Insiden ini terjadi usai acara penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemprov Kaltim dan sebuah yayasan lingkungan hidup di Kantor Gubernur. Salah satu wartawan berinisial MF sempat melontarkan pertanyaan soal ketidakhadiran Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda dalam rapat paripurna DPRD Kaltim yang berlangsung pada hari yang sama.

Namun sebelum Gubernur sempat merespons, Senja langsung mencoba menghentikan sesi tanya jawab.

“Sudah selesai, sudah selesai, mas… mas… mas,” ucapnya sambil mendekati wartawan. Ia juga mengulang kata “cukup, cukup” dan “stop, stop” agar wawancara dihentikan.

Senja juga terdengar mengucapkan, “Tandai ini, panggil,” kepada salah seorang rekannya.

Di tengah interupsi tersebut, Gubernur justru menjawab pertanyaan wartawan dengan santai. Pria nomor satu di Kaltim tersebut menjelaskan informasi penting terkait dua isu strategis. Pertama, soal alasannya tidak bisa menghadiri rapat paripurna dan sinergitas dengan DPRD.

Kedua, Gubernur meluruskan bahwa Perusda tidak menggantikan koperasi merah putih. Justru, Perusda akan menjembatani dan memfasilitasi agar koperasi yang berada di daerah terdampak, harus diprioritaskan.

Usai wawancara, Senja mendatangi wartawan MF dan mempertanyakan asal medianya. Ia menyampaikan bahwa pertanyaan yang dilontarkan wartawan seharusnya hanya terkait agenda resmi acara.

“Mas dari media mana? Kami minta wawancara hanya soal agenda tadi,” ujar Senja.

Tindakan tersebut memicu reaksi dari jurnalis lain yang turut meliput. Irwan, wartawan Arusbawah.co, menyayangkan sikap tersebut yang dinilainya sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers.

“Kalau memang tidak ingin menjawab pertanyaan, tinggal bilang saja secara baik. Jangan dihalangi. Ini justru seperti merendahkan profesi jurnalis,” kata Irwan.

Ia mengungkapkan, suasana yang tak nyaman seperti itu kerap terjadi ketika jurnalis ingin menggali informasi di luar agenda seremonial, dan kerap berujung pada tekanan psikologis.

“Akhirnya kami jadi ragu untuk bertanya, karena takut akan direspons tidak profesional seperti tadi.”

Dinilai Langgar UU Pers

Dugaan intervensi terhadap kerja jurnalistik ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 Ayat 3, yang menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Kasus ini menjadi sorotan, karena mencederai prinsip keterbukaan informasi publik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik dan lingkarannya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Gubernur terkait kejadian tersebut. (chanz/sty)

Artikel Gubernur Santai Jawab, Ajudan Justru Ngegas Stop Wawancara: Diduga Halangi Kebebasan Pers pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam interupsinya, Syahariah menyampaikan kekecewaannya secara lantang. Ia menilai absennya kepala daerah dalam rapat paripurna—terutama yang membahas Peraturan Daerah (Perda) hasil Panitia Khusus (Pansus) terkait pendidikan, perlindungan anak, dan lingkungan—bukan hal yang patut disepelekan.

“Kenapa saya berinterupsi keras? Karena menurut catatan saya, ini sudah beberapa kali terjadi,” ujar Syahariah, Senin, 21 Juli 2025.

Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak menolak kehadiran Staf Ahli Gubernur sebagai perwakilan, namun menegaskan pentingnya kehadiran pejabat eselon tinggi, mengingat pembahasan menyangkut kepentingan rakyat di sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim.

“Maka saya minta ke depan, jika kepala daerah tidak bisa hadir, diinstruksikan wakilnya. Kalau wakil tidak bisa, setidaknya Sekda yang hadir,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Menurutnya, rapat paripurna bukanlah kegiatan rutin yang bisa diabaikan, karena setiap agenda membawa dampak langsung terhadap masyarakat.

“Makanya saya minta, jika memungkinkan, jangan diwakilkan. Kalaupun sangat mendesak, mengingat sekarang ini para menteri juga sering keluar masuk Kaltim, setidaknya Gubernur hadir. Jika tidak, wakil atau Sekdanya yang hadir,” tambahnya.

