Akademisi Beri Catatan untuk Awal Pemerintahan Rudy-Seno: Jangan Ada Revisi Janji!

Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, resmi memulai tugas mereka setelah dilantik di Istana Negara, 20 Februari 2025. Masyarakat kini menanti realisasi janji-janji politik yang mereka sampaikan saat kampanye, terutama dalam 100 hari pertama pemerintahan.

Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Syaiful Bachtiar, memberikan beberapa catatan terkait pemerintahan baru ini. Ia menyoroti berbagai program unggulan yang dijanjikan, mulai dari pendidikan gratis SMA dan S1-S3, seragam gratis, layanan kesehatan gratis, makan bergizi gratis, hingga haji dan umrah gratis untuk marbot masjid.

Dinamika Politik di Kaltim

Di tengah antusiasme publik, muncul pula perhatian terhadap hubungan antara Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang merupakan saudara kandung. Isu politik dinasti sempat mencuat selama kampanye, namun tidak menghalangi Rudy untuk memenangkan pemilihan.

Hasanuddin sendiri menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan bekerja secara profesional, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga legislatif. Syaiful juga menyoroti fenomena ini, meski ia menilai bahwa posisi kedua tokoh tersebut adalah hasil dari proses demokrasi yang sah.

“Ya, ada faktor takdir juga. Dalam konteks Pilkada 2024, mayoritas masyarakat Kaltim memilih keduanya untuk menempati posisi tersebut,” ujar Syaiful kepada Kaltim Faktual.

Menunggu Implementasi Janji Politik

Syaiful menekankan bahwa 100 hari pertama pemerintahan Rudy-Seno akan menjadi tolok ukur awal keberhasilan mereka. Saat ini, kebijakan yang dijalankan masih mengacu pada APBD Perubahan 2024, yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya.

“Seratus hari pertama akan menarik untuk dilihat, karena saat ini mereka masih menjalankan kebijakan yang telah disepakati di APBD Perubahan 2024,” ujar Syaiful.

Pada masa APBD Perubahan, ruang gerak pemerintah dalam mengubah anggaran sangat terbatas, sehingga program-program baru kemungkinan belum bisa langsung dieksekusi.

“Kita lihat nanti saat APBD Murni 2026, baru bisa terlihat seberapa besar perubahan yang mereka lakukan,” tambahnya.

Kritik terhadap Program Gratis

Syaiful juga menyoroti kesamaan strategi kampanye Rudy-Seno dengan pola kampanye Prabowo Subianto, yang banyak menjanjikan program “gratis” di tingkat nasional.

Menurutnya, janji-janji seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diwaspadai agar tidak menjadi beban fiskal yang sulit direalisasikan. Ia mencontohkan bagaimana program MBG di tingkat nasional pun masih menghadapi tantangan besar.

“Satu program saja seperti Makan Bergizi Gratis sudah mengguncang Republik Indonesia. Jangan sampai ada narasi hiperbolis yang berujung pada revisi atau bahkan pembatalan program,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa program gratis yang tidak dirancang matang bisa berdampak negatif pada sektor lain, seperti pemotongan gaji pegawai atau meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Jangan sampai ada banyak program gratis, tapi malah mengorbankan sektor lain. Seperti kesehatan, misalnya, dengan klaim ‘gratis’ tapi masyarakat masih harus membayar iuran BPJS. Jadi, gratisnya di mana?” kritiknya.

Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada subsidi BPJS bagi masyarakat kurang mampu dan bus sekolah gratis daripada terlalu memaksakan makan bergizi gratis.

“Ketimbang ribet ngurusin MBG, lebih baik alokasikan ke sembako gratis atau subsidi BPJS bagi masyarakat menengah ke bawah,” tambahnya.

Tim Transisi dan Tantangan Awal

Syaiful juga menyoroti keberadaan tim transisi dalam pemerintahan Rudy-Seno. Menurutnya, tim transisi sah-sah saja, asalkan berisi orang-orang kompeten, bukan sekadar bentuk politik balas budi.

“Tim transisi ini bukan tim penasihat gubernur. Mereka hanya bekerja maksimal setahun, jadi jangan sampai jadi ‘matahari kembar’ atau birokrasi bayangan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Syaiful menegaskan bahwa masyarakat Kaltim akan terus memantau perkembangan pemerintahan baru ini. Program-program yang dijanjikan harus benar-benar dijalankan, tanpa ada revisi atau pengurangan manfaat bagi masyarakat.

“Yang paling krusial adalah pendidikan dan kesehatan. Kita harus pastikan janji itu bukan sekadar omongan manis di kampanye,” pungkasnya. (ens/sty)