penanganan kasus tidak boleh terbatas pada aspek administratif saja, tetapi juga harus secara hukum yang berlaku,” tegas Erick.

Seyogyanya, kasus ini harus ditangani dengan cepat. Mempertimbangkan kondisi para korban. Keterlibatan penuh semua komponen kampus, terutama akademisi dan mahasiswa, dipandang penting dalam menangani kasus ini. Meskipun langkah-langkah administratif telah diambil, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual tetap menunggu keputusan dari Satgas PPKS dan bersiap untuk melaporkan ke pihak kepolisian guna mencapai keadilan bagi para korban.

Keterangan lebih lengkap dapat disaksikan melalui tautan berikut:

Kaltim Faktual akan segera mengonfirmasi ini kepada Satgas PPKS Unmul. (gig/fth)

Artikel Kasus Dugaan Kekerasan Seksual AP Jalan di Tempat, Sejumlah Aktivis Pertanyakan Kinerja Satgas PPKS Unmul pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.