Syahariah juga menyebut kehadiran pimpinan daerah memberi semangat tersendiri dalam ruang rapat.

“Ibaratnya, kalau kepala daerah hadir, semangatnya beda. Anggota DPR juga ikut semangat. Tadi saya lihat banyak kepala dinas juga tidak hadir, semuanya diwakilkan,” ungkapnya.

Ia mendesak agar kebiasaan seperti ini dihentikan dan tidak dilanjutkan di periode pemerintahan saat ini.

“Jangan kebiasaan yang tidak baik itu selalu dilestarikan,” tegasnya lagi.

Tegaskan Tidak Ada Konflik Pribadi

Menanggapi pertanyaan soal hubungannya dengan Gubernur Kaltim—yang berasal dari partai yang sama (Golkar) dan dikabarkan memiliki hubungan keluarga—Syahariah menepis adanya motif politik atau konflik pribadi di balik interupsinya.

“Tidak ada konflik. Saya hanya berbicara tentang kebiasaan. Kebiasaan yang tidak baik di DPRD Provinsi yang kemarin-kemarin itu, kalau bisa diperbaiki periode ini dan ke depannya,” ujarnya.

Ia menilai ketidakhadiran pejabat tinggi daerah tanpa alasan yang jelas menunjukkan ketidaksungguhan dalam menjalankan tanggung jawab.

“Kalau memang Gubernur tidak bisa hadir, diwakilkan wakilnya. Kalau tidak bisa, Sekdanya. Kalaupun terpaksa diwakili Staf Ahli, tolong diinformasikan alasannya.”

Syahariah menekankan pentingnya komunikasi formal jika memang ada halangan untuk hadir.

“Itu enak kan? Jadi paham, oh beliau tidak hadir karena ada urusan tertentu. Jadi paham, oh mereka tidak hadir mungkin juga karena urusan untuk kepentingan rakyat Kaltim,” pungkasnya. (chanz/sty)

Artikel Syahariah Mas’ud Kecam Kebiasaan Absen Gubernur: “Rapat Paripurna Bukan untuk Diwakilkan Staf Ahli!” pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud di Golkar Kaltim. Ia juga menyampaikan sejumlah arahan strategis partai, sekaligus membawa kabar gembira terkait proyek besar investasi energi di Kaltim.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, hadir dan memberikan sambutan kunci dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu, 19 Juli 2025. Acara ini turut dihadiri pimpinan daerah dan kader dari berbagai kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Bahlil memberikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim.

“Saya sangat mengapresiasi prestasi yang telah ditorehkan oleh Pak Rudy dan seluruh pengurus,” ungkap Bahlil, menyoroti keberhasilan Golkar Kaltim dalam memenangkan Pilkada dan Pileg.

Dengan nada bercanda, ia menyebut kepemimpinan Rudy begitu kuat hingga dirinya merasa lega karena Rudy tidak berkiprah di Jakarta.

“Untung saja beliau tidak di Jakarta. Tuhan itu adil,” ucapnya, disambut tawa kader dan undangan.

Ia juga menyinggung hubungan harmonis antarpartai dalam koalisi, termasuk menyebut Wakil Gubernur dari Partai Gerindra sebagai “satu rumah beda kamar”.

Konsolidasi dan Regenerasi Jadi Kunci Kemenangan

Dalam arahannya, Bahlil menekankan pentingnya konsolidasi internal menyeluruh, mulai dari DPD hingga pengurus di tingkat desa.

“Kunci ke depan partai Golkar kalau ingin kursinya naik adalah konsolidasi. Cek betul pengurus kecamatan, jangan hanya papan nama. Cek betul pengurus Golkar di desa,” tegasnya.

Ia mendorong agar Musda di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan segera digelar pasca terpilihnya kepengurusan baru DPD.

Bahlil juga menekankan pentingnya menarik simpati pemilih muda, mengingat 72% pemilih pada 2029 diperkirakan berada di rentang usia 17–50 tahun.

“Tidak akan ada satu partai yang bisa survive ke depan kalau tidak bisa merebut hati anak muda,” jelasnya.

Pendekatan digital, media sosial, dan kerja sama dengan organisasi kepemudaan seperti KNPI dan Cipayung menjadi bagian dari strategi tersebut.

