Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan telah mengirimkan nama-nama yang menjadi calon Penjabat (Pj) gubernur Kaltim kepada Kemendagri pada Jumat 8 September 2023 kemarin.

Nama-nama itu adalah hasil rapat pimpinan (rapim) pada Kamis sore. Karena rapim di Surabaya belum mendapatkan 3 nama final.

“Hari ini sudah dikirimkan, tapi kalau sempat kita mau rapim-kan lagi apa perlu di paripurnakan biar semua khalayak tau atau cukup yang ada sekarang,” ungkapnya, Jumat 8 September 2023 Malam.

Sebelumnya, Hamas mengatakan akan mengirim 5 nama. Dengan rincian 3 nama dengan voting tertinggi, plus 2 nama cadangan. Siapa tahu ikut dilirik Kemendagri. Namun pada Jumat malam, dia mengatakan tidak jadi melakukan rencana tersebut.

“Tiga lah. Dari lima yang kita kirim tiga,” tegasnya.

Namun ketika ditanya siapa saja 3 nama itu. Hamas menjawab, “Saya gak berani sebutkan.”

Alasan dia belum mau merilis 3 nama itu adalah karena kekhawatiran terjadi perubahan komposisi. Hamas tidak menjelaskan secara rinci maksud dari perubahan nama tersebut. Hanya saja, ia bersedia mengumumkannya pada Rapat Paripurna ke-31 pada Senin mendatang.

“Saya belum bisa menyebutkan takutnya ada perubahan. Tadi ada lagi yang menginginkan diparipurnakan. Takutnya pas saya sebutkan, (ternyata) gak ini. Nanti saya koordinasikan dengan pimpinan semuanya dulu lah kalau bisa besok lah ya pas paripurna ke-31 lah,” janjinya.

Sebenarnya, kata Hamas, 3 nama akhir itu tidak mesti diparipurnakan. Karena di Pusat, masih sangat mungkin berubah. Namun karena ada permintaan dari anggota Komisi I, agar penentuan nama final diparipurnakan. Maka akan dipertimbangkan dengan para wakil ketua DPRD.

“Ada berapa daerah cukup di rapim. Karena nanti assessor-nya di Pusat. Kita cuma mengusulkan. Kita kan masuk 8 terakhir dari 17. Nah dari 9 daerah yang duluan mengusulkan mereka cuma sampai rapim aja,” pungkasnya.

Sekadar informasi, sebelumnya lima nama yang menjadi usulan DPRD Kaltim menjadi Pj gubernur. Untuk melanjutkan kepemimpinan Isran Noor ialah Deputi Bidang Sosial dan Budaya Badan Otorita IKN, Alimudin. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag H Kamaruddin Amin. Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, dan Rektor Unmul Abdunnur. (dmy/dra)

Artikel DPRD Kaltim Masih Rahasiakan 3 Nama Calon Pj Gubernur yang Dikirim ke Kemendagri pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pimpinan DPRD menyatakan belum menentukan 3 nama final yang akan diajukan ke Kemendagri. Sebagai calon Penjabat Gubernur Kaltim pengganti Isran Noor. Yang akan lengser Oktober mendatang.

Hal ini membuat bursa Pj Gubernur jadi menghangat. Sebelumnya, ada isu bahwa Sekdaprov Sri Wahyuni mendadak masuk bursa. Yang memungkinkan mengubah cikal bakal 3 nama yang sebelumnya sudah santer beredar. Yakni Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag H Kamaruddin Amin, Rektor Unmul Abdunnur.

Belakangan, muncul lagi isu bahwa nama Abdunnur tidak memenuhi kriteria untuk diusulkan. Sebabnya, rektor dianggap sebagai pejabat fungsional pemerintahan. Sementara syaratnya, harus pejabat struktural dan eselon I. Padahal, Abdunnur adalah nama unggulan nomor 1 versi fraksi DPRD.

Sebelum lanjut, perlu dijelaskan dulu mekanisme penentuan Pj gubernur. Pertama, DPRD provinsi, dalam hal ini DPRD Kaltim melakukan penjaringan nama terlebih dahulu. Masing-masing fraksi awalnya berembuk, lalu mengusulkan nama-nama potensial ke pimpinan dewan.

Selanjutnya, unsur pimpinan menggelar rapat pimpinan (Rapim). Untuk menginventarisir, sekaligus memeriksa persyaratan administrasi. Kalau sudah oke, pimpinan dewan menyerahkan 3 nama ke Kemendagri. Ini belum selesai.

Kemendagri selanjutnya menyerahkan usulan itu ke presiden. Pilihan presiden belum mutlak, karena masih ada 1 tahap terakhir untuk membuat keputusan finalnya. Begitu.

Nah, menurut Wakil Ketua Komisi 3, Syafruddin mengungkapkan mayoritas Fraksi DPRD Kaltim menjagokan Abdunnur sebagai Pj Gubernur Kaltim.

“Sudah final diputuskan dari fraksi DPRD bahwa Abdunnur yang didorong menjadi Pj Gubernur,” tegas Udin.

Lanjut politisi PKB itu, Abdunnur memiliki beberapa keunggulan. Pertama, ia adalah putra daerah yang mempresentasikan Unmul dan Kalimantan Timur. Kedua, rektor Unmul itu dianggap memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni. Cocok untuk memerintah Kaltim sementara waktu.

“Sehingga biarlah orang -orang yang mengerti manajerial dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk memimpin sementara ini. Sekitar setahun lebih,” pungkasnya.

Pimpinan DPRD Masih Kroscek

Menanggapi isu ini, unsur pimpinan DPRD masih mempelajari status Abdunnur. Karena meski rektor tidak masuk unsur struktural pemerintahan, seperti gubernur, wakil, sekretaris, kepala dinas, bupati, dan seterusnya sampai lurah. Namun rektor merupakan pejabat Pemerintah Pusat. Di bawah Kemenbudristek. Sementara dosen, yang tidak masuk dalam struktural birokrat kampus, masuk kategori pejabat fungsional.

“Memang ada suara tentang itu, dan kami memang sedang menggodok hal itu. Kalau memang ternyata beliau sebagai fungsional akan kami coret,” jelasnya, Jumat 11 Agustus 2023.

“Tapi kalau beliau dari struktural akan kami pertimbangkan (usulan) dari teman-teman (fraksi) di DPRD ini,” tutup Seno. (dmy/dra)

Artikel Dirumorkan ‘Didiskualifikasi’ Kemendagri, Fraksi DPRD Kaltim Ngotot Ajukan Nama Abdunnur Jadi Pj Gubernur pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.