Kasus Malaria di Kaltim Masih Tinggi, Dinas Kesehatan Percepat Upaya Eliminasi

Kondisi malaria di Kaltim rupanya masih cukup tinggi. Karenanya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim menyelenggarakan pertemuan dalam rangka Koordinasi Pengendalian Malaria di Provinsi Kaltim tahun 2022, Senin (19/9/2022) bertempat di Ruang Rapat Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim.

“Ini menjadi catatan Penting bagi kita semua. Kita harus terus berupaya menangani kondisi saat ini dan mengantisipasi situasi kedepannya di seluruh wilayah di Kaltim,“ kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim Andi Muhammad Ishak saat membuka resmi kegiatan Mid Term Review (MTR) tersebut.

Dijelaskan, penyakit malaria bukan hanya berdampak masalah kesehatan. Tetapi mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kita semua menyadari bahwa malaria menjadi ancaman masyarakat. Semua golongan usia berpeluang terjangkit, terutama anak-anak yang paling rentan. Ini harus jadi perhatian kita,” terang Andi.

Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Kaltim dr Setyo Budi Basuki memaparkan, kajian tengah waktu ini seiring dengan hasil laporan penanggulangan penyakit malaria.

Diterangkan, pengendalian malaria sudah dilakukan sejak lama. Pada tahun 2014, Kaltim dalam hal ini Samarinda, Balikpapan dan Bontang sudah menerima sertifikat bebas Malaria. Sayang, seiring perkembangannya di tahun 2021 hanya 1 Kabupaten Kota di Kaltim yang mendapatkan sertifikat Bebas Malaria yaitu Kutai Kartanegara (Kukar).

Lalu pada 2022, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tengah berproses dan mendapat pendampingan dalam rangka meraih sertifikat tersebut.

Kata Basuki, berbagai wilayah lain masih menemui tantangan pengendalian malaria. Pasalnya beberapa daerah membuka lahan baru sehingga menyebabkan outbreak atau kejadian luar biasa (KLB) di wilayah setempat.

“Pembukaan Lahan Baru di sejumlah tempat menyebabkan Outbreak. Inilah salah satu hal yang harus menjadi fokus pada pertemuan kali ini. Sebab, Penanggulangan Penyakit Malaria ini harus melibatkan semua pihak,” paparnya.

Basuki menegaskan, butuh peran aktif seluruh partisipan dalam pertemuan supaya didapatkan gambaran terkait perkembangan program penanggulangan Malaria dalam rangka percepatan eliminasi malaria. Yaitu berupa rekomendasi pada penguatan program yang sedang dijalankan yakni National Strategy Plan Malaria tahun 2020-2024.

“Dengan adanya rekomendasi yang diberikan baik dari narasumber maupun peserta kegiatan diharapkan dapat memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan program. Serta, mudah-mudahan untuk wilayah Kabupaten/Kota yang lain dapat segera menyusul Bebas Malaria,” sambungnya. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)