“Hadiah” Energi untuk Kaltim dan Prioritas Daerah

Dalam forum tersebut, Bahlil menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menghadapi tantangan global dan perang tarif.

Ia juga mengumumkan bahwa Kaltim akan mendapatkan “hadiah” berupa investasi energi senilai lebih dari USD 10 miliar (sekitar Rp 160 triliun) yang ditargetkan mulai produksi pada 2027/2028.

“Kita akan meminta agar menyerahkan sebagian bagi hasilnya kepada Pemda Kalimantan Timur,” tegas Bahlil.

Lebih lanjut, ia berkomitmen agar proyek strategis energi di Kaltim juga melibatkan putra daerah, termasuk dalam pengelolaan proyek PKN (Proyek Kepentingan Nasional).

“Kita harus serahkan kepada daerah, jadikan daerah menjadi tuan di negeri sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyinggung revisi UU Minerba yang akan memprioritaskan UMKM dan koperasi lokal dalam perizinan, serta rencana pembangunan pabrik etanol di Kaltim sebagai bagian dari strategi hilirisasi energi nasional.

Target Kursi Golkar di 2029

Menutup sambutannya, Bahlil menegaskan bahwa Golkar menargetkan kenaikan jumlah kursi DPR RI dari Kaltim, yang saat ini berjumlah tiga.

“Harapan saya, di Kalimantan Timur ke depan kursi harus tambah menjadi lebih dari tiga,” pungkasnya.

Ia meyakini di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur, Kaltim bisa menjadi provinsi percontohan bagi kemenangan Golkar secara nasional. (chanz/sty)

Artikel Bahlil Puji Kepemimpinan Rudy Mas’ud, Bawa Hadiah Energi Rp160 T untuk Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Rudy Mas’ud resmi mengajukan formulir dan dokumen persyaratan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur periode 2025–2030. Pengajuan dokumen dilakukan oleh tim pendukungnya di Kantor DPD Golkar Kaltim, Senin, 7 Juli 2025 siang.

Andi Satya Adi Saputra, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus Anggota Fraksi Golkar yang memimpin tim pendamping, menyampaikan bahwa seluruh dokumen telah lengkap sesuai persyaratan.

“Alhamdulillah, dokumen persyaratan untuk bakal calon Ketua DPD I Golkar Kaltim, Bapak Rudy Mas’ud, telah kami serahkan secara resmi kepada panitia SC Musda ke-11,” ujar Andi Satya mewakili Rudy Mas’ud yang berhalangan hadir karena kesibukan.

Andi Satya menyatakan keyakinannya bahwa dokumen akan lolos verifikasi. Ia juga menyoroti kinerja kepemimpinan Rudy Mas’ud pada periode sebelumnya, yang ditandai peningkatan signifikan perolehan suara Partai Golkar di Kaltim.

“Pada Pemilu 2019, Golkar meraih 12 kursi DPRD Provinsi atau sekitar 350.000 suara. Di 2024, naik menjadi 15 kursi dengan 520.000 suara. Artinya, ada peningkatan 47% suara dan tiga kursi tambahan,” paparnya.

Ia menambahkan, keberhasilan membawa kemenangan Golkar pada Pilkada Gubernur Kaltim juga menjadi prestasi penting. Dukungan internal partai dinilai sangat solid.

“Surat dukungan telah kami kumpulkan dari hampir seluruh DPD II Golkar se-Kaltim. Ini menunjukkan bukan karena kekurangan figur, tetapi semua tokoh memilih bersatu mendukung Bapak Rudy Mas’ud,” tegas Andi Satya menanggapi pertanyaan media.

Ia juga menyebut indikasi kesepakatan internal ditunjukkan dengan hanya satu calon yang mengambil formulir hingga batas waktu pengembalian, 6 Juli kemarin, membuka peluang terpilih secara aklamasi.

Pernyataan soliditas ditegaskan kembali oleh Hendra, Ketua DPD II Partai Golkar Samarinda.

“Kami, kader Partai Golkar Kaltim, berkomitmen penuh dan meminta Bapak Rudy Mas’ud untuk kembali memimpin. Dukungan tertulis telah diberikan oleh seluruh 10 DPD II kabupaten/kota, ormas sayap, dan Dewan Pertimbangan,” jelas Hendra.

