Penyakit malaria masih menjadi permasalahan serius dalam kesehatan masyarakat. Penyakit menular ini memiliki dampak yang merugikan terhadap kualitas sumber daya manusia.

Penyakit malaria ini juga dapat menimbulkan masalah lainnya, seperti permasalahan sosial dan ekonomi, bahkan mengancam ketahanan nasional.

Kejadian penyakit malaria juga menjadi ancaman di Kalimantan Timur (Kaltim). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan percepatan pengendalian secara terpadu yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Upaya yang dilakukan harus terintegrasi, terstruktur, dan berkesinambungan.

Dr Jaya Mualimin, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus malaria di Kaltim terjadi pada pekerja di sektor kehutanan dan perkebunan.

Hal ini mencakup pekerja yang berhubungan langsung dengan aktivitas kehutanan seperti perambah hutan, pekerja reboisasi, dan petani hutan. Serta yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kehutanan seperti supir, keluarga pekerja, dan pelaku usaha.

“Kedatangan pekerja dari wilayah endemis malaria ke Kalimantan Timur dan minimnya upaya pencegahan dari masyarakat juga meningkatkan kasus malaria di daerah kita,” ungkap dr Jaya Mualimin saat membuka Rapat Pembahasan Draft Pergub tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Provinsi Kaltim padahari Selasa, 18 Juli 2023.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kaltim sedang menyusun draft Peraturan Gubernur (Pergub) terkait percepatan eliminasi malaria di Kalimantan Timur.

Harapannya, Pergub ini dapat menjadi regulasi yang memperkuat upaya percepatan eliminasi malaria di Kaltim. Sesuai dengan target nasional, yaitu Indonesia Bebas Malaria pada tahun 2030.

Upaya regulasi di tingkat provinsi terkait percepatan eliminasi malaria, telah dimulai sejak 2019 melalui Kesepakatan Bersama Gubernur dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur Tahun 2019.

Puncak dari upaya ini adalah Komitmen Bersama Gubernur dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur mengenai percepatan eliminasi malaria yang dilakukan dalam acara Puncak Hari Malaria Sedunia Tahun 2023.

Rapat Pembahasan Draft Pergub tentang Percepatan Eliminasi Malaria Provinsi Kaltim pada hari Selasa, 18 Juli 2023 diadakan di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim.

Rapat tersebut dipandu oleh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kaltim, Setyo Budi Basuki serta Kasi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) dr Ivan Hariyadi Hardjo Widjojo. (RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Dinkes Upayakan Percepatan Eliminasi Malaria di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kondisi malaria di Kaltim rupanya masih cukup tinggi. Karenanya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim menyelenggarakan pertemuan dalam rangka Koordinasi Pengendalian Malaria di Provinsi Kaltim tahun 2022, Senin (19/9/2022) bertempat di Ruang Rapat Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim.

“Ini menjadi catatan Penting bagi kita semua. Kita harus terus berupaya menangani kondisi saat ini dan mengantisipasi situasi kedepannya di seluruh wilayah di Kaltim,“ kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim Andi Muhammad Ishak saat membuka resmi kegiatan Mid Term Review (MTR) tersebut.

Dijelaskan, penyakit malaria bukan hanya berdampak masalah kesehatan. Tetapi mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kita semua menyadari bahwa malaria menjadi ancaman masyarakat. Semua golongan usia berpeluang terjangkit, terutama anak-anak yang paling rentan. Ini harus jadi perhatian kita,” terang Andi.

Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Kaltim dr Setyo Budi Basuki memaparkan, kajian tengah waktu ini seiring dengan hasil laporan penanggulangan penyakit malaria.

Diterangkan, pengendalian malaria sudah dilakukan sejak lama. Pada tahun 2014, Kaltim dalam hal ini Samarinda, Balikpapan dan Bontang sudah menerima sertifikat bebas Malaria. Sayang, seiring perkembangannya di tahun 2021 hanya 1 Kabupaten Kota di Kaltim yang mendapatkan sertifikat Bebas Malaria yaitu Kutai Kartanegara (Kukar).

Lalu pada 2022, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tengah berproses dan mendapat pendampingan dalam rangka meraih sertifikat tersebut.

Kata Basuki, berbagai wilayah lain masih menemui tantangan pengendalian malaria. Pasalnya beberapa daerah membuka lahan baru sehingga menyebabkan outbreak atau kejadian luar biasa (KLB) di wilayah setempat.

“Pembukaan Lahan Baru di sejumlah tempat menyebabkan Outbreak. Inilah salah satu hal yang harus menjadi fokus pada pertemuan kali ini. Sebab, Penanggulangan Penyakit Malaria ini harus melibatkan semua pihak,” paparnya.

Basuki menegaskan, butuh peran aktif seluruh partisipan dalam pertemuan supaya didapatkan gambaran terkait perkembangan program penanggulangan Malaria dalam rangka percepatan eliminasi malaria. Yaitu berupa rekomendasi pada penguatan program yang sedang dijalankan yakni National Strategy Plan Malaria tahun 2020-2024.

“Dengan adanya rekomendasi yang diberikan baik dari narasumber maupun peserta kegiatan diharapkan dapat memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan program. Serta, mudah-mudahan untuk wilayah Kabupaten/Kota yang lain dapat segera menyusul Bebas Malaria,” sambungnya. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

Artikel Kasus Malaria di Kaltim Masih Tinggi, Dinas Kesehatan Percepat Upaya Eliminasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tim kerja penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI dr Hellen Dewi Prameswari mengatakan sudah menyusun proyeksi dari annual parasite incidence (API) dan untuk PPU. Pada saat ini kondisinya adalah endimisitasnya tinggi.

Karena itu, diharapkan tahun 2023 secara proyeksi dari zona merah bergeser ke kuning.

“Untuk merealisasikan dari zona merah ke kuning kasus malaria, tentunya diperlukan dukungan dan komitmen semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah, juga peran dan partisipasi perusahaan dalam melakukan pencegahan dan pengendalian Penyakit Malaria,” kata Hellen, Senin (4/7/2022).

Dia menambahkan, kasus-kasus malaria yang terjadi PPU adalah muara kasus. Di mana sebenarnya kasus malarianya berasal dari kabupaten yang bersebelahan atau lintas batas dengan PPU.

“Kami harapkan kasus malaria di PPU bisa cepat turun, apalagi kabupaten ini merupakan wilayah Ibu Kota Nusantara. Upaya-upaya pencegahan dan pengendalian harus terus dilakukan ditingkat kabupaten hingga provinsi,” benernya.

“Sebab kasus malaria bukan masalah provinsi saja, tetapi nasional yang harus diselesaikan secara bersama-sama,” sambung Hellen.

Hellen juga mengapresiasi Pemprov Kaltim yang telah membuat kesepakatan dan komitmen dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (eliminasi) kasus malaria.

Dengan harapan kesepakatan bisa dijalankan. Karena untuk mencapai apa yang ditargetkan, lanjutnya harus ada komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.

“Adanya kesepakatan, artinya kan sudah ada komitmen bersama, kita tunggu saja dari komitmen di tingkat kepala daerah dalam menindaklanjutinya,” sebut Hellen.

“Apalagi kalau ada peraturan gubernur dan lainnya dalam mendukung percepatan pengendalian kasus malaria di PPU bahkan Kaltim,” tandasnya. (redaksi)

Artikel Kasus Malaria di PPU Diharapkan Turun dari Zona Merah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.