Ia merujuk pada Juklak 02 Tahun 2025 DPP Partai Golkar yang mengatur mekanisme pencalonan.

“Kami yakin 100% Bapak Rudy adalah kader terbaik untuk memimpin Golkar Kaltim lima tahun ke depan,” pungkas Hendra.

Dokumen yang telah diterima panitia SC Musda kini menunggu proses verifikasi sebagai tahapan menuju Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golkar Kaltim. (chanz/sty)

Artikel Rudy Mas’ud Ajukan Dokumen Pencalonan Ketua DPD Golkar Kaltim, Dukungan Solid Diklaim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kalimantan Timur, H Rudy Mas’ud, menegaskan arah baru pembangunan daerah dengan visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” dalam Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Senin 5 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Rudy menyoroti penurunan kontribusi Kaltim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dari 4,81% pada 2022 menjadi 3,90% di tahun 2024 berdasarkan data BPS. Penurunan ini disebutnya sebagai “alarm” yang harus dijawab dengan kerja nyata dan inovasi kebijakan.

“Kaltim harus bangkit dan memanfaatkan posisinya yang strategis, berdampingan langsung dengan IKN serta berada di jalur perdagangan ALKI II. Potensi kita untuk bangkit sangat besar,” tegasnya.

Transformasi dari Tambang ke Ekonomi Hijau

Rudy menekankan bahwa Kaltim tidak bisa terus-menerus bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan seperti batu bara dan migas. Sebagai gantinya, ia mendorong transformasi ekonomi berbasis hilirisasi industri, investasi di sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.

“Kita harus dorong pertumbuhan yang inklusif. Tidak hanya terasa di kota, tapi juga sampai ke desa-desa dan kelompok masyarakat kecil,” katanya.

Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim menempati peringkat keempat nasional, Rudy menyebut tantangan di sektor pendidikan dan kesehatan masih nyata. Oleh karena itu, penguatan SDM menjadi prioritas utama.

“Kita ingin anak-anak bisa sekolah hingga kuliah tanpa kendala biaya. Kita ingin masyarakat tidak takut berobat karena tak mampu. Semua ini bagian dari transformasi sosial menuju kesejahteraan yang merata,” ujarnya.

Menuju Generasi Emas 2045

Visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” diusung sebagai kontribusi Kaltim dalam menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Menurut Rudy, pembangunan tidak semata soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing global, dan berakhlak.

“Kami ingin pembangunan menyentuh hati rakyat. Kami ingin menciptakan generasi emas Kaltim yang sehat, cerdas, dan produktif,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Bapak Harum ini.

Rudy menyatakan dokumen RPJMD dan RKPD masih akan terus disempurnakan melalui masukan dari berbagai pihak. Ia mengajak DPRD, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyukseskan visi besar ini.

“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan. Ini titik tolak sejarah. Mari kita satukan langkah menuju Kaltim yang sukses dan menjadi panutan pembangunan nasional,” tutupnya. (Cht/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Gubernur Rudy Mas’ud: Kaltim Siap Bangkit Jadi Motor Pertumbuhan Timur Indonesia pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah mengikuti agenda retreat di Magelang beberapa waktu lalu sebagai kepala daerah baru, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud ingin menerapkan agenda serupa di lingkungan Pemerintah Provinsi. Sasarannya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bagi Rudy, retreat tersebut sebagai pembinaan kepemimpinan bagi kepala dinas, badan, ataupun lembaga. Untuk memastikan setiap OPD memahami arah kebijakan dan visi misi kepemimpinan Rudy dan Seno. Meningkatkan sinergitas sebagai kunci keberhasilan program.

Rencananya retreat akan dilaksanakan setelah Idulfitri. Namun untuk konsep, masih dalam pembahasan. Rudy mengaku, dirinya memang terinspirasi dari proses retreat yang telah dilaluinya. Ia mendapatkan banyak pelajaran berharga.

DPRD Kaltim Mendukung

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menyebut kegiatan retreat tersebut memang diperlukan sebagai langkah awal pada masa kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Agar seluruh OPD di pemprov bisa sinkron.

“Memang perlu ada proses upaya peningkatan sumber daya aparatur di provinsi. Saya pikir itu penting.”

“Kemudian bagaimana menyamakan persepsi visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Jadi sah-sah saja kalau ada retreat,” katanya belum lama ini.

Berkaitan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, Salehuddin menilai agenda itu tidak berdampak signifikan. Soal anggaran, masih bisa diatur. Mengingat retreat memang kegiatan yang cukup penting.

“Kita sudah melakukan efisiensi tapi saya rasa (retreat) tidak terlalu signifikan. Misalnya seminggu. Saya sih sepakat adanya reorientasi terhadap visi misi gubernur kemudian bagaimana sinergitas dibangun,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Rudy Mas’ud Ingin Retreat Kepala OPD Pemprov Kaltim, DPRD Sebut Agenda itu Memang Perlu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, resmi memulai masa jabatan mereka setelah pelantikan pada 20 Februari 2025. Usai agenda seremoni, termasuk retreat selama delapan hari di Magelang, keduanya kembali ke Kaltim pada 28 Februari 2025 melalui Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan.

Memasuki hari pertama kerja pada Senin, 3 Maret 2025, agenda dimulai dengan Safari Ramadan saat subuh, prosesi Tepung Tawar di pagi hari, lalu berlanjut menghadiri Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kaltim di Gedung DPRD Kaltim, Karang Paci.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengapresiasi kinerja Pj Gubernur sebelumnya, Akmal Malik, atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat. Ia juga mengajak gubernur dan wakil gubernur baru untuk bersinergi membangun Kaltim.

“Kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur bisa bekerja optimal dan penuh tanggung jawab, serta bersinergi dengan DPRD untuk menjadikan Kalimantan Timur lebih baik,” ujarnya.

Pidato Perdana Gubernur Kaltim

Dalam pidatonya, Rudy Mas’ud mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, serta seluruh pihak yang telah menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Ia juga menegaskan komitmennya untuk membawa Kaltim lebih maju dengan program-program strategis.

“Saya yakin dan percaya, kesuksesan Pilkada 2024 adalah hasil doa, ikhtiar, dan sinergi semua pihak,” ujarnya.

Rudy optimistis bahwa dalam lima tahun ke depan, Kaltim akan berkembang secara signifikan dengan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki.

“Kaltim harus maju dan unggul. Saya ingin melihat perkembangan yang signifikan di seluruh wilayah Kaltim agar kita siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Janji Politik Mulai Direalisasikan

Usai rapat, Rudy menegaskan bahwa timnya sedang menyusun program 100 hari kerja yang sangat dinantikan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah menyinkronkan berbagai program unggulan yang telah dijanjikan selama kampanye.

“Kami harap dukungan dari seluruh pihak. Tahun ini, Gratispol akan segera kami sinkronisasi. Program pendidikan, kesehatan, umrah gratis, hingga WiFi gratis akan mulai direalisasikan secara bertahap,” tegasnya.

Rudy juga memastikan bahwa program pendidikan gratis atau Gratispol tidak hanya untuk siswa SMA, tetapi juga untuk mahasiswa.

“Harapannya, anak SMA dan mahasiswa bisa menikmati pendidikan gratis tanpa harus bergantung pada beasiswa lagi,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Gubernur Kaltim Sampaikan Pidato Perdana di Paripurna DPRD, Pastikan Janji Politik Terpenuhi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Syaiful Bachtiar, memberikan beberapa catatan terkait pemerintahan baru ini. Ia menyoroti berbagai program unggulan yang dijanjikan, mulai dari pendidikan gratis SMA dan S1-S3, seragam gratis, layanan kesehatan gratis, makan bergizi gratis, hingga haji dan umrah gratis untuk marbot masjid.

Dinamika Politik di Kaltim

Di tengah antusiasme publik, muncul pula perhatian terhadap hubungan antara Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang merupakan saudara kandung. Isu politik dinasti sempat mencuat selama kampanye, namun tidak menghalangi Rudy untuk memenangkan pemilihan.

Hasanuddin sendiri menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan bekerja secara profesional, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga legislatif. Syaiful juga menyoroti fenomena ini, meski ia menilai bahwa posisi kedua tokoh tersebut adalah hasil dari proses demokrasi yang sah.

“Ya, ada faktor takdir juga. Dalam konteks Pilkada 2024, mayoritas masyarakat Kaltim memilih keduanya untuk menempati posisi tersebut,” ujar Syaiful kepada Kaltim Faktual.

Menunggu Implementasi Janji Politik

Syaiful menekankan bahwa 100 hari pertama pemerintahan Rudy-Seno akan menjadi tolok ukur awal keberhasilan mereka. Saat ini, kebijakan yang dijalankan masih mengacu pada APBD Perubahan 2024, yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya.

“Seratus hari pertama akan menarik untuk dilihat, karena saat ini mereka masih menjalankan kebijakan yang telah disepakati di APBD Perubahan 2024,” ujar Syaiful.

Pada masa APBD Perubahan, ruang gerak pemerintah dalam mengubah anggaran sangat terbatas, sehingga program-program baru kemungkinan belum bisa langsung dieksekusi.

“Kita lihat nanti saat APBD Murni 2026, baru bisa terlihat seberapa besar perubahan yang mereka lakukan,” tambahnya.

Kritik terhadap Program Gratis

Syaiful juga menyoroti kesamaan strategi kampanye Rudy-Seno dengan pola kampanye Prabowo Subianto, yang banyak menjanjikan program “gratis” di tingkat nasional.

Menurutnya, janji-janji seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diwaspadai agar tidak menjadi beban fiskal yang sulit direalisasikan. Ia mencontohkan bagaimana program MBG di tingkat nasional pun masih menghadapi tantangan besar.

“Satu program saja seperti Makan Bergizi Gratis sudah mengguncang Republik Indonesia. Jangan sampai ada narasi hiperbolis yang berujung pada revisi atau bahkan pembatalan program,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa program gratis yang tidak dirancang matang bisa berdampak negatif pada sektor lain, seperti pemotongan gaji pegawai atau meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Jangan sampai ada banyak program gratis, tapi malah mengorbankan sektor lain. Seperti kesehatan, misalnya, dengan klaim ‘gratis’ tapi masyarakat masih harus membayar iuran BPJS. Jadi, gratisnya di mana?” kritiknya.

Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada subsidi BPJS bagi masyarakat kurang mampu dan bus sekolah gratis daripada terlalu memaksakan makan bergizi gratis.

“Ketimbang ribet ngurusin MBG, lebih baik alokasikan ke sembako gratis atau subsidi BPJS bagi masyarakat menengah ke bawah,” tambahnya.

Tim Transisi dan Tantangan Awal

Syaiful juga menyoroti keberadaan tim transisi dalam pemerintahan Rudy-Seno. Menurutnya, tim transisi sah-sah saja, asalkan berisi orang-orang kompeten, bukan sekadar bentuk politik balas budi.

“Tim transisi ini bukan tim penasihat gubernur. Mereka hanya bekerja maksimal setahun, jadi jangan sampai jadi ‘matahari kembar’ atau birokrasi bayangan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Syaiful menegaskan bahwa masyarakat Kaltim akan terus memantau perkembangan pemerintahan baru ini. Program-program yang dijanjikan harus benar-benar dijalankan, tanpa ada revisi atau pengurangan manfaat bagi masyarakat.

“Yang paling krusial adalah pendidikan dan kesehatan. Kita harus pastikan janji itu bukan sekadar omongan manis di kampanye,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Akademisi Beri Catatan untuk Awal Pemerintahan Rudy-Seno: Jangan Ada Revisi Janji! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada Kamis, 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah terpilih secara serentak di Istana Negara, Jakarta. Para kepala daerah ini telah memenangkan Pilkada 2024 atau menyelesaikan sengketa melalui putusan dismissal oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Beberapa daerah, seperti Berau, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu, masih menunggu keputusan MK dalam tahap pembuktian, sehingga pelantikan kepala daerah di wilayah tersebut akan dilakukan menyusul.

Sementara itu, Rudy Mas’ud dan Seno Aji telah melewati sidang sengketa dengan gugatan yang ditolak, sehingga mereka melenggang ke pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

Setelah pelantikan, Rudy Mas’ud menegaskan komitmen untuk merealisasikan janji politiknya, terutama di bidang pendidikan. Ia bersama wakilnya, Seno Aji tengah menyusun regulasi pendidikan gratis untuk jenjang SMA/SMK hingga S1-S3.

“Yang mampu memutus rantai kemiskinan dan kebodohan itu adalah pendidikan. Maka pendidikan harus menjadi prioritas utama,” ujar Rudy.

Banyak Harapan dari Masyarakat

Dengan pelantikan Rudy-Seno, masyarakat mulai menagih janji politik keduanya. Berbagai harapan disampaikan oleh warga Kaltim, terutama terkait pendidikan dan pembangunan daerah.

Seorang mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul), Selma Mela, berharap janji pendidikan gratis bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata.

“Dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur baru, harapan besar tertuju pada realisasi janji-janji mereka, terutama terkait pendidikan,” ujarnya pada Jumat, 21 Februari 2025.

Selma juga berharap program pendidikan gratis S1-S3 tidak hanya terbatas pada kampus di Kaltim, tetapi juga mencakup universitas di luar daerah dan luar negeri, mengingat belum semua jurusan tersedia di Kaltim.

“Jika ‘gratispol’ benar-benar ingin menjadi solusi pemerataan akses pendidikan, idealnya program ini juga memberi kesempatan bagi anak-anak Kaltim untuk berkuliah di luar daerah, bahkan ke luar negeri,” tambahnya.

Mahasiswa Unmul lainnya, Imah, menambahkan bahwa program pendidikan gratis perlu dibuktikan karena banyak yang meragukan realisasinya.

“Ini jadi ajang pembuktian. Programnya terlihat sulit diwujudkan, tapi harapannya tidak ada lagi siswa atau mahasiswa yang putus pendidikan karena keterbatasan biaya,” ujarnya.

Sementara itu, seorang karyawan swasta asal Samarinda Seberang, Derry, menaruh harapan tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga pembangunan berkelanjutan dan lingkungan.

“Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan di Kaltim dan menerapkan pembangunan berbasis kepedulian lingkungan. Kaltim sebagai paru-paru dunia harus mendapatkan haknya sebagai daerah penghasil tambang batubara,” katanya.

Selain itu, Derry menyoroti buruknya aksesibilitas antarwilayah di Kaltim. “Saat ini masih banyak jalan penghubung yang kondisinya memprihatinkan dan membahayakan keselamatan masyarakat,” katanya.

Ia juga berharap janji pendidikan gratis benar-benar diwujudkan, beasiswa tetap dipertahankan, serta pemberdayaan UMKM dan regulasi investasi diperjelas. Selain itu, ia menyoroti penanganan jukir liar yang masih menjadi persoalan di Samarinda.

“Kebijakan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Rudy-Seno Resmi Pimpin Kaltim, Warga Tagih Realisasi Janji Politik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gladi bersih ini menjadi persiapan terakhir sebelum pelantikan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan akan digelar Kamis, 20 Februari 2025, dan diikuti 481 kepala daerah dari seluruh Indonesia. Terdiri dari 33 gubernur, 364 bupati, dan 84 wali kota. Sementara itu, 40 calon kepala daerah masih menunggu keputusan sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bismillah, semoga prosesi pelantikan besok berjalan lancar. Mohon doa rakyat Kaltim,” ujar Rudy Mas’ud usai gladi bersih. Senada, Seno Aji menambahkan, “Doakan kami sehat dan semua prosesnya berjalan lancar.”

Saat gladi bersih, Rudy dan Seno beberapa kali melambaikan tangan dan tersenyum ke arah jurnalis. Para calon kepala daerah mulai berkumpul di area Monumen Nasional sejak pukul 06.30 WIB sebelum berjalan kaki menuju Istana Negara, diiringi drum band Praja IPDN.

Pelantikan serentak oleh Presiden Prabowo ini menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia. Para kepala daerah dijadwalkan memasuki Istana Negara pukul 09.00 WIB untuk mengikuti prosesi.

Dari Kaltim, selain gubernur dan wakil gubernur, tujuh kepala daerah juga akan dilantik, yakni dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, dan Penajam Paser Utara. Sementara itu, tiga daerah—Kutai Kartanegara, Berau, dan Mahakam Ulu—belum bisa dilantik karena masih dalam proses di MK. (ens/sty)

Artikel Rudy Mas’ud dan Seno Aji Dilantik Besok, Minta Doa Restu Rakyat Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.